Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai kondisi fiskal dan moneter Indonesia perlu menjadi perhatian besar pemerintahhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/16/320/2648718/bamsoet-ungkap-defisit-anggaran-jadi-tantangan-karena-kondisi-tak-menentuidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/16/320/2648718/bamsoet-ungkap-defisit-anggaran-jadi-tantangan-karena-kondisi-tak-menentuhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/16/320/2648718/bamsoet-ungkap-defisit-anggaran-jadi-tantangan-karena-kondisi-tak-menentuSelasa 16 Agustus 2022 11:37 WIBSuparjo RamalanBamsoet ingatkan soal defisit anggaran (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/08/16/320/2648718/bamsoet-ungkap-defisit-anggaran-jadi-tantangan-karena-kondisi-tak-menentu-JuPXbCAC0J.jpgJAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai kondisi fiskal dan moneter Indonesia perlu menjadi perhatian besar pemerintah. Mengingat dunia berpotensi mengalami krisis. Untuk sektor fiskal, tantangan yang dihadapi berupa normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. BACA JUGA:Jokowi: Inflasi di RI 4,9%, Jauh di Bawah Negara Maju 9% Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Bamsoet menilai pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital, dan pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang sekaligus upaya mitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan. BACA JUGA:Presiden Jokowi : Korupsi Besar Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda Berhasil Dibongkar "Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3% pada tahun 2023 menjadi tantangan utama karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan," ungkap Bamsoet Selasa (16/8/2022).Sebagai strategi jangka pendek, lanjut dia, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan. Menurutnya, kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha. Langkah ini diyakini dapat menjadi opsi dalam pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang. Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan dan pada saat yang sama memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga. "Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa," tutur dia.JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai kondisi fiskal dan moneter Indonesia perlu menjadi perhatian besar pemerintah. Mengingat dunia berpotensi mengalami krisis. Untuk sektor fiskal, tantangan yang dihadapi berupa normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. BACA JUGA:Jokowi: Inflasi di RI 4,9%, Jauh di Bawah Negara Maju 9% Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Bamsoet menilai pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital, dan pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang sekaligus upaya mitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan. BACA JUGA:Presiden Jokowi : Korupsi Besar Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda Berhasil Dibongkar "Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3% pada tahun 2023 menjadi tantangan utama karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan," ungkap Bamsoet Selasa (16/8/2022).Sebagai strategi jangka pendek, lanjut dia, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan. Menurutnya, kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha. Langkah ini diyakini dapat menjadi opsi dalam pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang. Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan dan pada saat yang sama memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga. "Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa," tutur dia.