Kenaikan harga BBM subsidi menjadi isu hangat saat ini. Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM susbidi sejak 3 September 2022.https://economy.okezone.com/read/2022/09/04/320/2660344/polemik-kenaikan-harga-pertalite-cs-bukan-seperti-perang-dunia-ketiga-cek-4-faktanyaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/04/320/2660344/polemik-kenaikan-harga-pertalite-cs-bukan-seperti-perang-dunia-ketiga-cek-4-faktanyahttps://economy.okezone.com/read/2022/09/04/320/2660344/polemik-kenaikan-harga-pertalite-cs-bukan-seperti-perang-dunia-ketiga-cek-4-faktanyaMinggu 04 September 2022 03:23 WIBShelma RachmahyantiHarga BBM naik (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/04/320/2660344/polemik-kenaikan-harga-pertalite-cs-bukan-seperti-perang-dunia-ketiga-cek-4-faktanya-XgfTnxwejZ.jpgJAKARTA – Kenaikan harga BBM subsidi menjadi isu hangat saat ini. Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM susbidi sejak 3 September 2022. Berikut fakta polemik kenaikan harga Pertalite cs bukan seperti perang dunia ketiga yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (4/9/2022). BACA JUGA:Harga BBM Naik, Mahasiswa Demo Bakar Ban dan Blokade Jalan di Makassar 1. Dampak Kenaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menghitung proyeksi dampak konsumsi BBM subsidi terhadap anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, jika tidak menaikan harga BBM subsidi khususnya Pertalite dan Solar, harus ada tambahan subsidi sebesar Rp198 triliun. "Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp502 triliun gak akan cukup," kata Sri Mulyani. Menurutnya ini baru pertimbangan untuk harga BBM. Padahal masih ada komoditas lain yang juga penting untuk diperhatikan aitu gas elpiji dan listrik. BACA JUGA:Viral SPBU Vivo Diserbu Usai Harga BBM Pertamina Naik 2. Konsumsi Diperkirakan Mencapai 29 Juta Kiloliter hingga Akhir Tahun Sri Mulyani menjelaskan kebutuhan tambahan subsidi itu didasarkan pada proyeksi konsumsi Pertalite dan Solar sampai akhir tahun yang mencapai 29 juta kiloliter. Sedangkan subsidi dan kompensasi energi sudah ditetapkan di Perpres nomor 98 sebesar Rp502 triliun. "Artinya, Rp502 triliun itu dihitung dengan asumsi sesuai dengan APBN yaitu volumenya 23 juta kiloliter. Harganya (asumsi harga ICP) USD100, kursnya 14.450 (rupiah per dolar AS)," ucap Sri Mulyani. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8wMy80LzE1MjgwMy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>3. Bikin Ketergantungan Mengurangi subsidi BBM secara bertahap merupakan jalan terbaik. Pasalnya, besarnya anggaran subsidi BBM bisa digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Oleh karena itu, penetapan harga BBM seharusnya berdasarkan formula yang mengacu kepada harga minyak bumi di pasar global, seperti dulu diterapkan pada awal-awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan,” tulis Pakar Ekonomi Faisal Basri, dalam kajian berjudul Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran, Selasa (30/8/2022). Polemik subsidi BBM mencuat menyusul potensi membengkaknya biaya subsidi BBM di tengah naiknya inflasi dunia karena disrupsi rantai pasok akibat pandemi dan perang. Hal ini memunculkan dilema. “Subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun tentu bukan mustahil,” kata Faisal.4. Bukan seperti Perang Dunia Ketiga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dikutip dari Antara, Luhut menegaskan kalau kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global. "Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," ujarnya dikutip Antara, Selasa (30/8/2022).JAKARTA – Kenaikan harga BBM subsidi menjadi isu hangat saat ini. Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM susbidi sejak 3 September 2022. Berikut fakta polemik kenaikan harga Pertalite cs bukan seperti perang dunia ketiga yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (4/9/2022). BACA JUGA:Harga BBM Naik, Mahasiswa Demo Bakar Ban dan Blokade Jalan di Makassar 1. Dampak Kenaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menghitung proyeksi dampak konsumsi BBM subsidi terhadap anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, jika tidak menaikan harga BBM subsidi khususnya Pertalite dan Solar, harus ada tambahan subsidi sebesar Rp198 triliun. "Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp502 triliun gak akan cukup," kata Sri Mulyani. Menurutnya ini baru pertimbangan untuk harga BBM. Padahal masih ada komoditas lain yang juga penting untuk diperhatikan aitu gas elpiji dan listrik. BACA JUGA:Viral SPBU Vivo Diserbu Usai Harga BBM Pertamina Naik 2. Konsumsi Diperkirakan Mencapai 29 Juta Kiloliter hingga Akhir Tahun Sri Mulyani menjelaskan kebutuhan tambahan subsidi itu didasarkan pada proyeksi konsumsi Pertalite dan Solar sampai akhir tahun yang mencapai 29 juta kiloliter. Sedangkan subsidi dan kompensasi energi sudah ditetapkan di Perpres nomor 98 sebesar Rp502 triliun. "Artinya, Rp502 triliun itu dihitung dengan asumsi sesuai dengan APBN yaitu volumenya 23 juta kiloliter. Harganya (asumsi harga ICP) USD100, kursnya 14.450 (rupiah per dolar AS)," ucap Sri Mulyani. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8wMy80LzE1MjgwMy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>3. Bikin Ketergantungan Mengurangi subsidi BBM secara bertahap merupakan jalan terbaik. Pasalnya, besarnya anggaran subsidi BBM bisa digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Oleh karena itu, penetapan harga BBM seharusnya berdasarkan formula yang mengacu kepada harga minyak bumi di pasar global, seperti dulu diterapkan pada awal-awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan,” tulis Pakar Ekonomi Faisal Basri, dalam kajian berjudul Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran, Selasa (30/8/2022). Polemik subsidi BBM mencuat menyusul potensi membengkaknya biaya subsidi BBM di tengah naiknya inflasi dunia karena disrupsi rantai pasok akibat pandemi dan perang. Hal ini memunculkan dilema. “Subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun tentu bukan mustahil,” kata Faisal.4. Bukan seperti Perang Dunia Ketiga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dikutip dari Antara, Luhut menegaskan kalau kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global. "Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," ujarnya dikutip Antara, Selasa (30/8/2022).