Subsidi BBM bakal mempersempit ruang APBN 2023.https://economy.okezone.com/read/2022/08/30/320/2657671/bisa-jadi-beban-sri-mulyani-subsidi-bbm-persempit-apbn-2023idhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/30/320/2657671/bisa-jadi-beban-sri-mulyani-subsidi-bbm-persempit-apbn-2023https://economy.okezone.com/read/2022/08/30/320/2657671/bisa-jadi-beban-sri-mulyani-subsidi-bbm-persempit-apbn-2023Selasa 30 Agustus 2022 18:22 WIBShelma RachmahyantiSubsidi BBM akan persempit ruang APBN 2023 (Foto: Instagram)https://img.okezone.com/content/2022/08/30/320/2657671/bisa-jadi-beban-sri-mulyani-subsidi-bbm-persempit-apbn-2023-uhYP2e1drt.jpgJAKARTA - Subsidi BBM bakal mempersempit ruang APBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kelebihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebesar Rp195,6 triliun berpotensi dibayarkan pada 2023. Menkeu menyebutkan pada 2022 subsidi BBM dan kompensasi akan mencapai Rp689 triliun atau lebih Rp195,6 triliun dari yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2022 senilai Rp502,4 triliun. BACA JUGA:Harga BBM Naik, Menko Luhut: Ini Bukan seperti Perang Dunia Ketiga “Ini yang akan mempersempit ruangan tahun anggaran 2023. Oleh karena itu kami menyimak dan melihat pandangan fraksi mengenai bagaimana menyikapi sebuah belanja shock absorber yang begitu besar,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Selasa (30/8/2022). Belanja subsidi BBM dan kompensasi diharapkan dikaji ulang karena hanya 5% dari total subsidi solar dinikmati oleh kelompok miskin dan 20% dari total kompensasi pertamax yang dinikmati kelompok lapisan 40% terbawah. BACA JUGA:Subsidi BBM Bikin Ketergantungan, Harga Pertalite Cs Sulit Dinaikkan “Oleh karena itu Presiden Jokowi menetapkan kita mulai mengalihkan sebagian subsidi yang begitu besar diberikan kepada kelompok orang yang tidak mampu, karena hanya sedikit yang dinikmati kelompok tidak mampu,” ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8yOS8xLzE1MjU3MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Menkeu memaparkan bahwa subsidi BBM dan kompensasi di 2022 mengalami peningkatan signifikan dari Rp188,3 triliun pada 2021, senilai Rp188,3 triliun pada 2020, Rp144,4 triliun pada 2019, dan 153,5 triliun pada 2018. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta agar pemerintah mengkaji kembali penyaluran kompensasi BBM jenis pertamax yang dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. “Mari kita akhiri bukan hanya subsidi tapi pelan-pelan kompensasi juga,” ucapnya.JAKARTA - Subsidi BBM bakal mempersempit ruang APBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kelebihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebesar Rp195,6 triliun berpotensi dibayarkan pada 2023. Menkeu menyebutkan pada 2022 subsidi BBM dan kompensasi akan mencapai Rp689 triliun atau lebih Rp195,6 triliun dari yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2022 senilai Rp502,4 triliun. BACA JUGA:Harga BBM Naik, Menko Luhut: Ini Bukan seperti Perang Dunia Ketiga “Ini yang akan mempersempit ruangan tahun anggaran 2023. Oleh karena itu kami menyimak dan melihat pandangan fraksi mengenai bagaimana menyikapi sebuah belanja shock absorber yang begitu besar,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Selasa (30/8/2022). Belanja subsidi BBM dan kompensasi diharapkan dikaji ulang karena hanya 5% dari total subsidi solar dinikmati oleh kelompok miskin dan 20% dari total kompensasi pertamax yang dinikmati kelompok lapisan 40% terbawah. BACA JUGA:Subsidi BBM Bikin Ketergantungan, Harga Pertalite Cs Sulit Dinaikkan “Oleh karena itu Presiden Jokowi menetapkan kita mulai mengalihkan sebagian subsidi yang begitu besar diberikan kepada kelompok orang yang tidak mampu, karena hanya sedikit yang dinikmati kelompok tidak mampu,” ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8yOS8xLzE1MjU3MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Menkeu memaparkan bahwa subsidi BBM dan kompensasi di 2022 mengalami peningkatan signifikan dari Rp188,3 triliun pada 2021, senilai Rp188,3 triliun pada 2020, Rp144,4 triliun pada 2019, dan 153,5 triliun pada 2018. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta agar pemerintah mengkaji kembali penyaluran kompensasi BBM jenis pertamax yang dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. “Mari kita akhiri bukan hanya subsidi tapi pelan-pelan kompensasi juga,” ucapnya.