Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.https://economy.okezone.com/read/2022/05/19/278/2596699/petani-jadi-korban-larangan-ekspor-cpoidhttps://economy.okezone.com/read/2022/05/19/278/2596699/petani-jadi-korban-larangan-ekspor-cpohttps://economy.okezone.com/read/2022/05/19/278/2596699/petani-jadi-korban-larangan-ekspor-cpoKamis 19 Mei 2022 13:36 WIBAthika RahmaLarangan ekspor cpo sangat merugikan petani (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2022/05/19/278/2596699/petani-jadi-korban-larangan-ekspor-cpo-LzcYTTiOMa.jpgJAKARTA – Larangan ekspor CPO menyulitkan petani sawit. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor CPO dan turunannya. Larangan ekspor CPO dan turunannya tersebut menurutnya telah merugikan petani sawit. Menurutnya jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin. Para petani sawit yang hasil panennya tidak laku membusuk sehingga harus dibuang. Mau tak mau, mereka menanggung kerugian. BACA JUGA:Harga CPO Turun, Minyak Goreng Masih Rp22.000/Liter "Jadi pemerintah harus melihat itu, ini dampak kebijakannya begini, harus ada kajian kan enggak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban,” tegas Rudi, dikutip Kamis (19/5/2022). Rudi menambahkan, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar. Selain karena harga tandan buah segar (TBS) yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok. BACA JUGA:Ditahan di Rutan Salemba, Ini Peran Lin Che Wei dalam Kasus Izin Ekspor CPO "Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta lagi. Akhirnya harga TBS anjlok, enggak laku di tingkat-tingkat pabrik dan tingkat-tingkat desa, kecamatan, jadi sekarang petani sawit resah, akhirnya muncullah demonstrasi. Berapa petani sawit yang rugi dari penurunan larangan ekspor? (Ini) harus dipikirkan," imbuhnya.Untuk itu, menurut Rudi, pemerintah perlu serius menyelesaikan permasalahan CPO ini dengan menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), sehingga rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup. Termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main. "Kebijakan DMO dan DPO kuota minyak goreng dalam negeri itu yang serius lah. Itu yang benar-benar Kementerian Perdagangan jangan main mata, kan kebutuhan kita cuma 16 juta ton dalam negeri, produksi kita 65 juta ton. Kalau 16 juta ton pemerintah betul-betul bilang setop jangan diekspor, semua aparaturnya mengawasi, itu stok aman," tegasnya.JAKARTA – Larangan ekspor CPO menyulitkan petani sawit. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor CPO dan turunannya. Larangan ekspor CPO dan turunannya tersebut menurutnya telah merugikan petani sawit. Menurutnya jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin. Para petani sawit yang hasil panennya tidak laku membusuk sehingga harus dibuang. Mau tak mau, mereka menanggung kerugian. BACA JUGA:Harga CPO Turun, Minyak Goreng Masih Rp22.000/Liter "Jadi pemerintah harus melihat itu, ini dampak kebijakannya begini, harus ada kajian kan enggak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban,” tegas Rudi, dikutip Kamis (19/5/2022). Rudi menambahkan, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar. Selain karena harga tandan buah segar (TBS) yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok. BACA JUGA:Ditahan di Rutan Salemba, Ini Peran Lin Che Wei dalam Kasus Izin Ekspor CPO "Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta lagi. Akhirnya harga TBS anjlok, enggak laku di tingkat-tingkat pabrik dan tingkat-tingkat desa, kecamatan, jadi sekarang petani sawit resah, akhirnya muncullah demonstrasi. Berapa petani sawit yang rugi dari penurunan larangan ekspor? (Ini) harus dipikirkan," imbuhnya.Untuk itu, menurut Rudi, pemerintah perlu serius menyelesaikan permasalahan CPO ini dengan menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), sehingga rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup. Termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main. "Kebijakan DMO dan DPO kuota minyak goreng dalam negeri itu yang serius lah. Itu yang benar-benar Kementerian Perdagangan jangan main mata, kan kebutuhan kita cuma 16 juta ton dalam negeri, produksi kita 65 juta ton. Kalau 16 juta ton pemerintah betul-betul bilang setop jangan diekspor, semua aparaturnya mengawasi, itu stok aman," tegasnya.