Pemerintah menargetkan hingga tahun 2024 setidaknya ada 41 ruas tol dengan 2.500 km sudah terbangun.https://economy.okezone.com/read/2022/06/24/320/2617795/bangun-2-500-km-tol-hingga-2024-ri-buka-peluang-investasiidhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/24/320/2617795/bangun-2-500-km-tol-hingga-2024-ri-buka-peluang-investasihttps://economy.okezone.com/read/2022/06/24/320/2617795/bangun-2-500-km-tol-hingga-2024-ri-buka-peluang-investasiJum'at 24 Juni 2022 18:57 WIBIqbal Dwi PurnamaJalan Tol. (Foto: PUPR)https://img.okezone.com/content/2022/06/24/320/2617795/bangun-2-500-km-tol-hingga-2024-ri-buka-peluang-investasi-uq2BGX4X1m.jpgJAKARTA - Pemerintah menargetkan hingga tahun 2024 setidaknya ada 41 ruas tol dengan 2.500 km sudah terbangun. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional). Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerja Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan dari 2.500 km yang ditargetkan hingga tahun 2024, saat ini setidaknya hari sepanjang 412 km yang sudah beroperasi hingga Mei 2022.  BACA JUGA:Jalan Tol Puncak Bogor Dibangun Tahun Depan Sedangkan sepanjang 855 Km saat ini statusnya masih pengadaan tanah maupun proses konstruksi yang ditargetkan operasi pada bulan Juni 2022 hingga 2024. Lalu, sisanya sepanjang 1.233 Km belum banyak yang menggarap dan Statusnya masih persiapan pengadaan tahan."Dari 2.500 km tadi ada 41 ruas, dana yang dibutuhkan Rp94 triliun, dimana hanya Rp2 triliun yang di absorb oleh badan usaha, sementara dana pemerintah terbatas, kemampuannya hanya Rp10 trilun," Herry dalam webinar Market Update Penyelenggaraan Jalan Tol, Jumat (24/6/2022). "Sisanya ini yang perlu effort kemungkinan harus carry over, tapi waktu masih ada, jadi kita akan terus kita kejar" sambungnya. Herry menjelaskan saat ini pemerintah juga telah memberikan regulasi yang lebih berpihak kepada para investor, tujuannya untuk meningkatkan minat investasi mengejar target pembangunan. "Investasi itu harus dikelola dengan baik, risiko harus kita alokasikan secara proposional, kita bagi sedemikian rupa, jadi badan usaha bisa fokus ke kompetensinya, seperti konstruksi, pembiayaan, pelayanan, dan seterusnya," sambungnya. Di samping itu, juga Herry menjelaskan bahwa pengadaan tanah pada Investasi jalan tol menjadi tanggung jawab dari pemerintah. "Saat ini undang-undang sudah cukup baik, memastikan pengadaan tanah jadi tanggung jawab pemerintah, tapi kembali dananya," pungkasnya.JAKARTA - Pemerintah menargetkan hingga tahun 2024 setidaknya ada 41 ruas tol dengan 2.500 km sudah terbangun. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional). Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerja Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan dari 2.500 km yang ditargetkan hingga tahun 2024, saat ini setidaknya hari sepanjang 412 km yang sudah beroperasi hingga Mei 2022.  BACA JUGA:Jalan Tol Puncak Bogor Dibangun Tahun Depan Sedangkan sepanjang 855 Km saat ini statusnya masih pengadaan tanah maupun proses konstruksi yang ditargetkan operasi pada bulan Juni 2022 hingga 2024. Lalu, sisanya sepanjang 1.233 Km belum banyak yang menggarap dan Statusnya masih persiapan pengadaan tahan."Dari 2.500 km tadi ada 41 ruas, dana yang dibutuhkan Rp94 triliun, dimana hanya Rp2 triliun yang di absorb oleh badan usaha, sementara dana pemerintah terbatas, kemampuannya hanya Rp10 trilun," Herry dalam webinar Market Update Penyelenggaraan Jalan Tol, Jumat (24/6/2022). "Sisanya ini yang perlu effort kemungkinan harus carry over, tapi waktu masih ada, jadi kita akan terus kita kejar" sambungnya. Herry menjelaskan saat ini pemerintah juga telah memberikan regulasi yang lebih berpihak kepada para investor, tujuannya untuk meningkatkan minat investasi mengejar target pembangunan. "Investasi itu harus dikelola dengan baik, risiko harus kita alokasikan secara proposional, kita bagi sedemikian rupa, jadi badan usaha bisa fokus ke kompetensinya, seperti konstruksi, pembiayaan, pelayanan, dan seterusnya," sambungnya. Di samping itu, juga Herry menjelaskan bahwa pengadaan tanah pada Investasi jalan tol menjadi tanggung jawab dari pemerintah. "Saat ini undang-undang sudah cukup baik, memastikan pengadaan tanah jadi tanggung jawab pemerintah, tapi kembali dananya," pungkasnya.