Sebanyak 8 juta sertifikat tanah digadaikan atau 'disekolahkan' ke lembaga keuangan.https://economy.okezone.com/read/2022/06/07/470/2607301/8-juta-sertifikat-tanah-disekolahkan-menteri-atr-dampak-ekonominya-luar-biasaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/07/470/2607301/8-juta-sertifikat-tanah-disekolahkan-menteri-atr-dampak-ekonominya-luar-biasahttps://economy.okezone.com/read/2022/06/07/470/2607301/8-juta-sertifikat-tanah-disekolahkan-menteri-atr-dampak-ekonominya-luar-biasaSelasa 07 Juni 2022 17:07 WIBIqbal Dwi Purnama8 juta sertifikat tanah digadaikan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/06/07/470/2607301/8-juta-sertifikat-tanah-disekolahkan-menteri-atr-dampak-ekonominya-luar-biasa-0wxuOBjd09.jpgJAKARTA – Sebanyak 8 juta sertifikat tanah digadaikan atau 'disekolahkan' ke lembaga keuangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan kepemilikan sertifikat tanah berdampak cukup baik untuk perekonomian negara. BACA JUGA:BPN Bantah Tudingan 12 Ribu Sertifikat Tanah Fiktif Sebab dengan memiliki sertifikat tanah yang legal, masyarakat memiliki jaminan untuk mengaksesnya permodalan, dan bahkan lebih mudah. "Dari catatan kami, yang menyekolahkan sertifikat sekira 8 juta, baru sekira 10%. Kalau 80 juta ini semua bisa di-leverage, luar biasa dampak ekonominya," ujar Sofyan Djalil dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (7/6/2022). BACA JUGA:4 Cara Membuat Sertifikat Tanah yang Mudah dan Cepat, Nomor 1 Wajib Didatangi! Oleh karenanya Sofyan Djalil menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan digitalisasi dalam hal penciptaan sertifikat tanah. Harapannya agar tanah masyarakat bisa lebih mudah untuk di sertifikasi. "Presiden memerintahkan kami untuk mempercepat pendaftaran tanah, tujuan akhirnya memberikan kepastian hukum dan memberikan Financial inclusion," sambung Sofyan Djalil.Sofyan Djalil menjelaskan saat ini masyarakat masyarakat yang belum bisa masuk ke lembaga keuangan formal karena sebagian masyarakat masih memiliki tanah, namun belum mempunyai sertifikat. "Kami berkeinginan untuk mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia, kalau sudah terdaftar, maka masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal menjadi punya," lanjutnya. Sofyan Djalil menambahkan peluncuran layanan-layanan digital akan terus dikembangkan. Sehingga ke depan diharapkan lebih efisien dan bisa bekerja lebih cepat. "Dengan demikian, transaksi-transaksi pertanahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien," pungkasnya.JAKARTA – Sebanyak 8 juta sertifikat tanah digadaikan atau 'disekolahkan' ke lembaga keuangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan kepemilikan sertifikat tanah berdampak cukup baik untuk perekonomian negara. BACA JUGA:BPN Bantah Tudingan 12 Ribu Sertifikat Tanah Fiktif Sebab dengan memiliki sertifikat tanah yang legal, masyarakat memiliki jaminan untuk mengaksesnya permodalan, dan bahkan lebih mudah. "Dari catatan kami, yang menyekolahkan sertifikat sekira 8 juta, baru sekira 10%. Kalau 80 juta ini semua bisa di-leverage, luar biasa dampak ekonominya," ujar Sofyan Djalil dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (7/6/2022). BACA JUGA:4 Cara Membuat Sertifikat Tanah yang Mudah dan Cepat, Nomor 1 Wajib Didatangi! Oleh karenanya Sofyan Djalil menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan digitalisasi dalam hal penciptaan sertifikat tanah. Harapannya agar tanah masyarakat bisa lebih mudah untuk di sertifikasi. "Presiden memerintahkan kami untuk mempercepat pendaftaran tanah, tujuan akhirnya memberikan kepastian hukum dan memberikan Financial inclusion," sambung Sofyan Djalil.Sofyan Djalil menjelaskan saat ini masyarakat masyarakat yang belum bisa masuk ke lembaga keuangan formal karena sebagian masyarakat masih memiliki tanah, namun belum mempunyai sertifikat. "Kami berkeinginan untuk mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia, kalau sudah terdaftar, maka masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal menjadi punya," lanjutnya. Sofyan Djalil menambahkan peluncuran layanan-layanan digital akan terus dikembangkan. Sehingga ke depan diharapkan lebih efisien dan bisa bekerja lebih cepat. "Dengan demikian, transaksi-transaksi pertanahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien," pungkasnya.