Presiden Jokowi segera menghentikan ekspor bahan mentah timah dan bauksit.https://economy.okezone.com/read/2022/08/05/320/2642630/setelah-nikel-jokowi-minta-stop-ekspor-timah-dan-bauksit-tahun-iniidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/05/320/2642630/setelah-nikel-jokowi-minta-stop-ekspor-timah-dan-bauksit-tahun-inihttps://economy.okezone.com/read/2022/08/05/320/2642630/setelah-nikel-jokowi-minta-stop-ekspor-timah-dan-bauksit-tahun-iniJum'at 05 Agustus 2022 14:24 WIBFeby NovaliusJokowi larang ekspor bahan mentah bauksit (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2022/08/05/320/2642630/setelah-nikel-jokowi-minta-stop-ekspor-timah-dan-bauksit-tahun-ini-bge2kcuHNR.jpgJAKARTA - Presiden Jokowi segera menghentikan ekspor bahan mentah timah dan bauksit. Di mana pada 2017, Kepala Negara memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel. "Setelah Nikel distop, walaupun belum rampung di WTO. Kita akan stop tahun ini mungkin timah atau bauksit stop," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD 2022, Jakarta, Jumat (5/8/2022). Dirinya pun memerintahkan BUMN, swasta untuk bekerjasama mengolah timah dan bauksit di dalam negeri. Jika belum ada teknologi yang mumpuni, bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. BACA JUGA:Alasan Presiden Jokowi Stop Ekspor Nikel "Kalau belum siap ambil partner asing tidak apa-apa, kenapa kita alergi. Tapi pabrik industrinya ada di dalam negeri," tuturnya. Menurut Presiden, sudah waktunya Indonesia berbenah dengan menyiapkan hilirisasi dan industrialisasi. Pasalnya, keuntungan hilirisasi lebih besar dibanding hanya ekspor bahan mentah. "Yang tidak berani dilakukan dalam kurun lama sekali yaitu hilirisai, industrialisasi. Sejak zaman VOC, ekspor bahan mentah memang itu paling enak. Batu bara keruk kirim bahan mentah, nikel keruk kirim bahan mentah. Tembaga Freeport keruk kirim bahan mentah," ujarnya. BACA JUGA:Jokowi: Kita Stop Ekspor Nikel Supaya Jadi Produsen Utama Bertahun-tahun, kata Jokowi, Indonesia menikmati hal tersebut tapi lupa pondasi industrialiasi. Menurutnya, industrialisasi memberikan untung yang jauh lebih besar pada negara. "Saya beri contoh nikel ekspor bertahun-tahun nilainya 2014 itu USD1,1 miliar kira kira Rp15 triliun per tahun. Begitu kita stop 2017, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun melompat Rp300 triliun dan itu baru satu komoditi," ujarnya.Meski kebijakan stop nikel RI digugat Uni Eropa ke WTO, Jokowi mengaku siap menghadapi masalah tersebut. Dirinya memastikan bahwa Indonesia tidak lagi mengirim bahan mentah, nikel. "Saya sampaikan silakan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi," tuturnya. Dia melanjutkan bahwa pemerintah sudah menyampaikan alasan-alasan yang logis kepada WTO terkait stop ekspor nikel. Dirinya meyakini bahwa gugatan tersebut dimenangkan Indonesia. "Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat. Karena industri baja mereka tidak ada memasok bahannya. Industrinya sekarang beralih ke Indonesia," tuturnya. Manfaat dari hilirisasi pun mulai terasa di mana penerimaan pajak tentu meningkat. Di mana pendapatan dari ekspor nikel dulu hanya Rp15 triliun, sekarang menjadi Rp300 triliun dengan mengolah sindiri di dalam negeri. "Apa yang kita dapatkan dengan industrialisasi, pertama pajak kepada pemerintah melompat tadi dari Rp15 triliun, pajak berapa. Rp300 triliun dapat berapa. Bisa lipat 20 kali. Lapangan kerja juga ada di Indonesia bukan di Uni Eropa. Inilah hal lama tidak kita pikirkan," ujarnya.JAKARTA - Presiden Jokowi segera menghentikan ekspor bahan mentah timah dan bauksit. Di mana pada 2017, Kepala Negara memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel. "Setelah Nikel distop, walaupun belum rampung di WTO. Kita akan stop tahun ini mungkin timah atau bauksit stop," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD 2022, Jakarta, Jumat (5/8/2022). Dirinya pun memerintahkan BUMN, swasta untuk bekerjasama mengolah timah dan bauksit di dalam negeri. Jika belum ada teknologi yang mumpuni, bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. BACA JUGA:Alasan Presiden Jokowi Stop Ekspor Nikel "Kalau belum siap ambil partner asing tidak apa-apa, kenapa kita alergi. Tapi pabrik industrinya ada di dalam negeri," tuturnya. Menurut Presiden, sudah waktunya Indonesia berbenah dengan menyiapkan hilirisasi dan industrialisasi. Pasalnya, keuntungan hilirisasi lebih besar dibanding hanya ekspor bahan mentah. "Yang tidak berani dilakukan dalam kurun lama sekali yaitu hilirisai, industrialisasi. Sejak zaman VOC, ekspor bahan mentah memang itu paling enak. Batu bara keruk kirim bahan mentah, nikel keruk kirim bahan mentah. Tembaga Freeport keruk kirim bahan mentah," ujarnya. BACA JUGA:Jokowi: Kita Stop Ekspor Nikel Supaya Jadi Produsen Utama Bertahun-tahun, kata Jokowi, Indonesia menikmati hal tersebut tapi lupa pondasi industrialiasi. Menurutnya, industrialisasi memberikan untung yang jauh lebih besar pada negara. "Saya beri contoh nikel ekspor bertahun-tahun nilainya 2014 itu USD1,1 miliar kira kira Rp15 triliun per tahun. Begitu kita stop 2017, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun melompat Rp300 triliun dan itu baru satu komoditi," ujarnya.Meski kebijakan stop nikel RI digugat Uni Eropa ke WTO, Jokowi mengaku siap menghadapi masalah tersebut. Dirinya memastikan bahwa Indonesia tidak lagi mengirim bahan mentah, nikel. "Saya sampaikan silakan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi," tuturnya. Dia melanjutkan bahwa pemerintah sudah menyampaikan alasan-alasan yang logis kepada WTO terkait stop ekspor nikel. Dirinya meyakini bahwa gugatan tersebut dimenangkan Indonesia. "Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat. Karena industri baja mereka tidak ada memasok bahannya. Industrinya sekarang beralih ke Indonesia," tuturnya. Manfaat dari hilirisasi pun mulai terasa di mana penerimaan pajak tentu meningkat. Di mana pendapatan dari ekspor nikel dulu hanya Rp15 triliun, sekarang menjadi Rp300 triliun dengan mengolah sindiri di dalam negeri. "Apa yang kita dapatkan dengan industrialisasi, pertama pajak kepada pemerintah melompat tadi dari Rp15 triliun, pajak berapa. Rp300 triliun dapat berapa. Bisa lipat 20 kali. Lapangan kerja juga ada di Indonesia bukan di Uni Eropa. Inilah hal lama tidak kita pikirkan," ujarnya.