Penyaluran BLT BBM hingga subsidi gaji harus diawasi dengan ketat.https://economy.okezone.com/read/2022/09/08/320/2663221/penyaluran-blt-bbm-hingga-subsidi-gaji-harus-diawasi-ketatidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/08/320/2663221/penyaluran-blt-bbm-hingga-subsidi-gaji-harus-diawasi-ketathttps://economy.okezone.com/read/2022/09/08/320/2663221/penyaluran-blt-bbm-hingga-subsidi-gaji-harus-diawasi-ketatKamis 08 September 2022 10:03 WIBRizky FauzanPengawasan penyaluran BLT BBM (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2022/09/08/320/2663221/penyaluran-blt-bbm-hingga-subsidi-gaji-harus-diawasi-ketat-1o4d0EAX8g.jpgJAKARTA – Penyaluran BLT BBM hingga subsidi gaji harus diawasi dengan ketat. Pengawasan diperlukan agar fungsi BLT BBM sebagai penopang daya beli bisa tercapai. “Pemerintah perlu mengutamakan akurasi data dan pengawasan ketat selama pelaksanaan penyaluran bantuan,” kata Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Nuri Resti Chayyani, Kamis (8/9/2022). BACA JUGA:Wapres Sebut BLT BBM agar Kemiskinan Ekstrem Tak Melonjak Pemerintah mengalihkan alokasi dana APBN untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp24,17 triliun kepada bantuan sosial untuk mendukung masyarakat di tengah lonjakan harga komoditas akibat kenaikan harga BBM. Nuri mengatakan langkah menaikkan harga BBM tidak tepat karena masih berbarengan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi sekaligus banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dijalankan. BACA JUGA:Cara Lengkap Ajukan Diri sebagai Penerima BLT BBM, Simak! Meski demikian, Nuri menuturkan kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi ini merupakan hal yang mau tidak mau harus dilakukan meski pada akhirnya menimbulkan asumsi-asumsi masyarakat seperti kenaikan harga BBM digunakan untuk pembangunan IKN. "Pengawasan harus dilakukan karena ketidaktepatan langkah dapat memicu penambahan inflasi hingga 2% dari target sehingga kolaborasi antar stakeholder perlu diperketat," tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8wNS8xLzE1Mjg2OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pengawasan yang baik juga akan semakin mengoptimalkan daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif. Menurutnya, Kementerian Sosial bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan harus bersinergi memperbaiki komunikasi publik. Pemerintah perlu menggalakkan komunikasi publik yang informatif dan edukatif baik dengan media maupun beragam pemangku kepentingan terkait agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Dia mengatakan terbukanya jaringan informasi dan komunikasi menyebabkan masyarakat mengetahui perkembangan proyek IKN hingga perbandingan harga BBM jenis yang sama dengan negara lain. Hal itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk lebih mengedepankan informasi tentang kebijakan mengenai sosialisasi bantuan ekonomi berupa BLT, bantuan upah pekerja dan bantuan dari pemerintah daerah untuk transportasi.JAKARTA – Penyaluran BLT BBM hingga subsidi gaji harus diawasi dengan ketat. Pengawasan diperlukan agar fungsi BLT BBM sebagai penopang daya beli bisa tercapai. “Pemerintah perlu mengutamakan akurasi data dan pengawasan ketat selama pelaksanaan penyaluran bantuan,” kata Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Nuri Resti Chayyani, Kamis (8/9/2022). BACA JUGA:Wapres Sebut BLT BBM agar Kemiskinan Ekstrem Tak Melonjak Pemerintah mengalihkan alokasi dana APBN untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp24,17 triliun kepada bantuan sosial untuk mendukung masyarakat di tengah lonjakan harga komoditas akibat kenaikan harga BBM. Nuri mengatakan langkah menaikkan harga BBM tidak tepat karena masih berbarengan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi sekaligus banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dijalankan. BACA JUGA:Cara Lengkap Ajukan Diri sebagai Penerima BLT BBM, Simak! Meski demikian, Nuri menuturkan kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi ini merupakan hal yang mau tidak mau harus dilakukan meski pada akhirnya menimbulkan asumsi-asumsi masyarakat seperti kenaikan harga BBM digunakan untuk pembangunan IKN. "Pengawasan harus dilakukan karena ketidaktepatan langkah dapat memicu penambahan inflasi hingga 2% dari target sehingga kolaborasi antar stakeholder perlu diperketat," tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8wNS8xLzE1Mjg2OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pengawasan yang baik juga akan semakin mengoptimalkan daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif. Menurutnya, Kementerian Sosial bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan harus bersinergi memperbaiki komunikasi publik. Pemerintah perlu menggalakkan komunikasi publik yang informatif dan edukatif baik dengan media maupun beragam pemangku kepentingan terkait agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Dia mengatakan terbukanya jaringan informasi dan komunikasi menyebabkan masyarakat mengetahui perkembangan proyek IKN hingga perbandingan harga BBM jenis yang sama dengan negara lain. Hal itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk lebih mengedepankan informasi tentang kebijakan mengenai sosialisasi bantuan ekonomi berupa BLT, bantuan upah pekerja dan bantuan dari pemerintah daerah untuk transportasi.