Zulkifli Hasan resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Perdagangan.https://economy.okezone.com/read/2022/06/15/320/2611994/zulkifli-hasan-jadi-mendag-minyak-goreng-hingga-ekspor-cpo-jadi-pridhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/15/320/2611994/zulkifli-hasan-jadi-mendag-minyak-goreng-hingga-ekspor-cpo-jadi-prhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/15/320/2611994/zulkifli-hasan-jadi-mendag-minyak-goreng-hingga-ekspor-cpo-jadi-prRabu 15 Juni 2022 13:57 WIBAdvenia ElisabethZulkifli Hasan jadi Mendag (Foto: Youtube)https://img.okezone.com/content/2022/06/15/320/2611994/zulkifli-hasan-jadi-mendag-minyak-goreng-hingga-ekspor-cpo-jadi-pr-NBFIs7JN11.jpgJAKARTA – Zulkifli Hasan resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Perdagangan. Reshuffle Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut dilakukan hari ini, Rabu (15/6/2022). Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah catatan kinerja Muhammad Lutfi saat menjadi Menteri Perdagangan selama dua tahun berjalan. BACA JUGA:Resmi Jabat Mendag, Zulkifli Hasan Punya Harta Kekayaan Rp32 Miliar Bhima menyebutkan, saat Lutfi menjabat, kinerja neraca perdagangan dinilai kurang. Menurut dia, sejatinya kinerja neraca perdagangan mencatat surplus hanya saja masih didominasi oleh faktor eksternal yakni "boom" harga komoditas dan bukan kinerja ekspor manufaktur yang bernilai tambah. BACA JUGA:Jadi Mendag, Zulkifli Hasan Kembali Masuk Jajaran Kabinet Kemudian, Bhima mencermati, sejak tahun 2021 harga minyak goreng terus melambung hingga menimbulkan jeritan masyarakat kelas bawah karena terbebani dengan harga yang ramah di kantong. "Selama kepemimpinannya dia tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng dan tunduk pada kekuatan perusahaan yang mengendalikan pasar meski sudah bereksperimen dengan aneka kebijakan. Pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) juga tidak efektif bahkan berujung pada jatuhnya harga Tandan Buah Sawit (TBS) di level petani," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (15/6/2022).Lalu berikutnya adalah pengawasan internal lemah. Direktur CELIOS itu menjelaskan, menyusul tertangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait izin ekspor CPO membuat integritas Kementerian Perdagangan dipertanyakan. Oleh sebab itu, Bhima berharap siapa pun sosok menteri penggantinya, diharapkan bisa menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng. "Yang tak kalah penting lainnya adalah mau melakukan pembersihan di internal Kementerian Perdagangan khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan," tandasnya.JAKARTA – Zulkifli Hasan resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Perdagangan. Reshuffle Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut dilakukan hari ini, Rabu (15/6/2022). Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah catatan kinerja Muhammad Lutfi saat menjadi Menteri Perdagangan selama dua tahun berjalan. BACA JUGA:Resmi Jabat Mendag, Zulkifli Hasan Punya Harta Kekayaan Rp32 Miliar Bhima menyebutkan, saat Lutfi menjabat, kinerja neraca perdagangan dinilai kurang. Menurut dia, sejatinya kinerja neraca perdagangan mencatat surplus hanya saja masih didominasi oleh faktor eksternal yakni "boom" harga komoditas dan bukan kinerja ekspor manufaktur yang bernilai tambah. BACA JUGA:Jadi Mendag, Zulkifli Hasan Kembali Masuk Jajaran Kabinet Kemudian, Bhima mencermati, sejak tahun 2021 harga minyak goreng terus melambung hingga menimbulkan jeritan masyarakat kelas bawah karena terbebani dengan harga yang ramah di kantong. "Selama kepemimpinannya dia tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng dan tunduk pada kekuatan perusahaan yang mengendalikan pasar meski sudah bereksperimen dengan aneka kebijakan. Pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) juga tidak efektif bahkan berujung pada jatuhnya harga Tandan Buah Sawit (TBS) di level petani," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (15/6/2022).Lalu berikutnya adalah pengawasan internal lemah. Direktur CELIOS itu menjelaskan, menyusul tertangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait izin ekspor CPO membuat integritas Kementerian Perdagangan dipertanyakan. Oleh sebab itu, Bhima berharap siapa pun sosok menteri penggantinya, diharapkan bisa menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng. "Yang tak kalah penting lainnya adalah mau melakukan pembersihan di internal Kementerian Perdagangan khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan," tandasnya.