Sri Lanka disebut sebagai negara bangkrut karena tak bisa membayar utang jatuh tempo sebesar Rp732 triliun.https://economy.okezone.com/read/2022/06/22/320/2616313/penyebab-sri-lanka-bangkrut-salah-kebijakan-hingga-gagal-produksi-berasidhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/22/320/2616313/penyebab-sri-lanka-bangkrut-salah-kebijakan-hingga-gagal-produksi-berashttps://economy.okezone.com/read/2022/06/22/320/2616313/penyebab-sri-lanka-bangkrut-salah-kebijakan-hingga-gagal-produksi-berasRabu 22 Juni 2022 18:19 WIBBella HariyaniPenyabab krisis sri lanka (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2022/06/22/320/2616313/penyebab-sri-lanka-bangkrut-salah-kebijakan-hingga-gagal-produksi-beras-gzIzHUrElG.jpegJAKARTA - Sri Lanka disebut sebagai negara bangkrut karena tak bisa membayar utang jatuh tempo sebesar Rp732 triliun. Ada beberapa faktor yang membuat Sri Lanka bangkrut, salah satunya kebijakan Pemerintah Sri Lanka yang tak tepat sasaran. Menurut Akademisi dan praktisi bisnis Rhenald Kasali Pemerintahan Sri Lanka baru terbentuk pada 2019. Pemerintahan baru Sri Lanka pun ingin populis dengan menyenangkan rakyatnya melalui banyak hal. BACA JUGA:Ekonomi Hancur Dihantam Krisis, Warga Sri Lanka Berbondong-bondong Kabur ke Luar Negeri Di sinilah, kata Rhenald terjadi pergeseran dari yang tadinya market economy menjadi welfare economy. Di mana Sri Lanka memberi bantuan-bantuan dengan banyak subsidi kepada rakyatnya. "Sementara pada waktu itu mengalami suatu penderitaan karena harga komoditas yang dijual seperti kopi, karet, teh dan rempah rempah itu alami kemunduran harganya," ujarnya, dikutip dari YouTube Rhenald Kasali, Rabu (22/6/2022). Dalam situasi itu, lanjut Rhenald bisa disaksikan bagaimana Pemerintah Sri Lanka yang sempat populis menurunkan juga pajak sehingga pendapatan negara menjadi turun. BACA JUGA:Mengulas Krisis Sri Lanka, Berawal dari Kesalahan Kebijakan Presiden Berujung Bangkrut Kebijakan lain yang tidak tepat adalah memprioritaskan sektor pariwisata. Di mana dalam kondisi negara saat itu, Pemerintah Sri Lanka mengandalkan bisnis pariwisata di masa pandemi sangat berisiko. Sri Lanka pun membuka hubungan dengan China yang kemudian mendapat investasi besar dari Pemerintah Tiongkok. "Tapi turis yang datang tapi selama pandemi berkurang dari 2,3 juta orang menjadi 0,2 juta orang," ujarnya.Di samping itu, penduduk Sri Lanka banyak yang kerja di luar negeri sama seperti Tenaga Kerja Indonesia. Tapi penduduk Sri Lanka banyak yang menjadi buruh kasar di negara yang tidak begitu sejahtera. "Jadi ketika terjadi pandemi mereka harus pulang maka pendapatan negara dari remittance turun. Selain itu juga karena situasi gawat, investasi pindah, inflasi sangat tinggi," tuturnya. Faktor lain yang membuat Sri Lanka krisis adalah negara negara gagal menjaga sistem produksi beras. Hal ini membuat Sri Lanka harus beli beras dengan harga tinggi. "Produksi beras turun, impor naik maka inflasi di Sri Lanka berkisar antara 30%-50%. Akibatnya Sri Lanka gagal bayar utang yang sudah jatuh tempo. Misalnya pada 2022, utang Sri Lanka harus dibayar USD8,6 miliar dengan bunga harus dibayar USD78,2 juta," ujarnya.JAKARTA - Sri Lanka disebut sebagai negara bangkrut karena tak bisa membayar utang jatuh tempo sebesar Rp732 triliun. Ada beberapa faktor yang membuat Sri Lanka bangkrut, salah satunya kebijakan Pemerintah Sri Lanka yang tak tepat sasaran. Menurut Akademisi dan praktisi bisnis Rhenald Kasali Pemerintahan Sri Lanka baru terbentuk pada 2019. Pemerintahan baru Sri Lanka pun ingin populis dengan menyenangkan rakyatnya melalui banyak hal. BACA JUGA:Ekonomi Hancur Dihantam Krisis, Warga Sri Lanka Berbondong-bondong Kabur ke Luar Negeri Di sinilah, kata Rhenald terjadi pergeseran dari yang tadinya market economy menjadi welfare economy. Di mana Sri Lanka memberi bantuan-bantuan dengan banyak subsidi kepada rakyatnya. "Sementara pada waktu itu mengalami suatu penderitaan karena harga komoditas yang dijual seperti kopi, karet, teh dan rempah rempah itu alami kemunduran harganya," ujarnya, dikutip dari YouTube Rhenald Kasali, Rabu (22/6/2022). Dalam situasi itu, lanjut Rhenald bisa disaksikan bagaimana Pemerintah Sri Lanka yang sempat populis menurunkan juga pajak sehingga pendapatan negara menjadi turun. BACA JUGA:Mengulas Krisis Sri Lanka, Berawal dari Kesalahan Kebijakan Presiden Berujung Bangkrut Kebijakan lain yang tidak tepat adalah memprioritaskan sektor pariwisata. Di mana dalam kondisi negara saat itu, Pemerintah Sri Lanka mengandalkan bisnis pariwisata di masa pandemi sangat berisiko. Sri Lanka pun membuka hubungan dengan China yang kemudian mendapat investasi besar dari Pemerintah Tiongkok. "Tapi turis yang datang tapi selama pandemi berkurang dari 2,3 juta orang menjadi 0,2 juta orang," ujarnya.Di samping itu, penduduk Sri Lanka banyak yang kerja di luar negeri sama seperti Tenaga Kerja Indonesia. Tapi penduduk Sri Lanka banyak yang menjadi buruh kasar di negara yang tidak begitu sejahtera. "Jadi ketika terjadi pandemi mereka harus pulang maka pendapatan negara dari remittance turun. Selain itu juga karena situasi gawat, investasi pindah, inflasi sangat tinggi," tuturnya. Faktor lain yang membuat Sri Lanka krisis adalah negara negara gagal menjaga sistem produksi beras. Hal ini membuat Sri Lanka harus beli beras dengan harga tinggi. "Produksi beras turun, impor naik maka inflasi di Sri Lanka berkisar antara 30%-50%. Akibatnya Sri Lanka gagal bayar utang yang sudah jatuh tempo. Misalnya pada 2022, utang Sri Lanka harus dibayar USD8,6 miliar dengan bunga harus dibayar USD78,2 juta," ujarnya.