Komisi VI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN di Jakarta.https://economy.okezone.com/read/2022/08/24/320/2653609/komisi-vii-mulai-tagih-janji-mendag-soal-minyak-goreng-hingga-robot-tradingidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/24/320/2653609/komisi-vii-mulai-tagih-janji-mendag-soal-minyak-goreng-hingga-robot-tradinghttps://economy.okezone.com/read/2022/08/24/320/2653609/komisi-vii-mulai-tagih-janji-mendag-soal-minyak-goreng-hingga-robot-tradingRabu 24 Agustus 2022 14:40 WIBAdvenia ElisabethMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/08/24/320/2653609/komisi-vii-mulai-tagih-janji-mendag-soal-minyak-goreng-hingga-robot-trading-PmECSxQr25.JPGJAKARTA - Komisi VI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN di Jakarta hari ini, Rabu (24/8/2022). Pada kesempatan itu, Komisi VI DPR RI menagih janji Mendag yang selama ini sudah dilontarkan di hadapan publik. Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyebutkan setidaknya ada delapan janji Mendag. Pertama, tidak mengizinkan kader PAN bermain proyek di Kementerian Perdagangan.  BACA JUGA:Mendag Zulhas Ungkap Kunci Indonesia Jadi Pusat Fesyen Muslim Dunia di 2024 Namun, DPR belum melihat realisasi atas poin tersebut. "Kami coba mengkritisi delapan hal saat pak menteri menjabat sebagai Menteri Perdagangan, saat itu pak Menteri menjanjikan delapan hal yang kami baca di media. Pertama, pak menteri janji tidak mengizinkan kader PAN bermain proyek di Kementerian Perdagangan. Mungkin rasanya masih terlalu dini untuk melihat apakah ada privilege dan perlindungan terhadap kader PAN tapi kita tahu bersama perhatian masyarakat saat itu tertuju kepada pak menteri termasuk presiden turun tangan. Beliau menyampaikan jangan sampai ada politisasi dan kampanye yang mengatasnamakan minyak goreng. Tapi poin ini belum terpenuhi," ungkap Mufti. Kedua, Menteri Perdagangan janji akan mengendalikan harga minyak goreng. Mutfi mengakui bahwa harga minyak goreng sudah turun. Namun, keberhasilan tersebut karena didukung oleh harga Crude Palm Oil /CPO dunia dan lelang di dalam negeri yang saat itu sedang turun. "Kalau dilihat, memang sudah turun, pak menteri beruntung pas pak menteri menjabat tiba-tiba harga CPO dunia trennya menurun dan di dalam negeri lelangnya juga turun," ujar Mutfi. "Tapi kalo dilihat dengan penurunan CPO yang sebelumnya USD1.800/metrik ton ke harga USD900/metrik ton, artinya turun 50%. Dengan turunnya harga minyak goreng yaitu di harga Rp17.900 artinya turunnya hanya 10-15%. Harapan kami ini bisa terus diturunkan untuk bagaimana bisa mencapai harga Rp14.000," jelasnya. Lanjut Mutfi memaparkan, berdasarkan data yang di lelang KPBN pada 15 Agustus 2022, harga lelang CPO Rp11.100/kg kalau dihitung ukuran liter, menjadi Rp10.091. Menurut hitungannya, misal ada penambahan biaya produksi untuk menjadi minyak goreng di tambah Rp1.500 artinya harganya menjadi Rp11.591/liter. Kemudian jika ditambah biaya logistik dan pengiriman Rp1.000 dan biaya keuntungan Rp1.500, total harga minyal goreng menjadi Rp13.591/liter. Artinya jika dijual seharga Rp14.000/liter masih sangat mungkin dan masih sangat untung untuk pengusaha. "Tapi kenyataannya hari ini harganya Rp17.900. Maka dari itu harapan kami ini sesuatu yang logis yang bisa diperjuangkan untuk bisa diurai agar ke depan harga minyak goreng bisa sesuai dengan harapan kita semua," tukas Mutfi. Adapun disebutkan janji Mendag yang ketiga, akan mengembangkan kemasan sederhana untuk didistribusikan kepada masyarakat. Namun, realitanya hingga hari ini, distribusi minyak goreng kemasan sederhana itu belum merata didapat masyarakat Indonesia. Contohnya di Probolinggo. "Kami ingin tahu itu didistribusikannya kemana saja dan volumenya berapa. Karena jujur saja di Dapil kami di Probolinggo, masih kesusahan mencari itu," beber Mutfi. Lalu keempat, menyelesaikan seluruh persoalan di sektor perdagangan yang belum kelar. Salah satunya soal robot trading. Pasalnya, kepala Bappebti menjanjikan akan menuntaskan persoalan ini selama tiga bulan, namun sudah tiga bulan berjalan regulasi robot trading belum juga dikeluarkan. "Sekarang sudah tiga bulan. Masyarakat sudah menanti adanya regulasi untuk mengatur robot trading. Sebab banyak dana masyarakat hingga ratusan triliun yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab," tegas Mutfi. Kemudian kelima, berjanji akan memperluas pasar ekspor melalui intelijen pasar dan keduataan besar. Namun justru pada Juli 2022 ekspor Indonesia turun. Bahkan Agustus 2022 dengan tren CPO yang semakin turun, ekspor Indonesia juga akan semakin turun. Apalagi saat ini India sedang menamam CPO seluas 2 hektare. Artinya dalam empat tahun ke depan India bisa menuai hasil CPO tersebut. Jika Kementerian Perdagangan tidak segera mencari jalan keluarnya, maka Indonesia akan terjebak dalam rantai distribusi. "Maka kami berharap pak menteri bisa berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk bagaimana membuat pabrik-pabrik baru agar CPO dalam negeri memiliki nilai tambah dan dapat didistribusikan dengan harga yang optimal," pungkas Mutfi. Sebagai informasi, untuk janji ke enam hingga delapan, tak dilanjutkan Mutfi lantaran mendapat intrupsi dari panitia agar dilanjutkan ke pembahasan laporan keuangan APBN tahun anggaran 2021.JAKARTA - Komisi VI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN di Jakarta hari ini, Rabu (24/8/2022). Pada kesempatan itu, Komisi VI DPR RI menagih janji Mendag yang selama ini sudah dilontarkan di hadapan publik. Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyebutkan setidaknya ada delapan janji Mendag. Pertama, tidak mengizinkan kader PAN bermain proyek di Kementerian Perdagangan.  BACA JUGA:Mendag Zulhas Ungkap Kunci Indonesia Jadi Pusat Fesyen Muslim Dunia di 2024 Namun, DPR belum melihat realisasi atas poin tersebut. "Kami coba mengkritisi delapan hal saat pak menteri menjabat sebagai Menteri Perdagangan, saat itu pak Menteri menjanjikan delapan hal yang kami baca di media. Pertama, pak menteri janji tidak mengizinkan kader PAN bermain proyek di Kementerian Perdagangan. Mungkin rasanya masih terlalu dini untuk melihat apakah ada privilege dan perlindungan terhadap kader PAN tapi kita tahu bersama perhatian masyarakat saat itu tertuju kepada pak menteri termasuk presiden turun tangan. Beliau menyampaikan jangan sampai ada politisasi dan kampanye yang mengatasnamakan minyak goreng. Tapi poin ini belum terpenuhi," ungkap Mufti. Kedua, Menteri Perdagangan janji akan mengendalikan harga minyak goreng. Mutfi mengakui bahwa harga minyak goreng sudah turun. Namun, keberhasilan tersebut karena didukung oleh harga Crude Palm Oil /CPO dunia dan lelang di dalam negeri yang saat itu sedang turun. "Kalau dilihat, memang sudah turun, pak menteri beruntung pas pak menteri menjabat tiba-tiba harga CPO dunia trennya menurun dan di dalam negeri lelangnya juga turun," ujar Mutfi. "Tapi kalo dilihat dengan penurunan CPO yang sebelumnya USD1.800/metrik ton ke harga USD900/metrik ton, artinya turun 50%. Dengan turunnya harga minyak goreng yaitu di harga Rp17.900 artinya turunnya hanya 10-15%. Harapan kami ini bisa terus diturunkan untuk bagaimana bisa mencapai harga Rp14.000," jelasnya. Lanjut Mutfi memaparkan, berdasarkan data yang di lelang KPBN pada 15 Agustus 2022, harga lelang CPO Rp11.100/kg kalau dihitung ukuran liter, menjadi Rp10.091. Menurut hitungannya, misal ada penambahan biaya produksi untuk menjadi minyak goreng di tambah Rp1.500 artinya harganya menjadi Rp11.591/liter. Kemudian jika ditambah biaya logistik dan pengiriman Rp1.000 dan biaya keuntungan Rp1.500, total harga minyal goreng menjadi Rp13.591/liter. Artinya jika dijual seharga Rp14.000/liter masih sangat mungkin dan masih sangat untung untuk pengusaha. "Tapi kenyataannya hari ini harganya Rp17.900. Maka dari itu harapan kami ini sesuatu yang logis yang bisa diperjuangkan untuk bisa diurai agar ke depan harga minyak goreng bisa sesuai dengan harapan kita semua," tukas Mutfi. Adapun disebutkan janji Mendag yang ketiga, akan mengembangkan kemasan sederhana untuk didistribusikan kepada masyarakat. Namun, realitanya hingga hari ini, distribusi minyak goreng kemasan sederhana itu belum merata didapat masyarakat Indonesia. Contohnya di Probolinggo. "Kami ingin tahu itu didistribusikannya kemana saja dan volumenya berapa. Karena jujur saja di Dapil kami di Probolinggo, masih kesusahan mencari itu," beber Mutfi. Lalu keempat, menyelesaikan seluruh persoalan di sektor perdagangan yang belum kelar. Salah satunya soal robot trading. Pasalnya, kepala Bappebti menjanjikan akan menuntaskan persoalan ini selama tiga bulan, namun sudah tiga bulan berjalan regulasi robot trading belum juga dikeluarkan. "Sekarang sudah tiga bulan. Masyarakat sudah menanti adanya regulasi untuk mengatur robot trading. Sebab banyak dana masyarakat hingga ratusan triliun yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab," tegas Mutfi. Kemudian kelima, berjanji akan memperluas pasar ekspor melalui intelijen pasar dan keduataan besar. Namun justru pada Juli 2022 ekspor Indonesia turun. Bahkan Agustus 2022 dengan tren CPO yang semakin turun, ekspor Indonesia juga akan semakin turun. Apalagi saat ini India sedang menamam CPO seluas 2 hektare. Artinya dalam empat tahun ke depan India bisa menuai hasil CPO tersebut. Jika Kementerian Perdagangan tidak segera mencari jalan keluarnya, maka Indonesia akan terjebak dalam rantai distribusi. "Maka kami berharap pak menteri bisa berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk bagaimana membuat pabrik-pabrik baru agar CPO dalam negeri memiliki nilai tambah dan dapat didistribusikan dengan harga yang optimal," pungkas Mutfi. Sebagai informasi, untuk janji ke enam hingga delapan, tak dilanjutkan Mutfi lantaran mendapat intrupsi dari panitia agar dilanjutkan ke pembahasan laporan keuangan APBN tahun anggaran 2021.