Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membagikan 3000 sertipikat tanah.https://economy.okezone.com/read/2022/08/22/470/2652286/jokowi-serahkan-3-000-sertifikat-tanah-menteri-atr-harap-mafia-tanah-hilangidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/22/470/2652286/jokowi-serahkan-3-000-sertifikat-tanah-menteri-atr-harap-mafia-tanah-hilanghttps://economy.okezone.com/read/2022/08/22/470/2652286/jokowi-serahkan-3-000-sertifikat-tanah-menteri-atr-harap-mafia-tanah-hilangSenin 22 Agustus 2022 17:35 WIBIqbal Dwi PurnamaSertipikat Tanah (Foto: Kementerian ATR)https://img.okezone.com/content/2022/08/22/470/2652286/jokowi-serahkan-3-000-sertifikat-tanah-menteri-atr-harap-mafia-tanah-hilang-OjyLGcS4Lu.jpgJAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membagikan 3000 sertipikat tanah kepada masyarakat di Sidoarjo, Jawa Timur hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan bidang tanah di Indonesia harus terdaftar seluruhnya untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah yang biasanya lebih mudah menyerobot lahan masyarakat ketika belum punya kekuatan hukum. BACA JUGA:Tegas! Jokowi Siap Gebuk Mafia Tanah "Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah berkenan hadir pada acara penyerahan sertipikat untuk rakyat ini, dan saya berharap mafia tanah menghilang," ujar Menteri ATR/BPN dalam pernyataan tertulisnya, Senin (22/8/20222). Disamping itu Menteri Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bahwa dengan adanya sertipikat tanah merupakan bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seiring dengan menurunnya Covid-19. Karena menurutnya dengan sertipikat tanah, masyarakat berkesempatan mendapatkan akses permodalan, di samping ada kepastian hukum atas tanah mereka. BACA JUGA:Tebar Bansos, Presiden Jokowi Ingatkan Hal Ini ke Pedagang Sehingga uang yang didapat dari hasil menyekolahkan sertipikat itu bisa digunakan sebagai pengembangan bisnis usaha masyarakat, atau mulai melakukan usaha sendiri dengan akses permodalan yang lebih mudah cair dengan sertipikat tanah.Sebagai informasi, penyerahan sertipikat kali ini diserahkan secara langsung kepada 3.000 orang penerima sertipikat yang berasal dari beberapa kabupaten/kota. Di antaranya Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.500 orang, Kota Malang sebanyak 500 orang, Kabupaten Malang 500 orang dan Kota Gresik sebanyak 500 orang.JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membagikan 3000 sertipikat tanah kepada masyarakat di Sidoarjo, Jawa Timur hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan bidang tanah di Indonesia harus terdaftar seluruhnya untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah yang biasanya lebih mudah menyerobot lahan masyarakat ketika belum punya kekuatan hukum. BACA JUGA:Tegas! Jokowi Siap Gebuk Mafia Tanah "Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah berkenan hadir pada acara penyerahan sertipikat untuk rakyat ini, dan saya berharap mafia tanah menghilang," ujar Menteri ATR/BPN dalam pernyataan tertulisnya, Senin (22/8/20222). Disamping itu Menteri Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bahwa dengan adanya sertipikat tanah merupakan bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seiring dengan menurunnya Covid-19. Karena menurutnya dengan sertipikat tanah, masyarakat berkesempatan mendapatkan akses permodalan, di samping ada kepastian hukum atas tanah mereka. BACA JUGA:Tebar Bansos, Presiden Jokowi Ingatkan Hal Ini ke Pedagang Sehingga uang yang didapat dari hasil menyekolahkan sertipikat itu bisa digunakan sebagai pengembangan bisnis usaha masyarakat, atau mulai melakukan usaha sendiri dengan akses permodalan yang lebih mudah cair dengan sertipikat tanah.Sebagai informasi, penyerahan sertipikat kali ini diserahkan secara langsung kepada 3.000 orang penerima sertipikat yang berasal dari beberapa kabupaten/kota. Di antaranya Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.500 orang, Kota Malang sebanyak 500 orang, Kabupaten Malang 500 orang dan Kota Gresik sebanyak 500 orang.