Pemerintah akan memberikan bantalan sosial untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan total Rp 24,17 triliun.https://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2657029/dialihkan-ke-bansos-subsidi-bbm-selama-ini-mubaziridhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2657029/dialihkan-ke-bansos-subsidi-bbm-selama-ini-mubazirhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2657029/dialihkan-ke-bansos-subsidi-bbm-selama-ini-mubazirSenin 29 Agustus 2022 22:21 WIBShelma RachmahyantiSelama ini BBM Subsidi mubazir (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/08/29/320/2657029/dialihkan-ke-bansos-subsidi-bbm-selama-ini-mubazir-NIAvgvgGKW.jpegJAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantalan sosial untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan total Rp24,17 triliun. Hal ini seiring dengan wacana penyesuaian harga BBM bersubsidi karena sudah membebani APBN dan tidak tepat sasaran. Pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan subsidi BBM saat ini kontrapoduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu. BACA JUGA:Bagikan Bansos Subsidi BBM, Jokowi: Ringankan Beban Masyarakat "Subsidi BBM menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, subdisi bbm penggunaannya banyak dimanfaatkan masyarakat mampu. Sudah cukup kita membakar dana apbn kita di jalan raya, kita bisa memanfaatkan apbn kita di sektor produktif," ujar Mamit Setiawan, Senin (29/8/2022). Menurutnya, penyesuaian harga bbm subsidi harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kondisi Indonesia saat ini bukan lagi sebagai net eksportir bbm melainkan sudah menjadi net importir. BACA JUGA:Massa HMI Bubarkan Diri Usai Ricuh Aksi Tolak Kenaikan BBM di DPR "Nilai import kita mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya 600 ribu barel perhari, belum lagi pengaruh nilai tukar rupiah dengan dolar, sehingga nilai rupiah kita bisa terdepresiasi lebih dalam, ini yang harus dipahami masyarakat bahwa kita tidak lagi produsen minyak dunia, produksi minyak kita kurang dari setengah nilai konsumsi bbm kita," jelas Mamit. Lebih lanjut dia mengatakan, mekanisme subdisi bbm yang tidak tepat sasaran harus segera dirubah agar yang menikmati subsidi adalah mereka yang memang membutuhkan. Mamit Setiawan menilai harus segera dilakukan reformasi subsidi BBM, tidak lagi subsidi BBM tetapi subsidi orang sehingga tepat sasaran dan tidak membebani APBN. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8yOS80LzE1MjU4Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Data masyarakat kecil sudah ada, tinggal diupgrade data sehingga masyarakat yang butuh akan mendapatkan subsidi, sekarang kan banyak yang menikmati subsidi BBM ada mobil mobil mewah," jelas Mamit Setiawan. Dari harga keekonomian, harga BBM di Indonesia juga relatif lebih murah dibanding negara lain dan negara tetangga. Mamit mencontohkan harga bbm jenis pertalite di eropa dan di negara tetangga yang harganya jauh lebih tinggi dibanding harga BBM di Indonesia saat ini. "Di uni eropa sudah 30 ribu, dan dinegara Singapura di angka seperti itu, memang disparitasnya sudah tinggi sekali, Harga BBM kita tidak terlalu murah, tapi sudah murah," tutup Mamit. Sementara menurut Pengamat dari Indonesia Next Policy Fithra Faisal Hastiadi wacana kenaikan harga BBM jangan dibiarkan berlarut karena akan berdampak pada angka inflasi yang lebih tinggi. "Saya rasa pemerintah sudah memikirkan banyak hal dan tentu ini bukan pilihan mudah, dalam setiap kebijakan ada konsekuensi, saya rasa pemerintah mash mengkalkulasi semuanya, tapi saya rasa lebih cepat lebih baik karena jika lebih lama akan berdampak lebih luas, karena wacana sudah bergulir, harga2 sudah mulai naik, ini nanti akan berdampak inflasinya lebih besar," terang Fithra. Dia meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti kebijakan yang baru ini sedang disiapkan adalah penyaluran bansos. "Sekarang defisit apbn kita dibawah 3%, itu akan terlampaui lagi dan membuat apbn kita tidak sehat dalam jangka menengah panjang, (subsidi