Pengusaha Pertashop mengaku rugi lantaran pom-nya sepi.https://economy.okezone.com/read/2022/07/06/320/2624956/pertashop-cuma-jual-pertamax-pengusaha-rugi-pom-nya-sepiidhttps://economy.okezone.com/read/2022/07/06/320/2624956/pertashop-cuma-jual-pertamax-pengusaha-rugi-pom-nya-sepihttps://economy.okezone.com/read/2022/07/06/320/2624956/pertashop-cuma-jual-pertamax-pengusaha-rugi-pom-nya-sepiRabu 06 Juli 2022 20:51 WIBSuparjo RamalanPengusaha Pertashop mengaku rugi karena pom nya sepi (Foto: Pertamina)https://img.okezone.com/content/2022/07/06/320/2624956/pertashop-cuma-jual-pertamax-pengusaha-rugi-pom-nya-sepi-kX8hH0RrkC.jpgJAKARTA – Pengusaha Pertashop mengaku rugi lantaran pom-nya sepi. Pengusaha Pertashop mengatakan pembeli memilih mengisi Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dengan harga lebih murah dibandingkan Pertamax di Pertashop. Perkara ini pun menarik perhatian Komisi VI DPR RI, karena ditemukan sejumlah permasalahan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal. BACA JUGA:Kenapa Pertashop Tidak Boleh Jualan Pertalite? "Ada keluhan pengusaha di daerah yang membangun Pertashop baru, mereka tak bisa jual (BBM) subsidi, mereka merasa pom-nya sepi," ungkap Hekal saat rapat dengar pendapat dengan manajemen Pertamina, Rabu (6/7/2022). Untuk diketahui hingga kini, PT Pertamina (Persero) tidak mengizinkan Pertashop menjual BBM subsidi Pertalite. Sebaliknya, SPBU Mini itu hanya diperbolehkan menjual Pertamax yang notabene merupakan BBM non subsidi. BACA JUGA:Aplikasi MyPertamina Diunduh 5 Juta Pengguna, Dirut Pertamina Klaim Animo Masyarakat Tinggi Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut larangan Pertashop menjual Pertalite sesuai dengan regulasi. Di mana, BBM bersubsidi diatur secara ketat oleh negara. Aturan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Nicke mencatat kuota hingga penyaluran Pertalite dan Solar subsidi dikontrol pemerintah. Artinya BBM subsidi tidak dapat dijual bebas."Kenapa Pertashop tak boleh jual ini, karena memang yang (BBM) subsidi itu regulated kan. Di mana yang dapat kuota, berapa besar kuotanya, ke mana penyalurannya itu pemerintah tetapkan," ungkap dia. Meski demikian, Nicke mengaku sudah ada pembahasan perlu atau tidaknya Pertashop menjual Pertalite, khususnya mekanisme penyalurannya. Hal ini dibahas antara Pertamina dan Kementerian ESDM.JAKARTA – Pengusaha Pertashop mengaku rugi lantaran pom-nya sepi. Pengusaha Pertashop mengatakan pembeli memilih mengisi Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dengan harga lebih murah dibandingkan Pertamax di Pertashop. Perkara ini pun menarik perhatian Komisi VI DPR RI, karena ditemukan sejumlah permasalahan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal. BACA JUGA:Kenapa Pertashop Tidak Boleh Jualan Pertalite? "Ada keluhan pengusaha di daerah yang membangun Pertashop baru, mereka tak bisa jual (BBM) subsidi, mereka merasa pom-nya sepi," ungkap Hekal saat rapat dengar pendapat dengan manajemen Pertamina, Rabu (6/7/2022). Untuk diketahui hingga kini, PT Pertamina (Persero) tidak mengizinkan Pertashop menjual BBM subsidi Pertalite. Sebaliknya, SPBU Mini itu hanya diperbolehkan menjual Pertamax yang notabene merupakan BBM non subsidi. BACA JUGA:Aplikasi MyPertamina Diunduh 5 Juta Pengguna, Dirut Pertamina Klaim Animo Masyarakat Tinggi Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut larangan Pertashop menjual Pertalite sesuai dengan regulasi. Di mana, BBM bersubsidi diatur secara ketat oleh negara. Aturan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Nicke mencatat kuota hingga penyaluran Pertalite dan Solar subsidi dikontrol pemerintah. Artinya BBM subsidi tidak dapat dijual bebas."Kenapa Pertashop tak boleh jual ini, karena memang yang (BBM) subsidi itu regulated kan. Di mana yang dapat kuota, berapa besar kuotanya, ke mana penyalurannya itu pemerintah tetapkan," ungkap dia. Meski demikian, Nicke mengaku sudah ada pembahasan perlu atau tidaknya Pertashop menjual Pertalite, khususnya mekanisme penyalurannya. Hal ini dibahas antara Pertamina dan Kementerian ESDM.