Pengusaha menilai distorsi pasar adalah salah satu biang dari masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai.https://economy.okezone.com/read/2022/08/01/320/2640211/kesal-masalah-sawit-enggak-kelar-kelar-pengusaha-serahkan-saja-ke-bulog-sama-rniidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/01/320/2640211/kesal-masalah-sawit-enggak-kelar-kelar-pengusaha-serahkan-saja-ke-bulog-sama-rnihttps://economy.okezone.com/read/2022/08/01/320/2640211/kesal-masalah-sawit-enggak-kelar-kelar-pengusaha-serahkan-saja-ke-bulog-sama-rniSenin 01 Agustus 2022 19:09 WIBAdvenia ElisabethPengusaha kesal permasalahan sawit tidak selesai (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2022/08/01/320/2640211/kesal-masalah-sawit-enggak-kelar-kelar-pengusaha-serahkan-saja-ke-bulog-sama-rni-vCeZpT5AKt.jpgJAKARTA – Pengusaha menilai distorsi pasar adalah salah satu biang dari masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, jika mekanisme minyak goreng dilakukan sama seperti mekanisme Pertamina, maka harga dan pasokan di hilir akan terjamin. "Saya melihat Indonesia ini kok nggak mau belajar ya. Kenapa Pertamina dengan harga yang berbeda bisa sampai ke hilir dengan harga yang terjamin. Itu karena ada mekanisme. Mekanisme itu di pegang pemerintah," ujar Sahat dalam diskusi virtual, Senin (1/8/2022). BACA JUGA:Pengusaha Sawit Minta Aturan DMO dan DPO Segera Dihapus "Kalau swasta diserahkan untuk itu (dalam konteks minyak goreng), swasta tidak punya kemampuan. Harus ingat, 17.000 titik seluruh Indonesia harus bisa di jangkau," lanjutnya. Oleh karena itu, Sahat menerangkan, agar pasokan dan harga minyak goreng bisa tetap terjaga dengan baik sampai ke hilir, maka serahkan semuanya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Bulog dan RNI. BACA JUGA:Pengusaha Sawit: Subsidi Minyak Goreng Harus Dilanjutkan "Lah mereka (Bulog dan RNI) ngapain di tugasin, padahal minyak goreng rakyat itu masuk dari 11 komoditi srategis Indonesia. Tapi saya lihat ada persoalan politik di belakang ini. Nah kalau sudah dicampur aduk bisnis dengan politik, bakal susah," tukasnya.Sementara itu, sebelumnya Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Eugenia Mardanugraha mengatakan, kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri perlu dilakukan dengan cara terbaik yaitu kebijakan yang paling minimum mendistorsi pasar. Dijelaskannya, distorsi terjadi karena adanya perbedaan harga pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga memunculkan aksi spekulan yang membeli lebih banyak dari kebutuhan, praktik pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan, praktik penyeludupan atau ekspor gelap. "Oleh karena itu kebijakan HET dihapuskan saja," tukasnya.JAKARTA – Pengusaha menilai distorsi pasar adalah salah satu biang dari masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, jika mekanisme minyak goreng dilakukan sama seperti mekanisme Pertamina, maka harga dan pasokan di hilir akan terjamin. "Saya melihat Indonesia ini kok nggak mau belajar ya. Kenapa Pertamina dengan harga yang berbeda bisa sampai ke hilir dengan harga yang terjamin. Itu karena ada mekanisme. Mekanisme itu di pegang pemerintah," ujar Sahat dalam diskusi virtual, Senin (1/8/2022). BACA JUGA:Pengusaha Sawit Minta Aturan DMO dan DPO Segera Dihapus "Kalau swasta diserahkan untuk itu (dalam konteks minyak goreng), swasta tidak punya kemampuan. Harus ingat, 17.000 titik seluruh Indonesia harus bisa di jangkau," lanjutnya. Oleh karena itu, Sahat menerangkan, agar pasokan dan harga minyak goreng bisa tetap terjaga dengan baik sampai ke hilir, maka serahkan semuanya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Bulog dan RNI. BACA JUGA:Pengusaha Sawit: Subsidi Minyak Goreng Harus Dilanjutkan "Lah mereka (Bulog dan RNI) ngapain di tugasin, padahal minyak goreng rakyat itu masuk dari 11 komoditi srategis Indonesia. Tapi saya lihat ada persoalan politik di belakang ini. Nah kalau sudah dicampur aduk bisnis dengan politik, bakal susah," tukasnya.Sementara itu, sebelumnya Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Eugenia Mardanugraha mengatakan, kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri perlu dilakukan dengan cara terbaik yaitu kebijakan yang paling minimum mendistorsi pasar. Dijelaskannya, distorsi terjadi karena adanya perbedaan harga pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga memunculkan aksi spekulan yang membeli lebih banyak dari kebutuhan, praktik pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan, praktik penyeludupan atau ekspor gelap. "Oleh karena itu kebijakan HET dihapuskan saja," tukasnya.