Awaluddin mengatakan rencana penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dinilai tidak akan mengurangi masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2022/07/07/320/2625512/vaksin-booster-syarat-perjalanan-naik-pesawat-diklaim-tidak-kurangi-minat-masyarakatidhttps://economy.okezone.com/read/2022/07/07/320/2625512/vaksin-booster-syarat-perjalanan-naik-pesawat-diklaim-tidak-kurangi-minat-masyarakathttps://economy.okezone.com/read/2022/07/07/320/2625512/vaksin-booster-syarat-perjalanan-naik-pesawat-diklaim-tidak-kurangi-minat-masyarakatKamis 07 Juli 2022 17:42 WIBHeri PurnomoPenerbangan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/07/07/320/2625512/vaksin-booster-syarat-perjalanan-naik-pesawat-diklaim-tidak-kurangi-minat-masyarakat-uHhSCf3oSe.jpgJAKARTA - Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan rencana penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dinilai tidak akan mengurangi masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Menurut dia, hal tersebut lantaran sebagain besar masyarakat Indonesia sudah melakukan vaksin booster. BACA JUGA:Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Minta Jangan Ada Pembatasan! "Nggak masalah (rencana vaksin booster sebagai syarat perjalanan), karena memang sekarang sebagian besar audah booster dan saya yakin itu tidak mengurangi minat orang untuk terbang," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/7/2022). Lebih lanjut, Awalludin mengatakan rencana vaksin booster sebagai syarat perjalanan hanya menegaskan terhadap aturan yang sudah ada sejak pandemi lalu. "Jadi kalo sekarang lebih menegaskan saja, kalau dulu prosesnya vaksin booster dilakukan oleh masing masing calon penumpang, kalo sekarang, bagi angkutan sudah bisa pastikan di bandara," katanya. BACA JUGA:Ke Mal dan Kantor Wajib Vaksin Booster! "Jadi mereka langsung dapat status clearance bahwa sudah di vaksin. diluar itu sistem yang bekerja. Jadi itu hanya tambahan saja," tambahnya.Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut B. Pandjaitan menyampaikan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu lagi. “Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi.JAKARTA - Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan rencana penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dinilai tidak akan mengurangi masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Menurut dia, hal tersebut lantaran sebagain besar masyarakat Indonesia sudah melakukan vaksin booster. BACA JUGA:Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Minta Jangan Ada Pembatasan! "Nggak masalah (rencana vaksin booster sebagai syarat perjalanan), karena memang sekarang sebagian besar audah booster dan saya yakin itu tidak mengurangi minat orang untuk terbang," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/7/2022). Lebih lanjut, Awalludin mengatakan rencana vaksin booster sebagai syarat perjalanan hanya menegaskan terhadap aturan yang sudah ada sejak pandemi lalu. "Jadi kalo sekarang lebih menegaskan saja, kalau dulu prosesnya vaksin booster dilakukan oleh masing masing calon penumpang, kalo sekarang, bagi angkutan sudah bisa pastikan di bandara," katanya. BACA JUGA:Ke Mal dan Kantor Wajib Vaksin Booster! "Jadi mereka langsung dapat status clearance bahwa sudah di vaksin. diluar itu sistem yang bekerja. Jadi itu hanya tambahan saja," tambahnya.Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut B. Pandjaitan menyampaikan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu lagi. “Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi.