Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan insentif khusus yang diberikan kepada investor IKN.https://economy.okezone.com/read/2022/08/08/470/2644240/menteri-bahlil-sebut-investor-ikn-nusantara-bakal-dapat-insentif-kok-bisaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/08/470/2644240/menteri-bahlil-sebut-investor-ikn-nusantara-bakal-dapat-insentif-kok-bisahttps://economy.okezone.com/read/2022/08/08/470/2644240/menteri-bahlil-sebut-investor-ikn-nusantara-bakal-dapat-insentif-kok-bisaSenin 08 Agustus 2022 19:23 WIBIqbal Dwi PurnamaIKN Nusantara. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/08/08/470/2644240/menteri-bahlil-sebut-investor-ikn-nusantara-bakal-dapat-insentif-kok-bisa-JOMfCaid0u.pngJAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan insentif khusus yang diberikan kepada investor pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun saat ini, Bahlil mengatakan pemerintah tengah menyusun regulasi berkaitan dengan hal tersebut, yang rencananya bakal rampung dalam waktu dekat. "Mungkin dua minggu lagi selesai ya lagi finalisasi, kebetulan insentifnya dari kami kementerian investasi," kata Menteri bahlil usai konferensi pers di kantornya, Senin (8/8/2022). Menurutnya, pemerintah siap memberikan karpet merah kepada calon investor yang melakukan investasi khususnya yang berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.  BACA JUGA:Sri Mulyani Sebut IKN Nusantara dan Pemilu Jadi Prioritas APBN 2023 Lebih lanjut, Bahlil membocorkan karpet merah atau insentif yang bakal diberikan kepada calon investor di IKN Nusantara. "Yang jelas perpres itu adalah kita berikan agar investor lebih tertarik dan dia cepat urusannya, contoh insentif pengadaan tanah, itu dia dia diberlakukan lebih spesialis dibandingkan yang lain," jelas Bahlil. Seperti diketahui berdasarkan Undang-Undang tahun 2022 tentang IKN, memang diamanatkan untuk membuat aturan turunan baik dalam bentuk Perpres maupun Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu satu Perpres yang akan dikeluarkan adalah termasuk pemberian insentif kepada para calon investor IKN Nusantara. Sebab peranan investor memasang kunci pembanguan Ibu Kota baru itu, karena APBN hanya menyumbang 20% dari pada pembangunan IKN Nusantara. Sedangkan sisa kebutuhan dananya bakal menggunakan pembiayaan alternatif lainnya, seperti invetasi, KPBU, bahkan sempat menjadi usulan adalah urun dana atau praktik penggalangan dana untuk membiayai pembangunan IKN Nusantara.JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan insentif khusus yang diberikan kepada investor pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun saat ini, Bahlil mengatakan pemerintah tengah menyusun regulasi berkaitan dengan hal tersebut, yang rencananya bakal rampung dalam waktu dekat. "Mungkin dua minggu lagi selesai ya lagi finalisasi, kebetulan insentifnya dari kami kementerian investasi," kata Menteri bahlil usai konferensi pers di kantornya, Senin (8/8/2022). Menurutnya, pemerintah siap memberikan karpet merah kepada calon investor yang melakukan investasi khususnya yang berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.  BACA JUGA:Sri Mulyani Sebut IKN Nusantara dan Pemilu Jadi Prioritas APBN 2023 Lebih lanjut, Bahlil membocorkan karpet merah atau insentif yang bakal diberikan kepada calon investor di IKN Nusantara. "Yang jelas perpres itu adalah kita berikan agar investor lebih tertarik dan dia cepat urusannya, contoh insentif pengadaan tanah, itu dia dia diberlakukan lebih spesialis dibandingkan yang lain," jelas Bahlil. Seperti diketahui berdasarkan Undang-Undang tahun 2022 tentang IKN, memang diamanatkan untuk membuat aturan turunan baik dalam bentuk Perpres maupun Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu satu Perpres yang akan dikeluarkan adalah termasuk pemberian insentif kepada para calon investor IKN Nusantara. Sebab peranan investor memasang kunci pembanguan Ibu Kota baru itu, karena APBN hanya menyumbang 20% dari pada pembangunan IKN Nusantara. Sedangkan sisa kebutuhan dananya bakal menggunakan pembiayaan alternatif lainnya, seperti invetasi, KPBU, bahkan sempat menjadi usulan adalah urun dana atau praktik penggalangan dana untuk membiayai pembangunan IKN Nusantara.