Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk segera merampungkan aturan terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.https://economy.okezone.com/read/2022/08/06/320/2643215/dpr-minta-persoalan-subsidi-bbm-segera-dirampungkanidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/06/320/2643215/dpr-minta-persoalan-subsidi-bbm-segera-dirampungkanhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/06/320/2643215/dpr-minta-persoalan-subsidi-bbm-segera-dirampungkanSabtu 06 Agustus 2022 19:24 WIBCahya Puteri Abdi RabbiDPR minta aturan BBM Subsidi dirampungkan (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/08/06/320/2643215/dpr-minta-persoalan-subsidi-bbm-segera-dirampungkan-vWtkuUO36x.jpegJAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera merampungkan aturan terkait pembatasan penggunaan BBM subsidi. Pasalnya, kuota BBM bersubsidi diproyeksikan akan habis pada Oktober atau November mendatang. “Segera aturannya dirampungkan, karena argo kan terus berjalan. Sebentar lagi habis,” kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk ‘Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi’, Sabtu (6/8/2022). BACA JUGA:Cadangan BBM Subsidi Habis Dinikmati Orang Kaya? Sebagaimana diketahui, konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan bakal mencapai 28 juta kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah hanya 23,05 juta kiloliter, sehingga diperkirakan hanya bertahan hingga September 2022. Selain itu, Mulyanto juga menyarankan kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proyek IKN Nusantara dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Untuk kemudian berfokus pada penambahan kuota BBM bersubsidi. BACA JUGA:Daftar Harga BBM di Pertamina, Shell hingga Vivo Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi murah saat ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ia juga menyebut, hal tersebut juga dapat menghemat keuangan negara, di mana anggaran subsidi energi 2022 meroket dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun."Jadi harus pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat,” kata dia. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman juga mengharapkan hal yang sama, yakni segera dirampungkannya aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dengan adanya aturan tersebut, nantinya BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal untuk mengatur distribusi BBM subsidi, juga mencegah terjadinya kelangkaan. “Jadi memang kami berharap supaya aturan pembatasan Pertalite bisa kami dapatkan. Sehingga, kami bisa action untuk mengendalikan konsumsinya," kata dia.JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera merampungkan aturan terkait pembatasan penggunaan BBM subsidi. Pasalnya, kuota BBM bersubsidi diproyeksikan akan habis pada Oktober atau November mendatang. “Segera aturannya dirampungkan, karena argo kan terus berjalan. Sebentar lagi habis,” kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk ‘Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi’, Sabtu (6/8/2022). BACA JUGA:Cadangan BBM Subsidi Habis Dinikmati Orang Kaya? Sebagaimana diketahui, konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan bakal mencapai 28 juta kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah hanya 23,05 juta kiloliter, sehingga diperkirakan hanya bertahan hingga September 2022. Selain itu, Mulyanto juga menyarankan kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proyek IKN Nusantara dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Untuk kemudian berfokus pada penambahan kuota BBM bersubsidi. BACA JUGA:Daftar Harga BBM di Pertamina, Shell hingga Vivo Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi murah saat ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ia juga menyebut, hal tersebut juga dapat menghemat keuangan negara, di mana anggaran subsidi energi 2022 meroket dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun."Jadi harus pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat,” kata dia. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman juga mengharapkan hal yang sama, yakni segera dirampungkannya aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dengan adanya aturan tersebut, nantinya BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal untuk mengatur distribusi BBM subsidi, juga mencegah terjadinya kelangkaan. “Jadi memang kami berharap supaya aturan pembatasan Pertalite bisa kami dapatkan. Sehingga, kami bisa action untuk mengendalikan konsumsinya," kata dia.