Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pendidikan diawasi dengan ketat dan akurat.https://economy.okezone.com/read/2022/06/27/320/2619038/sri-mulyani-sebut-anggaran-pendidikan-diawasi-dengan-ketat-dan-akuratidhttps://economy.okezone.com/read/2022/06/27/320/2619038/sri-mulyani-sebut-anggaran-pendidikan-diawasi-dengan-ketat-dan-akurathttps://economy.okezone.com/read/2022/06/27/320/2619038/sri-mulyani-sebut-anggaran-pendidikan-diawasi-dengan-ketat-dan-akuratSenin 27 Juni 2022 15:34 WIBMichelle NataliaSri Mulyani pastikan anggaran pendidikan diawasi dengan ketat (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/06/27/320/2619038/sri-mulyani-sebut-anggaran-pendidikan-diawasi-dengan-ketat-dan-akurat-7vx8vre9ip.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pendidikan diawasi dengan ketat dan akurat. Dia mengatakan bahwa dalam menangani anggaran pendidikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. "Kami berkoordinasi dengan Bappenas untuk trilateral terutama dalam desain penggunaan anggaran 20% ini. Karena kita tahu fungsi pendidikan didesentralisasikan, dan menyangkut terkait P3K dan guru honorer, kami selalu menghitung secara hati-hati dan akurat terkait kebutuhan di masing-masing daerah," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin(27/6/2022). BACA JUGA:Berkaca dari Kekacauan Nepal soal BBM, Sri Mulyani Singgung soal Subsidi Jadi, sambung Sri, walaupun dalam perekrutan P3K dan termasuk di dalam pembahasan UU HKPD, pihaknya menyampaikan bahwa setiap daerah untuk pelayanan dasar dihitung secara akurat, dan itu dijadikan basis terutama untuk Dana Alokasi Umum atau DAU-nya. BACA JUGA:Pajak Karbon Ditunda, Simak Penjelasan Sri Mulyani "Jadi secara teoritis, seharusnya tidak ada keengganan karena tidak ada dana untuk P3K, karena itu biasanya kita hitung perkapita melihat jumlah anak-anak yang harus dilayani dan pelayanan yang harus diberikan. Kita akan terus menyempurnakan pelayanan dasar itu dan kemudian implikasinya kepada DAU, untuk keputusan rekrutmen P3K biasanya sudah ditentukan bahwa jumlah 1 juta itu sudah sejak 2019, bahkan sebelum terjadinya pandemi," ungkap Sri. Dia menegaskan bahwa pihaknya terus mengawasi dan memonitor secara detail kebutuhan anggarannya di masing-masing pemerintah daerah (Pemda) yang sudah melakukan P3K atau perekrutan. Jadi, Kemenkeu tentunya akan terus berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek dan Kemenag terutama untuk penggunaan anggaran pendidikan secara lebih baik. Termasuk tahun ini jumlah belanja APBN melonjak karena ada subsidi dan itu berdampak terhadap anggaran pendidikan. "Kita juga bersama Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan BRIN juga mendesain agar dananya itu tidak wasted, tidak hanya sekadar habis yang kemudian tidak berguna atau tidak efektif. Termasuk di dalamnya adalah dana abadi yang tidak hanya pendidikan LPDP umum, tapi juga dana abadi perguruan tinggi, untuk penelitian, dan kebudayaan. Itu sudah kita establish dan jumlah dananya juga semakin meningkat. Kita akan terus melakukan perbaikan untuk kinerja dana-dana abadi tersebut," pungkas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pendidikan diawasi dengan ketat dan akurat. Dia mengatakan bahwa dalam menangani anggaran pendidikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. "Kami berkoordinasi dengan Bappenas untuk trilateral terutama dalam desain penggunaan anggaran 20% ini. Karena kita tahu fungsi pendidikan didesentralisasikan, dan menyangkut terkait P3K dan guru honorer, kami selalu menghitung secara hati-hati dan akurat terkait kebutuhan di masing-masing daerah," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin(27/6/2022). BACA JUGA:Berkaca dari Kekacauan Nepal soal BBM, Sri Mulyani Singgung soal Subsidi Jadi, sambung Sri, walaupun dalam perekrutan P3K dan termasuk di dalam pembahasan UU HKPD, pihaknya menyampaikan bahwa setiap daerah untuk pelayanan dasar dihitung secara akurat, dan itu dijadikan basis terutama untuk Dana Alokasi Umum atau DAU-nya. BACA JUGA:Pajak Karbon Ditunda, Simak Penjelasan Sri Mulyani "Jadi secara teoritis, seharusnya tidak ada keengganan karena tidak ada dana untuk P3K, karena itu biasanya kita hitung perkapita melihat jumlah anak-anak yang harus dilayani dan pelayanan yang harus diberikan. Kita akan terus menyempurnakan pelayanan dasar itu dan kemudian implikasinya kepada DAU, untuk keputusan rekrutmen P3K biasanya sudah ditentukan bahwa jumlah 1 juta itu sudah sejak 2019, bahkan sebelum terjadinya pandemi," ungkap Sri. Dia menegaskan bahwa pihaknya terus mengawasi dan memonitor secara detail kebutuhan anggarannya di masing-masing pemerintah daerah (Pemda) yang sudah melakukan P3K atau perekrutan. Jadi, Kemenkeu tentunya akan terus berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek dan Kemenag terutama untuk penggunaan anggaran pendidikan secara lebih baik. Termasuk tahun ini jumlah belanja APBN melonjak karena ada subsidi dan itu berdampak terhadap anggaran pendidikan. "Kita juga bersama Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan BRIN juga mendesain agar dananya itu tidak wasted, tidak hanya sekadar habis yang kemudian tidak berguna atau tidak efektif. Termasuk di dalamnya adalah dana abadi yang tidak hanya pendidikan LPDP umum, tapi juga dana abadi perguruan tinggi, untuk penelitian, dan kebudayaan. Itu sudah kita establish dan jumlah dananya juga semakin meningkat. Kita akan terus melakukan perbaikan untuk kinerja dana-dana abadi tersebut," pungkas Sri.