Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait kondisi APBN yang masih terus memberikan subsidi.https://economy.okezone.com/read/2022/08/12/320/2646844/bahlil-subsidi-bbm-mungkin-masih-ada-tapi-nilainya-diperkecilidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/12/320/2646844/bahlil-subsidi-bbm-mungkin-masih-ada-tapi-nilainya-diperkecilhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/12/320/2646844/bahlil-subsidi-bbm-mungkin-masih-ada-tapi-nilainya-diperkecilJum'at 12 Agustus 2022 17:37 WIBIqbal Dwi PurnamaBBM Subsidi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/08/12/320/2646844/bahlil-subsidi-bbm-mungkin-masih-ada-tapi-nilainya-diperkecil-v6BN4BWBDI.jpgJAKARTA - Menteri Invetasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait kondisi APBN yang masih terus memberikan subsidi ditengah kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya semakin lama belanja negara untuk mensubsidi BBM makin lama makin membengkak, bahkan menurutnya bisa mencapai Rp600 triliun jika terus mengikuti harga minyak dunia. BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Naik Berimbas ke BBM RI, Menteri Bahlil: Sampai Kapan APBN Kita Kuat? Sehingga menurutnya kemungkinan yang langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menekan angka subsidi BBM ke masyarakat, atau menaikan harga bensin dari harga yang ada saat ini. "Sekarang kita masih split sekitar Rp5 ribu (Pertalite), ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita, mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," kata Bahlil usai konferensi pers dikantornya, Jumat (12/8/2022). Karena jika pemerintah mencabut subsidi 100% untuk BBM bakal menimbulkan dampak inflasi lebih tinggi dari pada yang tercatat saat ini sekitar 4%. Sebab sektor energi menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar. BACA JUGA:Kuota Pertalite Menipis, Masyarakat Diminta Hemat BBM    "Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi Subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Bahlil.Bahlil mengungkapkan belanja pemerintah untuk subsidi BBM saat ini banyak yang salah sasaran atau masih banyak orang yang seharusnya tidak berhak menerima Subidi, tapi masih memanfaatkan untuk sekedar meraup keuntungan. "Minyak-minyak itu dikasih ke perushaan kebun, perushaan tambang, gimana tuh, pajaknya dari rakyat kecil, Subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," ucapnya Lebih lanjut Bahlil mengatakan bahwa saat ini tengah menghitung dan merancang wacana untuk menaikan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu perliter. Sehingga tambalan Subdisi untuk BBM bisa terpangkas. "Masih dihitung (pertalite harganya Rp10 ribu)," kata Bahlil. "Tetap Subdisi ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor dibawah 250cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Invetasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait kondisi APBN yang masih terus memberikan subsidi ditengah kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya semakin lama belanja negara untuk mensubsidi BBM makin lama makin membengkak, bahkan menurutnya bisa mencapai Rp600 triliun jika terus mengikuti harga minyak dunia. BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Naik Berimbas ke BBM RI, Menteri Bahlil: Sampai Kapan APBN Kita Kuat? Sehingga menurutnya kemungkinan yang langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menekan angka subsidi BBM ke masyarakat, atau menaikan harga bensin dari harga yang ada saat ini. "Sekarang kita masih split sekitar Rp5 ribu (Pertalite), ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita, mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," kata Bahlil usai konferensi pers dikantornya, Jumat (12/8/2022). Karena jika pemerintah mencabut subsidi 100% untuk BBM bakal menimbulkan dampak inflasi lebih tinggi dari pada yang tercatat saat ini sekitar 4%. Sebab sektor energi menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar. BACA JUGA:Kuota Pertalite Menipis, Masyarakat Diminta Hemat BBM    "Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi Subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Bahlil.Bahlil mengungkapkan belanja pemerintah untuk subsidi BBM saat ini banyak yang salah sasaran atau masih banyak orang yang seharusnya tidak berhak menerima Subidi, tapi masih memanfaatkan untuk sekedar meraup keuntungan. "Minyak-minyak itu dikasih ke perushaan kebun, perushaan tambang, gimana tuh, pajaknya dari rakyat kecil, Subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," ucapnya Lebih lanjut Bahlil mengatakan bahwa saat ini tengah menghitung dan merancang wacana untuk menaikan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu perliter. Sehingga tambalan Subdisi untuk BBM bisa terpangkas. "Masih dihitung (pertalite harganya Rp10 ribu)," kata Bahlil. "Tetap Subdisi ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor dibawah 250cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," pungkasnya.