Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan tengah mengupayakan pembebasan lahan di IKN.    https://economy.okezone.com/read/2022/07/26/470/2636581/lahan-ikn-masih-milik-masyarakat-hingga-perusahaan-bakal-pengaruhi-pembangunanidhttps://economy.okezone.com/read/2022/07/26/470/2636581/lahan-ikn-masih-milik-masyarakat-hingga-perusahaan-bakal-pengaruhi-pembangunanhttps://economy.okezone.com/read/2022/07/26/470/2636581/lahan-ikn-masih-milik-masyarakat-hingga-perusahaan-bakal-pengaruhi-pembangunanSelasa 26 Juli 2022 15:43 WIBIqbal Dwi PurnamaIKN Nusantara. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/07/26/470/2636581/lahan-ikn-masih-milik-masyarakat-hingga-perusahaan-bakal-pengaruhi-pembangunan-59N0o0dffl.pngJAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan terkait pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Kami sudah berkoordinasi kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) karena ada kawasan hutan disana dan kepala Otorita IKN Nusantara," kata Hadi dalam Konferensi Pers Rakornas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (26/7/2022). Menteri Hadi menambahkan Koordinasi tersebut juga terkait masalah RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang saat ini masih dalam penyelesaian pembebasan kawasan hutan di Kaltim.  BACA JUGA:Dukung Pendanaan IKN, GBK hingga Gedung Pemerintahan Disewakan "Kita sudah selesai, tinggal kita serahkan kepada kepala Otorita, hanya diatas RDTR ada kawasan hutan yang harus segera dilepas," sambung Hadi. Sehingga saat ini penyelesaian RDTR masih terhambat masalah pembebasan lahan di kawasan hutan. Namun, masalah itu sedang di koordinasikan dengan KLHK. "Kalau RDTR sudah berjalan, kemudian Master Plan yang sudah dibuat oleh kepala otorita itu bisa dijalankan, pembangunan langsung berjalan, kita membantu menyelesaikan RDTR dan ada 4 RDTR yang sudah selesai," lanjutnya. Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Harry Prihatono menambahkan lahan yang ada di IKN Nusantara masih ada yang dibawah kewenangan KLHK maupun Kementerian Lainnnya. "Ini sedang proses penyerahan ke ATR/BPN, nanti setelah penyerahan baru akan diserahkan kepada otorita IKN," ucapnya. Harry menjelaskan bukan hanya masih milik Kementerian, namun lahan di IKN Nusantara juga ada yang masih dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan. "Bukan belum clear, memang sementara prosesnya demikian, Insya Allah ke depan bakal selesai," lanjutnya.. "Tidak akan (mempengaruhi) proses pembangunan, karena kan juga bertahap, kalau di kawasan inti sudah clear," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan terkait pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Kami sudah berkoordinasi kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) karena ada kawasan hutan disana dan kepala Otorita IKN Nusantara," kata Hadi dalam Konferensi Pers Rakornas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (26/7/2022). Menteri Hadi menambahkan Koordinasi tersebut juga terkait masalah RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang saat ini masih dalam penyelesaian pembebasan kawasan hutan di Kaltim.  BACA JUGA:Dukung Pendanaan IKN, GBK hingga Gedung Pemerintahan Disewakan "Kita sudah selesai, tinggal kita serahkan kepada kepala Otorita, hanya diatas RDTR ada kawasan hutan yang harus segera dilepas," sambung Hadi. Sehingga saat ini penyelesaian RDTR masih terhambat masalah pembebasan lahan di kawasan hutan. Namun, masalah itu sedang di koordinasikan dengan KLHK. "Kalau RDTR sudah berjalan, kemudian Master Plan yang sudah dibuat oleh kepala otorita itu bisa dijalankan, pembangunan langsung berjalan, kita membantu menyelesaikan RDTR dan ada 4 RDTR yang sudah selesai," lanjutnya. Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Harry Prihatono menambahkan lahan yang ada di IKN Nusantara masih ada yang dibawah kewenangan KLHK maupun Kementerian Lainnnya. "Ini sedang proses penyerahan ke ATR/BPN, nanti setelah penyerahan baru akan diserahkan kepada otorita IKN," ucapnya. Harry menjelaskan bukan hanya masih milik Kementerian, namun lahan di IKN Nusantara juga ada yang masih dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan. "Bukan belum clear, memang sementara prosesnya demikian, Insya Allah ke depan bakal selesai," lanjutnya.. "Tidak akan (mempengaruhi) proses pembangunan, karena kan juga bertahap, kalau di kawasan inti sudah clear," pungkasnya.