Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihaknya telah menerima data-data pendukung audit dari AKPSI.https://economy.okezone.com/read/2022/07/07/320/2625331/kebut-audit-industri-kelapa-sawit-luhut-kalau-ada-yang-kasih-pelicin-jangan-terimaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/07/07/320/2625331/kebut-audit-industri-kelapa-sawit-luhut-kalau-ada-yang-kasih-pelicin-jangan-terimahttps://economy.okezone.com/read/2022/07/07/320/2625331/kebut-audit-industri-kelapa-sawit-luhut-kalau-ada-yang-kasih-pelicin-jangan-terimaKamis 07 Juli 2022 13:57 WIBRizky FauzanMenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/07/07/320/2625331/kebut-audit-industri-kelapa-sawit-luhut-kalau-ada-yang-kasih-pelicin-jangan-terima-aQAHraauSm.pngJAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihaknya telah menerima data-data pendukung audit dari Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Di mana Audit industri kelapa sawit masih terus bergulir. "Saya mohon bantuannya bapak/ibu bupati, bantu pak Ateh, kepala dinas juga harus bantu. Jangan nuntut dua minggu beres, datamu juga harus beres. Kalau ada perkebunan main-main kasih pelicin jangan mau terima," pesan Luhut dalam sambutannya, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022). BACA JUGA:Masuk Area Perkantoran hingga Mal Wajib Vaksin Booster, Ini Kata Luhut Sementara itu, Ketua Umum AKPSI Yulhaidir mengatakan dukungannya terhadap pemerintah untuk melakukan audit tata kelola industri sawit. "Kami mendukung apa yang akan dilakukan BPKP untuk mengaudit dengan tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten," kata Yulhaidir, Kamis (7/7/2022). Yulhaidir membeberkan mulai dari luas perkebunan sawit di kabupaten, jumlah perusahaan sawit, dan luas perkebunan sawit perusahaan. Ada juga data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, baik legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki perusahaan. BACA JUGA:Luhut Minta Mendag Tambah Kuota Ekspor Produsen Minyak Goreng 7 Kali Lipat Kemudian, ada juga data luas plasma perkebunan sawit dan kemitraan yang menjadi kewajiban perusahaan, jumlah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten serta data pemilik atau pengelolanya."AKPSI juga menyiapkan data jumlah fasilitas pemerintah kabupaten yang digunakan perusahaan, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain dihitung secara kuantitatif dan kualitatif," kata Yulhaidir. Selanjutnya, ada data jumlah penduduk atau kepala keluarga yang bekerja di area perkebunan sawit atau tanaman sawit dan juga data jumlah desa di area perkebunan sawit. Yang terakhir ada data daftar inventarisasi masalah (DIM) kabupaten terhadap persoalan sawit mulai hulu hingga hilir. AKPSI juga menyampaikan empat isu utama soal sawit untuk segera ditangani pemerintah. Isu pertama adalah soal perlindungan dan pemberdayaan petani, kedua penyelesaian konflik lahan sosial, ketiga masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir peningkatan nilai tambah industri sawit.JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihaknya telah menerima data-data pendukung audit dari Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Di mana Audit industri kelapa sawit masih terus bergulir. "Saya mohon bantuannya bapak/ibu bupati, bantu pak Ateh, kepala dinas juga harus bantu. Jangan nuntut dua minggu beres, datamu juga harus beres. Kalau ada perkebunan main-main kasih pelicin jangan mau terima," pesan Luhut dalam sambutannya, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022). BACA JUGA:Masuk Area Perkantoran hingga Mal Wajib Vaksin Booster, Ini Kata Luhut Sementara itu, Ketua Umum AKPSI Yulhaidir mengatakan dukungannya terhadap pemerintah untuk melakukan audit tata kelola industri sawit. "Kami mendukung apa yang akan dilakukan BPKP untuk mengaudit dengan tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten," kata Yulhaidir, Kamis (7/7/2022). Yulhaidir membeberkan mulai dari luas perkebunan sawit di kabupaten, jumlah perusahaan sawit, dan luas perkebunan sawit perusahaan. Ada juga data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, baik legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki perusahaan. BACA JUGA:Luhut Minta Mendag Tambah Kuota Ekspor Produsen Minyak Goreng 7 Kali Lipat Kemudian, ada juga data luas plasma perkebunan sawit dan kemitraan yang menjadi kewajiban perusahaan, jumlah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten serta data pemilik atau pengelolanya."AKPSI juga menyiapkan data jumlah fasilitas pemerintah kabupaten yang digunakan perusahaan, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain dihitung secara kuantitatif dan kualitatif," kata Yulhaidir. Selanjutnya, ada data jumlah penduduk atau kepala keluarga yang bekerja di area perkebunan sawit atau tanaman sawit dan juga data jumlah desa di area perkebunan sawit. Yang terakhir ada data daftar inventarisasi masalah (DIM) kabupaten terhadap persoalan sawit mulai hulu hingga hilir. AKPSI juga menyampaikan empat isu utama soal sawit untuk segera ditangani pemerintah. Isu pertama adalah soal perlindungan dan pemberdayaan petani, kedua penyelesaian konflik lahan sosial, ketiga masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir peningkatan nilai tambah industri sawit.