Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).https://economy.okezone.com/read/2022/06/13/320/2610531/nik-bisa-jadi-npwp-berlaku-mulai-tahun-depan-masyarakat-tidak-repot-lagiidhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/13/320/2610531/nik-bisa-jadi-npwp-berlaku-mulai-tahun-depan-masyarakat-tidak-repot-lagihttps://economy.okezone.com/read/2022/06/13/320/2610531/nik-bisa-jadi-npwp-berlaku-mulai-tahun-depan-masyarakat-tidak-repot-lagiSenin 13 Juni 2022 12:16 WIBMichelle NataliaNIK jadi NPWP (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2022/06/13/320/2610531/nik-bisa-jadi-npwp-berlaku-mulai-tahun-depan-masyarakat-tidak-repot-lagi-7j7ixvUF34.jpgJAKARTA – Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Diharapkan masyarakat akan semakin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. BACA JUGA:Penjual Online Ditagih Pajak Rp35 Juta Gegara Tak Punya NPWP, Bagaimana Cara Buatnya? “Contohnya, kalau sebelumnya harus repot memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, dikutip di Jakarta, Senin(13/6/2022). Namun, yang perlu dipahami bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua yang ber-NIK harus membayar pajak. Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang NIK-nya sudah diaktivasi. BACA JUGA:Cara Nonaktifkan NPWP Secara Online Beserta Syarat dan Ketentuannya NIK baru diaktivasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu 54 juta rupiah setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau omzet di atas Rp500 juta setahun khusus untuk wajib pajak orang pribadi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). “Konteks penggunaan NIK sebagai NPWP adalah kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia, bukan pengenaan pajak kepada semua orang yang memiliki NIK,” tambah Neil.Soal kapan hal tersebut diterapkan, Neil menjelaskan direncanakan mulai tahun depan bersamaan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax system) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Setelah tanggal 19 Mei 2022 kemarin dilakukan adendum perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terkait penguatan integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, untuk saat ini dilanjutkan dengan persiapan regulasi dan infrastruktur pendukungnya hingga direncanakan siap diterapkan di tahun 2023 nanti,” tutur Neil. Nantinya, untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK. Sedangkan, untuk masyarakat yang saat ini sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK. “Aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan,” ujar Neil. Pada intinya tidak ada proses tertentu yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP ini. Pemanfaatan NIK sebagai NPWP adalah upaya penyederhanaan administrasi birokrasi. Upaya ini diharapkan akan memberikan perbaikan administrasi yang efektif dan efisien, baik bagi masyarakat maupun bagi DJP. Masyarakat akan memperoleh layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah, sementara DJP memperoleh basis data perpajakan yang luas dan akurat. Wajib pajak dapat membarui informasi seputar perpajakan di laman landas www.pajak.go.id.JAKARTA – Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Diharapkan masyarakat akan semakin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. BACA JUGA:Penjual Online Ditagih Pajak Rp35 Juta Gegara Tak Punya NPWP, Bagaimana Cara Buatnya? “Contohnya, kalau sebelumnya harus repot memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, dikutip di Jakarta, Senin(13/6/2022). Namun, yang perlu dipahami bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua yang ber-NIK harus membayar pajak. Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang NIK-nya sudah diaktivasi. BACA JUGA:Cara Nonaktifkan NPWP Secara Online Beserta Syarat dan Ketentuannya NIK baru diaktivasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu 54 juta rupiah setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau omzet di atas Rp500 juta setahun khusus untuk wajib pajak orang pribadi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). “Konteks penggunaan NIK sebagai NPWP adalah kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia, bukan pengenaan pajak kepada semua orang yang memiliki NIK,” tambah Neil.Soal kapan hal tersebut diterapkan, Neil menjelaskan direncanakan mulai tahun depan bersamaan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax system) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Setelah tanggal 19 Mei 2022 kemarin dilakukan adendum perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terkait penguatan integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, untuk saat ini dilanjutkan dengan persiapan regulasi dan infrastruktur pendukungnya hingga direncanakan siap diterapkan di tahun 2023 nanti,” tutur Neil. Nantinya, untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK. Sedangkan, untuk masyarakat yang saat ini sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK. “Aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan,” ujar Neil. Pada intinya tidak ada proses tertentu yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP ini. Pemanfaatan NIK sebagai NPWP adalah upaya penyederhanaan administrasi birokrasi. Upaya ini diharapkan akan memberikan perbaikan administrasi yang efektif dan efisien, baik bagi masyarakat maupun bagi DJP. Masyarakat akan memperoleh layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah, sementara DJP memperoleh basis data perpajakan yang luas dan akurat. Wajib pajak dapat membarui informasi seputar perpajakan di laman landas www.pajak.go.id.