BPH Migas meningkatkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2022/08/06/320/2643147/bph-migas-pengawasan-bbm-subsidi-libatkan-aparat-penegak-hukumidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/06/320/2643147/bph-migas-pengawasan-bbm-subsidi-libatkan-aparat-penegak-hukumhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/06/320/2643147/bph-migas-pengawasan-bbm-subsidi-libatkan-aparat-penegak-hukumSabtu 06 Agustus 2022 15:43 WIBCahya Puteri Abdi RabbiPengasawan BBM subsidi libatkan aparat (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/08/06/320/2643147/bph-migas-pengawasan-bbm-subsidi-libatkan-aparat-penegak-hukum-Ohg0vDgUek.jpgJAKARTA - BPH Migas meningkatkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat. Sebagaimana diketahui, konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan bakal mencapai 28 juta kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah hanya 23,05 juta kiloliter, sehingga diperkirakan hanya bertahan hingga September 2022. “Kami akan memperkuat pengawasan, bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah semakin gencar melakukan pegawasan,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam diskusi daring bertajuk ‘Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi’, Sabtu (6/8/2022). BACA JUGA:Beli BBM Subsidi Wajib Daftar, Pertamina Ungkap Ada Truk Batu Bara Nakal Isi Solar Diam-Diam Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui digitalisasi dengan penggunaan aplikasi MyPertamina. Saleh menilai, penggunaan aplikasi tersebut merupakan game changer untuk lebih mengetahui konsumen yang berhak mendapat subsidi, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi. BACA JUGA:Pertamina Akui Penyaluran BBM Subsidi Tidak Tepat Sasaran Dengan aplikasi MyPertamina, pembelian setiap konsumen akan dibatasi. Jika konsumen sudah membeli BBM dengan batas yang sudah ditentukan, maka konsumen tersebut tidak bisa membeli BBM di SPBU lain pada hari yang sama. Sementara itu, hingga Juli 2022 konsumsi Pertalite sudah mencapai 15,9 juta kiloliter atau 69% dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini. Karena itu, Saleh berharap agar aturan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi dapat segera diselesaikan.Dengan adanya aturan tersebut, nantinya BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal untuk mengatur distribusi BBM subsidi, juga mencegah terjadinya kelangkaan. “Jadi memang kami berharap supaya aturan pembatasan Pertalite bisa kami dapatkan. Sehingga, kami bisa action untuk mengendalikan konsumsinya," kata dia.JAKARTA - BPH Migas meningkatkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat. Sebagaimana diketahui, konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan bakal mencapai 28 juta kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah hanya 23,05 juta kiloliter, sehingga diperkirakan hanya bertahan hingga September 2022. “Kami akan memperkuat pengawasan, bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah semakin gencar melakukan pegawasan,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam diskusi daring bertajuk ‘Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi’, Sabtu (6/8/2022). BACA JUGA:Beli BBM Subsidi Wajib Daftar, Pertamina Ungkap Ada Truk Batu Bara Nakal Isi Solar Diam-Diam Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui digitalisasi dengan penggunaan aplikasi MyPertamina. Saleh menilai, penggunaan aplikasi tersebut merupakan game changer untuk lebih mengetahui konsumen yang berhak mendapat subsidi, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi. BACA JUGA:Pertamina Akui Penyaluran BBM Subsidi Tidak Tepat Sasaran Dengan aplikasi MyPertamina, pembelian setiap konsumen akan dibatasi. Jika konsumen sudah membeli BBM dengan batas yang sudah ditentukan, maka konsumen tersebut tidak bisa membeli BBM di SPBU lain pada hari yang sama. Sementara itu, hingga Juli 2022 konsumsi Pertalite sudah mencapai 15,9 juta kiloliter atau 69% dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini. Karena itu, Saleh berharap agar aturan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi dapat segera diselesaikan.Dengan adanya aturan tersebut, nantinya BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal untuk mengatur distribusi BBM subsidi, juga mencegah terjadinya kelangkaan. “Jadi memang kami berharap supaya aturan pembatasan Pertalite bisa kami dapatkan. Sehingga, kami bisa action untuk mengendalikan konsumsinya," kata dia.