Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Rakortas ini memperkuat sinergi, terutama daerah-daerah.https://economy.okezone.com/read/2022/09/01/320/2659153/gelar-rakortas-menko-airlangga-ungkap-rekomendasi-upaya-pengendalian-inflasi-di-daerahidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/01/320/2659153/gelar-rakortas-menko-airlangga-ungkap-rekomendasi-upaya-pengendalian-inflasi-di-daerahhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/01/320/2659153/gelar-rakortas-menko-airlangga-ungkap-rekomendasi-upaya-pengendalian-inflasi-di-daerahKamis 01 September 2022 19:10 WIBMichelle NataliaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)https://img.okezone.com/content/2022/09/01/320/2659153/gelar-rakortas-menko-airlangga-ungkap-rekomendasi-upaya-pengendalian-inflasi-di-daerah-vBkp7O4CVK.jpgJAKARTA - Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian Inflasi di Daerah. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Rakortas ini akan memperkuat sinergi, terutama daerah-daerah yang angka inflasinya berada di atas angka nasional. Dari rakortas tersebut, diperoleh sejumlah rekomendasi. "Pertama perluasan kerja sama antar daerah, khususnya daerah surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan supply komoditas. Kedua, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/9/2022). BACA JUGA:Menko Airlangga: Extra Effort Pengendalian Inflasi di Seluruh Daerah Rekomendasi keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi, dan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. "Kemudian percepatan implementasi tanaman pangan di pekarangan masing-masing, misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi, terutama menuju akhir tahun. Daerah diminta untuk membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas strategis di wilayah masing-masing, secara nasional ini sudah dimiliki. Dibantu dengan badan pangan, penguatan sarana prasarana untuk produk hasil pertanian, termasuk penyimpanan dengan cold storage, terutama untuk daerah-daerah sentra produksi, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi, sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri," ungkap Airlangga. BACA JUGA:Dihasilkan Lewat Konsensus, Urban 20 Serahkan Komunike kepada Menko Airlangga Selanjutnya, optimalisasi TKDD antara lain dana alokasi khusus fisik dengan tematik ketahanan pangan, lalu DTU yang terdiri dari DBH dan DAU sebesar 2% untuk meredam harga pangan, dan juga bisa memberikan bantuan bansos ataupun dukungan di sektor transportasi.Sinergi TPIP dan TPID dengan gerakan nasional pangan guna mempercepat stabilisasi harga. "Untuk bapak/ibu gubernur, bupati, dan walikota yang inflasi wilayahnya berada di atas angka nasional, tentunya diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan di bawah 5%," pungkas Airlangga.JAKARTA - Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian Inflasi di Daerah. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Rakortas ini akan memperkuat sinergi, terutama daerah-daerah yang angka inflasinya berada di atas angka nasional. Dari rakortas tersebut, diperoleh sejumlah rekomendasi. "Pertama perluasan kerja sama antar daerah, khususnya daerah surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan supply komoditas. Kedua, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/9/2022). BACA JUGA:Menko Airlangga: Extra Effort Pengendalian Inflasi di Seluruh Daerah Rekomendasi keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi, dan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. "Kemudian percepatan implementasi tanaman pangan di pekarangan masing-masing, misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi, terutama menuju akhir tahun. Daerah diminta untuk membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas strategis di wilayah masing-masing, secara nasional ini sudah dimiliki. Dibantu dengan badan pangan, penguatan sarana prasarana untuk produk hasil pertanian, termasuk penyimpanan dengan cold storage, terutama untuk daerah-daerah sentra produksi, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi, sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri," ungkap Airlangga. BACA JUGA:Dihasilkan Lewat Konsensus, Urban 20 Serahkan Komunike kepada Menko Airlangga Selanjutnya, optimalisasi TKDD antara lain dana alokasi khusus fisik dengan tematik ketahanan pangan, lalu DTU yang terdiri dari DBH dan DAU sebesar 2% untuk meredam harga pangan, dan juga bisa memberikan bantuan bansos ataupun dukungan di sektor transportasi.Sinergi TPIP dan TPID dengan gerakan nasional pangan guna mempercepat stabilisasi harga. "Untuk bapak/ibu gubernur, bupati, dan walikota yang inflasi wilayahnya berada di atas angka nasional, tentunya diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan di bawah 5%," pungkas Airlangga.