Perusahaan yang tak patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi dan denda.https://economy.okezone.com/read/2022/06/22/320/2616415/perusahaan-tak-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-kena-denda-hingga-pidanaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/22/320/2616415/perusahaan-tak-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-kena-denda-hingga-pidanahttps://economy.okezone.com/read/2022/06/22/320/2616415/perusahaan-tak-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-kena-denda-hingga-pidanaRabu 22 Juni 2022 20:39 WIBIkhsan Permana23 ribu perusahaan tidak patuh bayar BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/06/22/320/2616415/perusahaan-tak-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-kena-denda-hingga-pidana-jLnlC8grhB.jpgJAKARTA – Perusahaan yang tak patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi dan denda. Direktur Utama (Dirut) BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan beberapa sanksi yang akan diterima oleh perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan dan membayar iuran BP Jamsostek. BACA JUGA:Terungkap 23 Ribu Perusahaan Tidak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan "Sanksi yang dapat diberikan yang pertama sanksi administratif, sesuai PP 86 tahun 2013. Pertama peraturan tertulis, sanksi denda, yang ke tiga tidak mendapatkan pelayanan tertentu," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, dikutip Rabu (22/6/2022). BACA JUGA:Beda BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari Program Jaminan hingga Fungsinya Dia menambahkan, selain terkena sanksi administratif, perusahaan juga dimungkinkan terkena sanksi pidana sesuai dengan UU no 24 tahun 2011 yang mengatakan bahwa penjara paling lama 8 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Anggoro menjelaskan jenis-jenis ketidakpatuhan oleh perusahaan yang berujung pada penindakan seperti perusahaan yang wajib mendaftar tapi belum mendaftar, perusahaan yang menunggak iuran, perusahaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya, perusahaan tidak melaporkan upah yang sebenarnya serta perusahaan yang hanya mengikuti sebagian program. "Beberapa contoh hasil dari pengawasan dan pemeriksaan yang terkena sanksi pidana, Direksi PT KDH divonis penjara karena ada tunggakan Rp432 juta. Lalu juga Disnakertrans Riau menjemput paksa Direktur PT Dungo Reksa di Medan karena ada tunggakan Rp1,2 miliar dan juga PT Natatex didenda Rp940 juta karena menggelapkan dana BPJS," ungkapnya Menurutnya itu merupakan beberapa hal yang dilakukan bersama dengan beberapa pihak sebagai bentuk penegakan kepatuhan dari perusahaan pemberi kerja atas kewajiban mereka membayar jaminan sosial ketenagakerjaan.JAKARTA – Perusahaan yang tak patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi dan denda. Direktur Utama (Dirut) BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan beberapa sanksi yang akan diterima oleh perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan dan membayar iuran BP Jamsostek. BACA JUGA:Terungkap 23 Ribu Perusahaan Tidak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan "Sanksi yang dapat diberikan yang pertama sanksi administratif, sesuai PP 86 tahun 2013. Pertama peraturan tertulis, sanksi denda, yang ke tiga tidak mendapatkan pelayanan tertentu," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, dikutip Rabu (22/6/2022). BACA JUGA:Beda BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari Program Jaminan hingga Fungsinya Dia menambahkan, selain terkena sanksi administratif, perusahaan juga dimungkinkan terkena sanksi pidana sesuai dengan UU no 24 tahun 2011 yang mengatakan bahwa penjara paling lama 8 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Anggoro menjelaskan jenis-jenis ketidakpatuhan oleh perusahaan yang berujung pada penindakan seperti perusahaan yang wajib mendaftar tapi belum mendaftar, perusahaan yang menunggak iuran, perusahaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya, perusahaan tidak melaporkan upah yang sebenarnya serta perusahaan yang hanya mengikuti sebagian program. "Beberapa contoh hasil dari pengawasan dan pemeriksaan yang terkena sanksi pidana, Direksi PT KDH divonis penjara karena ada tunggakan Rp432 juta. Lalu juga Disnakertrans Riau menjemput paksa Direktur PT Dungo Reksa di Medan karena ada tunggakan Rp1,2 miliar dan juga PT Natatex didenda Rp940 juta karena menggelapkan dana BPJS," ungkapnya Menurutnya itu merupakan beberapa hal yang dilakukan bersama dengan beberapa pihak sebagai bentuk penegakan kepatuhan dari perusahaan pemberi kerja atas kewajiban mereka membayar jaminan sosial ketenagakerjaan.