<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Didanai Surat Berharga Syariah Negara, PUPR Kebut Garap Jalan Lintas Timur Sumatera   </title><description>PUPR terus mendorong inovasi pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2022/06/01/470/2603434/didanai-surat-berharga-syariah-negara-pupr-kebut-garap-jalan-lintas-timur-sumatera</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2022/06/01/470/2603434/didanai-surat-berharga-syariah-negara-pupr-kebut-garap-jalan-lintas-timur-sumatera"/><item><title>Didanai Surat Berharga Syariah Negara, PUPR Kebut Garap Jalan Lintas Timur Sumatera   </title><link>https://economy.okezone.com/read/2022/06/01/470/2603434/didanai-surat-berharga-syariah-negara-pupr-kebut-garap-jalan-lintas-timur-sumatera</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2022/06/01/470/2603434/didanai-surat-berharga-syariah-negara-pupr-kebut-garap-jalan-lintas-timur-sumatera</guid><pubDate>Rabu 01 Juni 2022 10:10 WIB</pubDate><dc:creator>Diana Purnamasari</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2022/05/31/470/2603434/didanai-surat-berharga-syariah-negara-pupr-kebut-garap-jalan-lintas-timur-sumatera-2CPGU5BWLl.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Jalan Lintas Sumatera (Foto: Jasa Marga)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2022/05/31/470/2603434/didanai-surat-berharga-syariah-negara-pupr-kebut-garap-jalan-lintas-timur-sumatera-2CPGU5BWLl.jpg</image><title>Jalan Lintas Sumatera (Foto: Jasa Marga)</title></images><description>JAKARTA - Kementerian PUPR terus mendorong inovasi pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Syariah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Dilansir dari akun Instagram @kemenpupr pada Rabu, (1/6/2022) Skema tersebut diterapkan untuk proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km dan 14 buah jembatan.
BACA JUGA:Ada Ancaman Krisis Air, Menteri PUPR: Kita Harus Bangun Lebih Banyak Bendungan

Preservasi ini dilakukan meliputi, peningkatan kemantapan jalan lintas utama untuk mendukung konektivitas Palembang hingga Jambi.
BACA JUGA:Permudah Akses Tamu, PUPR Bangun Terminal VVIP Bandara Bali untuk KTT G20

&quot;Sehingga mempersingkat waktu tempuh kendaraan, biaya logistik menjadi lebih murah, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan berkurangnya polusi udara,&quot; tulisnya.Pembiayaan dengan skema tersebut memiliki potensi sangat besar sebagai sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu dari 13 program prioritas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.</description><content:encoded>JAKARTA - Kementerian PUPR terus mendorong inovasi pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Syariah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Dilansir dari akun Instagram @kemenpupr pada Rabu, (1/6/2022) Skema tersebut diterapkan untuk proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km dan 14 buah jembatan.
BACA JUGA:Ada Ancaman Krisis Air, Menteri PUPR: Kita Harus Bangun Lebih Banyak Bendungan

Preservasi ini dilakukan meliputi, peningkatan kemantapan jalan lintas utama untuk mendukung konektivitas Palembang hingga Jambi.
BACA JUGA:Permudah Akses Tamu, PUPR Bangun Terminal VVIP Bandara Bali untuk KTT G20

&quot;Sehingga mempersingkat waktu tempuh kendaraan, biaya logistik menjadi lebih murah, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan berkurangnya polusi udara,&quot; tulisnya.Pembiayaan dengan skema tersebut memiliki potensi sangat besar sebagai sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu dari 13 program prioritas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.</content:encoded></item></channel></rss>
