Pemerintah sedang mengupayakan keamanan dan ketahanan pangan di tengah situasi geopolitik yang masih memanashttps://economy.okezone.com/read/2022/07/06/320/2624501/sri-mulyani-inflasi-pangan-harus-kita-waspadaiidhttps://economy.okezone.com/read/2022/07/06/320/2624501/sri-mulyani-inflasi-pangan-harus-kita-waspadaihttps://economy.okezone.com/read/2022/07/06/320/2624501/sri-mulyani-inflasi-pangan-harus-kita-waspadaiRabu 06 Juli 2022 11:45 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/07/06/320/2624501/sri-mulyani-inflasi-pangan-harus-kita-waspadai-v2t5WVMa1N.jpgJAKARTA - Pemerintah sedang mengupayakan keamanan dan ketahanan pangan di tengah situasi geopolitik yang masih memanas dan juga masih menjadi isu yang akan jadi perhatian di G20 karena menjadi sumber inflasi dunia. "Indonesia, dari sisi pangan, kita dalam tiga tahun terakhir dari produksi beras maupun produk komoditas bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor luar negeri, namun ini tidak berarti kita terlena. Tekanan dan tantangan inflasi pangan harus kita waspadai," Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Rabu (6/7/2022). BACA JUGA:Lelang 7 Surat Utang, Sri Mulyani Dapat Rp13,8 Triliun    Dia mengatakan, untuk papan, masih menjadi tantangan yang membutuhkan jawaban luar biasa dari semua stakeholder. Dari sisi Kemenkeu, telah diberikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara. "Pertama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah, atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1% final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan dalam situasi pandemi untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan agar tidak terpukul sangat dalam oleh dampak pandemi," ucapnya. BACA JUGA:Rupiah Melemah ke Rp15.000/USD, Sri Mulyani: Indonesia dalam Kondisi Baik Semua sektor, kata Sri, mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 yang luar biasa, tidak terkecuali sektor perumahan yang credit growthnya menurun sangat tajam hingga hanya sepertiga dari pertumbuhan 2019 di 2020.Maka untuk bisa menjadi shock absorber dan counter cyclical, APBN keuangan negara melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam bentuk keringanan PPN tersebut. "Kita juga dalam hal ini membuat skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi. Karena persoalan di Indonesia itu dua-duanya, ada supply dan demand side. Supply adalah yang memproduksi dan membangun rumah, demand itu yang membutuhkan rumah. Pasar terjadi kalau dua sisi ini bertemu, tapi kalau ada constraint, mereka tidak ketemu, atau bertemu di level equilibrium yang tidak mencerminkan kebutuhan papan," jelas Sri.JAKARTA - Pemerintah sedang mengupayakan keamanan dan ketahanan pangan di tengah situasi geopolitik yang masih memanas dan juga masih menjadi isu yang akan jadi perhatian di G20 karena menjadi sumber inflasi dunia. "Indonesia, dari sisi pangan, kita dalam tiga tahun terakhir dari produksi beras maupun produk komoditas bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor luar negeri, namun ini tidak berarti kita terlena. Tekanan dan tantangan inflasi pangan harus kita waspadai," Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Rabu (6/7/2022). BACA JUGA:Lelang 7 Surat Utang, Sri Mulyani Dapat Rp13,8 Triliun    Dia mengatakan, untuk papan, masih menjadi tantangan yang membutuhkan jawaban luar biasa dari semua stakeholder. Dari sisi Kemenkeu, telah diberikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara. "Pertama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah, atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1% final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan dalam situasi pandemi untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan agar tidak terpukul sangat dalam oleh dampak pandemi," ucapnya. BACA JUGA:Rupiah Melemah ke Rp15.000/USD, Sri Mulyani: Indonesia dalam Kondisi Baik Semua sektor, kata Sri, mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 yang luar biasa, tidak terkecuali sektor perumahan yang credit growthnya menurun sangat tajam hingga hanya sepertiga dari pertumbuhan 2019 di 2020.Maka untuk bisa menjadi shock absorber dan counter cyclical, APBN keuangan negara melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam bentuk keringanan PPN tersebut. "Kita juga dalam hal ini membuat skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi. Karena persoalan di Indonesia itu dua-duanya, ada supply dan demand side. Supply adalah yang memproduksi dan membangun rumah, demand itu yang membutuhkan rumah. Pasar terjadi kalau dua sisi ini bertemu, tapi kalau ada constraint, mereka tidak ketemu, atau bertemu di level equilibrium yang tidak mencerminkan kebutuhan papan," jelas Sri.