Pembangunan IKN tahap I diawali dengan penandatanganan kontrak awal senilai Rp5,3 trilliun yang masuk pada TA 2022.https://economy.okezone.com/read/2022/08/29/470/2657001/teken-kontrak-rp5-3-triliun-pembangunan-tahap-i-ikn-resmi-dimulaiidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/29/470/2657001/teken-kontrak-rp5-3-triliun-pembangunan-tahap-i-ikn-resmi-dimulaihttps://economy.okezone.com/read/2022/08/29/470/2657001/teken-kontrak-rp5-3-triliun-pembangunan-tahap-i-ikn-resmi-dimulaiSenin 29 Agustus 2022 20:49 WIBIqbal Dwi PurnamaPembangunan tahap I IKN dimulai (Foto: PUPR)https://img.okezone.com/content/2022/08/29/470/2657001/teken-kontrak-rp5-3-triliun-pembangunan-tahap-i-ikn-resmi-dimulai-92eKWxZxbE.jpgJAKARTA - Pembanguan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi dimulai. Pembangunan IKN tahap I diawali dengan penandatanganan kontrak awal senilai Rp5,3 trilliun yang masuk pada TA 2022. Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah saat membacakan sambutan dari Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. BACA JUGA:Pembangunan IKN Butuh 260.000 Tenaga Kerja Konstruksi Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi, pada hari ini dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,3 triliun dengan rincian Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar. BACA JUGA:Jalan Lingkar Sepaku Dibangun, Jadi Akses Utama Menuju IKN Nusantara Selain itu untuk Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar. "Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," ujar Sekjen Zainal Fatah di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).Sekjen Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024. "Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," pungkasnya.JAKARTA - Pembanguan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi dimulai. Pembangunan IKN tahap I diawali dengan penandatanganan kontrak awal senilai Rp5,3 trilliun yang masuk pada TA 2022. Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah saat membacakan sambutan dari Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. BACA JUGA:Pembangunan IKN Butuh 260.000 Tenaga Kerja Konstruksi Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi, pada hari ini dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,3 triliun dengan rincian Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar. BACA JUGA:Jalan Lingkar Sepaku Dibangun, Jadi Akses Utama Menuju IKN Nusantara Selain itu untuk Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar. "Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," ujar Sekjen Zainal Fatah di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).Sekjen Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024. "Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," pungkasnya.