Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pendapatan negara pada akhir Juni 2022 mencapai Rp1.317,2 triliun.https://economy.okezone.com/read/2022/08/01/320/2640234/pendapatan-negara-surplus-sri-mulyani-jadi-modal-hadapi-ketidakpastian-globalidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/01/320/2640234/pendapatan-negara-surplus-sri-mulyani-jadi-modal-hadapi-ketidakpastian-globalhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/01/320/2640234/pendapatan-negara-surplus-sri-mulyani-jadi-modal-hadapi-ketidakpastian-globalSenin 01 Agustus 2022 19:50 WIBMichelle NataliaSri Mulyani ungkap pendapatan negara surplus (Foto: Facebook)https://img.okezone.com/content/2022/08/01/320/2640234/pendapatan-negara-surplus-sri-mulyani-jadi-modal-hadapi-ketidakpastian-global-EnyCOl2FhF.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pendapatan negara pada akhir Juni 2022 mencapai Rp1.317,2 triliun. Angka ini adalah 58,1% dari target APBN yang sudah direvisi ke atas melalui Perpres Nomor 98 tahun 2022. BACA JUGA:Ekonomi Global Terguncang, Sri Mulyani: APBN Kita Harus Tetap Sehat "Pencapaian penerimaan negara ini artinya mengalami pertumbuhan 48,5% yoy dibandingkan penerimaan negara tahun 2021 bulan Juni. Kinerja pendapatan negara yang sangat positif ini adalah hasil dari pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat dan juga kenaikan harga-harga komoditas serta berbagai perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilaksanakan dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)," ungkap Sri dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III KSSK 2022 secara virtual di Jakarta, Senin(1/8/2022). BACA JUGA:APBN Surplus 6 Bulan Berturut-turut, Sri Mulyani: Bekal Baik untuk Semester II Dari sisi belanja negara, di APBN telah terealisasi sebesar Rp1.243,6 triliun. Realisasi ini adalah 40% dari pagu yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp876,5 triliun atau 38,1% dari pagu anggaran, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6% dari pagu anggaran. Belanja negara akan terus dioptimalkan dan ditujukan untuk menopang pemulihan ekonomi Indonesia agar terus berlanjut dan menguat. Dengan perkembangan penerimaan dan belanja negara tersebut, pelaksanaan APBN hingga akhir Juni 2022 mencatatkan surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)."Kinerja APBN yang positif dan membaik ini menjadi modal yang sangat baik untuk mengantisipasi perkembangan gejolak dan ketidakpastian perekonomian global. Ini juga akan menjadi modal bagi kita menyusun RAPBN tahun 2023 yang akan tetap disiplin di dalam melaksanakan konsolidasi fiskal. Pemerintah akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia termasuk dengan menggunakan instrumen fiskal atau APBN melalui berbagai instrumen yang dimiliki, termasuk belanja negara terutama subsidi dan kompensasi yang menjadi shock absorber dari gejolak harga-harga global terutama di bidang pangan dan energi," ucap Sri. Tak hanya itu, pemerintah juga akan terus mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, perbaikan kondisi APBN juga ditujukan untuk terus menjaga kesehatan dan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang. "Pemerintah juga akan terus menjaga stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) dengan menjaga disiplin APBN dan menjaga kredibilitas APBN dan dengan menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel, opportunist, namun tetap hati-hati atau prudent," pungkas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pendapatan negara pada akhir Juni 2022 mencapai Rp1.317,2 triliun. Angka ini adalah 58,1% dari target APBN yang sudah direvisi ke atas melalui Perpres Nomor 98 tahun 2022. BACA JUGA:Ekonomi Global Terguncang, Sri Mulyani: APBN Kita Harus Tetap Sehat "Pencapaian penerimaan negara ini artinya mengalami pertumbuhan 48,5% yoy dibandingkan penerimaan negara tahun 2021 bulan Juni. Kinerja pendapatan negara yang sangat positif ini adalah hasil dari pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat dan juga kenaikan harga-harga komoditas serta berbagai perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilaksanakan dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)," ungkap Sri dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III KSSK 2022 secara virtual di Jakarta, Senin(1/8/2022). BACA JUGA:APBN Surplus 6 Bulan Berturut-turut, Sri Mulyani: Bekal Baik untuk Semester II Dari sisi belanja negara, di APBN telah terealisasi sebesar Rp1.243,6 triliun. Realisasi ini adalah 40% dari pagu yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp876,5 triliun atau 38,1% dari pagu anggaran, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6% dari pagu anggaran. Belanja negara akan terus dioptimalkan dan ditujukan untuk menopang pemulihan ekonomi Indonesia agar terus berlanjut dan menguat. Dengan perkembangan penerimaan dan belanja negara tersebut, pelaksanaan APBN hingga akhir Juni 2022 mencatatkan surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)."Kinerja APBN yang positif dan membaik ini menjadi modal yang sangat baik untuk mengantisipasi perkembangan gejolak dan ketidakpastian perekonomian global. Ini juga akan menjadi modal bagi kita menyusun RAPBN tahun 2023 yang akan tetap disiplin di dalam melaksanakan konsolidasi fiskal. Pemerintah akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia termasuk dengan menggunakan instrumen fiskal atau APBN melalui berbagai instrumen yang dimiliki, termasuk belanja negara terutama subsidi dan kompensasi yang menjadi shock absorber dari gejolak harga-harga global terutama di bidang pangan dan energi," ucap Sri. Tak hanya itu, pemerintah juga akan terus mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, perbaikan kondisi APBN juga ditujukan untuk terus menjaga kesehatan dan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang. "Pemerintah juga akan terus menjaga stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) dengan menjaga disiplin APBN dan menjaga kredibilitas APBN dan dengan menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel, opportunist, namun tetap hati-hati atau prudent," pungkas Sri.