Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.https://economy.okezone.com/read/2022/05/26/470/2600520/menteri-basuki-butuh-inovasi-agar-sistem-air-minum-dan-sanitasi-lebih-efisienidhttps://economy.okezone.com/read/2022/05/26/470/2600520/menteri-basuki-butuh-inovasi-agar-sistem-air-minum-dan-sanitasi-lebih-efisienhttps://economy.okezone.com/read/2022/05/26/470/2600520/menteri-basuki-butuh-inovasi-agar-sistem-air-minum-dan-sanitasi-lebih-efisienKamis 26 Mei 2022 09:29 WIBHeri PurnomoSistem air minum butuh inovasi agar lebih efisien (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2022/05/26/470/2600520/menteri-basuki-butuh-inovasi-agar-sistem-air-minum-dan-sanitasi-lebih-efisien-Jy5zn9KRQ5.jpgJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak, diperlukan kolaborasi antar sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta. BACA JUGA:Wapres: Akses Air Minum Aman di Indonesia Baru 11 Persen “Saya ingin mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien. Saya juga ingin mengajak Kemendes termasuk pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pemeliharaan dan operasi hibah infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2022). Basuki mengatakan dengan program sanitasi dan air bersih pihaknya ingin memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem. BACA JUGA:Ada 3 SPAM Baru, Menteri Basuki: Beli Air Minum Jadi Lebih Murah "Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” katanya. Pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyediakan sanitasi layak dan air minum aman diwujudkan melalui pembangunan 61 bendungan, perbaikan kualitas danau-danau alami serta pembangunan intake di sungai.Basuki menambahkan bahwa untuk mewujudkan akses air minum aman dan sanitasi layak sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 6, pembiayaannya tidak bisa dilakukan hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, Menteri Basuki mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi. “Saya ingin mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi, untuk itu di Kementerian PUPR dibentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tugasnya menggali pembiayaan non-APBN. Preservasi jalan, pembangunan jalan tol, penyediaan air minum sudah kami lakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saya ingin sanitasi juga bisa dilakukan dengan KPBU, kalau hanya mengandalkan APBN capaiannya akan lebih lambat dibanding dibantu dengan pembiayaan lain,” tutup Menteri Basuki.JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak, diperlukan kolaborasi antar sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta. BACA JUGA:Wapres: Akses Air Minum Aman di Indonesia Baru 11 Persen “Saya ingin mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien. Saya juga ingin mengajak Kemendes termasuk pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pemeliharaan dan operasi hibah infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2022). Basuki mengatakan dengan program sanitasi dan air bersih pihaknya ingin memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem. BACA JUGA:Ada 3 SPAM Baru, Menteri Basuki: Beli Air Minum Jadi Lebih Murah "Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” katanya. Pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyediakan sanitasi layak dan air minum aman diwujudkan melalui pembangunan 61 bendungan, perbaikan kualitas danau-danau alami serta pembangunan intake di sungai.Basuki menambahkan bahwa untuk mewujudkan akses air minum aman dan sanitasi layak sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 6, pembiayaannya tidak bisa dilakukan hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, Menteri Basuki mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi. “Saya ingin mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi, untuk itu di Kementerian PUPR dibentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tugasnya menggali pembiayaan non-APBN. Preservasi jalan, pembangunan jalan tol, penyediaan air minum sudah kami lakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saya ingin sanitasi juga bisa dilakukan dengan KPBU, kalau hanya mengandalkan APBN capaiannya akan lebih lambat dibanding dibantu dengan pembiayaan lain,” tutup Menteri Basuki.