Luhut Binsar Pandjaitan diamanahkan Presiden Jokowi untuk mengurusi masalah minyak goreng.https://economy.okezone.com/read/2022/06/04/320/2605548/fakta-terbaru-masalah-minyak-goreng-diurusi-menko-luhut-hasilnya-gimanaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/04/320/2605548/fakta-terbaru-masalah-minyak-goreng-diurusi-menko-luhut-hasilnya-gimanahttps://economy.okezone.com/read/2022/06/04/320/2605548/fakta-terbaru-masalah-minyak-goreng-diurusi-menko-luhut-hasilnya-gimanaMinggu 05 Juni 2022 04:02 WIBShelma RachmahyantiMenko Luhut dapat tugas bereskan minyak goreng (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2022/06/04/320/2605548/fakta-terbaru-masalah-minyak-goreng-diurusi-menko-luhut-hasilnya-gimana-0ZD8x9qDUi.jpgJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diamanahkan Presiden Jokowi untuk mengurusi masalah minyak goreng. "Tiba-tiba Presiden minta saya untuk ngurus minyak goreng," kata Menko Luhut dalam acara Perayaan Puncak Diesnatalis GAMKI. Berikut fakta persoalan minyak goreng bakal diselesaikan Menko Luhut yang dirangkum di Jakarta, Minggu (5/6/2022). BACA JUGA:Dicek Ya! Bansos PKH, Kartu Sembako hingga BLT Minyak Goreng Cair 1. Bakal Audit Semua Perusahaan Sawit Menko Luhut dalam waktu dekat bakal langsung mengaudit seluruh perusahaan sawit. Hal tersebut menyusul masalah kelangkaan mahalnya minyak goreng di dalam negeri. Padahal Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. "Kami audit juga semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), statusnya supaya jelas," kata Luhut saat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Menurutnya apa yang dilakukannya saat ini merupakan bakal jadi senjarah di Indonesia, disamping yang mengurus sekelas Menteri Kemaritiman, Indonesia juga belum pernah melakukan audit ke perusahaan minyak sawit. BACA JUGA:UMKM Minta Solusi Dicabutnya Subsidi Minyak Goreng 2. Ingin Perusahan Minyak Sawit Punya Kantor di RI Luhut mengatakan, kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak. "Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.3. Mendapat Banyak Cibiran Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng. Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat. "Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkas Luhut. 4. Jadi Sutradara Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, nantinya peran Luhut akan membantu seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah. "Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," pungkas Dirjen Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan kepada wartawan dikutip, Selasa (24/5/2022).JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diamanahkan Presiden Jokowi untuk mengurusi masalah minyak goreng. "Tiba-tiba Presiden minta saya untuk ngurus minyak goreng," kata Menko Luhut dalam acara Perayaan Puncak Diesnatalis GAMKI. Berikut fakta persoalan minyak goreng bakal diselesaikan Menko Luhut yang dirangkum di Jakarta, Minggu (5/6/2022). BACA JUGA:Dicek Ya! Bansos PKH, Kartu Sembako hingga BLT Minyak Goreng Cair 1. Bakal Audit Semua Perusahaan Sawit Menko Luhut dalam waktu dekat bakal langsung mengaudit seluruh perusahaan sawit. Hal tersebut menyusul masalah kelangkaan mahalnya minyak goreng di dalam negeri. Padahal Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. "Kami audit juga semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), statusnya supaya jelas," kata Luhut saat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Menurutnya apa yang dilakukannya saat ini merupakan bakal jadi senjarah di Indonesia, disamping yang mengurus sekelas Menteri Kemaritiman, Indonesia juga belum pernah melakukan audit ke perusahaan minyak sawit. BACA JUGA:UMKM Minta Solusi Dicabutnya Subsidi Minyak Goreng 2. Ingin Perusahan Minyak Sawit Punya Kantor di RI Luhut mengatakan, kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak. "Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.3. Mendapat Banyak Cibiran Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng. Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat. "Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkas Luhut. 4. Jadi Sutradara Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, nantinya peran Luhut akan membantu seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah. "Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," pungkas Dirjen Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan kepada wartawan dikutip, Selasa (24/5/2022).