BBM) akan menjadi beban yang sangat berat apalagi hanya 2% masyarakat miskin yg menikmati subsidi bbm" terang Fithra. Lebih baik jika subsidi BBM dialihkan ke sektor yang produktif dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. "Dialihkan ke sektor produktif, misalnya membangun sekolah, membangun jembatan dan bendungan" pungkas Fithra.JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantalan sosial untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan total Rp24,17 triliun. Hal ini seiring dengan wacana penyesuaian harga BBM bersubsidi karena sudah membebani APBN dan tidak tepat sasaran. Pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan subsidi BBM saat ini kontrapoduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu. BACA JUGA:Bagikan Bansos Subsidi BBM, Jokowi: Ringankan Beban Masyarakat "Subsidi BBM menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, subdisi bbm penggunaannya banyak dimanfaatkan masyarakat mampu. Sudah cukup kita membakar dana apbn kita di jalan raya, kita bisa memanfaatkan apbn kita di sektor produktif," ujar Mamit Setiawan, Senin (29/8/2022). Menurutnya, penyesuaian harga bbm subsidi harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kondisi Indonesia saat ini bukan lagi sebagai net eksportir bbm melainkan sudah menjadi net importir. BACA JUGA:Massa HMI Bubarkan Diri Usai Ricuh Aksi Tolak Kenaikan BBM di DPR "Nilai import kita mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya 600 ribu barel perhari, belum lagi pengaruh nilai tukar rupiah dengan dolar, sehingga nilai rupiah kita bisa terdepresiasi lebih dalam, ini yang harus dipahami masyarakat bahwa kita tidak lagi produsen minyak dunia, produksi minyak kita kurang dari setengah nilai konsumsi bbm kita," jelas Mamit. Lebih lanjut dia mengatakan, mekanisme subdisi bbm yang tidak tepat sasaran harus segera dirubah agar yang menikmati subsidi adalah mereka yang memang membutuhkan. Mamit Setiawan menilai harus segera dilakukan reformasi subsidi BBM, tidak lagi subsidi BBM tetapi subsidi orang sehingga tepat sasaran dan tidak membebani APBN. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8yOS80LzE1MjU4Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Data masyarakat kecil sudah ada, tinggal diupgrade data sehingga masyarakat yang butuh akan mendapatkan subsidi, sekarang kan banyak yang menikmati subsidi BBM ada mobil mobil mewah," jelas Mamit Setiawan. Dari harga keekonomian, harga BBM di Indonesia juga relatif lebih murah dibanding negara lain dan negara tetangga. Mamit mencontohkan harga bbm jenis pertalite di eropa dan di negara tetangga yang harganya jauh lebih tinggi dibanding harga BBM di Indonesia saat ini. "Di uni eropa sudah 30 ribu, dan dinegara Singapura di angka seperti itu, memang disparitasnya sudah tinggi sekali, Harga BBM kita tidak terlalu murah, tapi sudah murah," tutup Mamit. Sementara menurut Pengamat dari Indonesia Next Policy Fithra Faisal Hastiadi wacana kenaikan harga BBM jangan dibiarkan berlarut karena akan berdampak pada angka inflasi yang lebih tinggi. "Saya rasa pemerintah sudah memikirkan banyak hal dan tentu ini bukan pilihan mudah, dalam setiap kebijakan ada konsekuensi, saya rasa pemerintah mash mengkalkulasi semuanya, tapi saya rasa lebih cepat lebih baik karena jika lebih lama akan berdampak lebih luas, karena wacana sudah bergulir, harga2 sudah mulai naik, ini nanti akan berdampak inflasinya lebih besar," terang Fithra. Dia meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti kebijakan yang baru ini sedang disiapkan adalah penyaluran bansos. "Sekarang defisit apbn kita dibawah 3%, itu akan terlampaui lagi dan membuat apbn kita tidak sehat dalam jangka menengah panjang, (subsidi BBM) akan menjadi beban yang sangat berat apalagi hanya 2% masyarakat miskin yg menikmati subsidi bbm" terang Fithra. Lebih baik jika subsidi BBM dialihkan ke sektor yang produktif dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. "Dialihkan ke sektor produktif, misalnya membangun sekolah, membangun jembatan dan bendungan" pungkas Fithra.