Harga barang di Indonesia akan naik 13% imbas kenaikan harga BBM.https://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665500/jangan-kaget-harga-barang-barang-di-ri-naik-13-imbas-kenaikan-bbmidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665500/jangan-kaget-harga-barang-barang-di-ri-naik-13-imbas-kenaikan-bbmhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665500/jangan-kaget-harga-barang-barang-di-ri-naik-13-imbas-kenaikan-bbmSenin 12 September 2022 10:14 WIBIqbal Dwi PurnamaHarga barang akan naik imbas kenaikan BBM (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/09/12/320/2665500/jangan-kaget-harga-barang-barang-di-ri-naik-13-imbas-kenaikan-bbm-nbE8adoXUJ.jpegJAKARTA – Harga barang di Indonesia akan naik 13% imbas kenaikan harga BBM. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, kalangan pengusaha bakal melakukan penyesuaian harga imbas kenaikan harga BBM. Arsjad mengakui kenaikan BBM ini memang pastinya akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor terutama transportasi dan logistik. Akibat biaya logistik yang naik, barang dan jasa juga akan terkerek naik. Menurutnya tidak ada cara lain untuk menanggung konsekuensi ini bersama. BACA JUGA:Jadwal Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Puncaknya 5 Juta Buruh di Seluruh RI "Dengan kontribusi BBM terhadap inflasi sebesar 4% pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13% dari harga semula," kata Arsjad dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (12/9/2022). Arsjad menjelaskan KADIN menghitung industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, untuk skala UMKM tentu akan langsung menyesuaikan, sehingga perlu insentif seperti subsidi bunga KUR, insentif pajak hingga permodalan. BACA JUGA:Harga BBM Naik, Ini Deretan Sektor yang Paling Terdampak Menurutnya dampak kenaikan harga BBM ini juga bakal memengaruhi produktivitas perusahaan yang terancam mengalami penurunan, jika dampaknya menggerus daya beli masyarakat. Sebab masyarakat bakal mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan BBM. Selain itu pemerintah juga diminta harus segera menyesuaikan upah minimum untuk para pekerja/buruh karena otomatis ada pengeluaran yang meningkat untuk konsumsi BBM. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xMS8xLzE1MzEwMS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus menaikkan upah minimum sejalan dengan inflasi yang melonjak,” lanjutnya. Bos Kadin itu meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis dan mitigasi terkait inflasi dan belajar dari kenaikan BBM yang lalu-lalu. Berdasarkan data BPS, dampak kenaikan harga BBM pada 2005 mendorong inflasi mencapai 17%. Sementara itu, saat kenaikan harga BBM pada 2013 besaran inflasi 8,38% dan pada 2014 sebesar 8,36%. "Saat ini, untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” pungkas Arsjad.JAKARTA – Harga barang di Indonesia akan naik 13% imbas kenaikan harga BBM. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, kalangan pengusaha bakal melakukan penyesuaian harga imbas kenaikan harga BBM. Arsjad mengakui kenaikan BBM ini memang pastinya akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor terutama transportasi dan logistik. Akibat biaya logistik yang naik, barang dan jasa juga akan terkerek naik. Menurutnya tidak ada cara lain untuk menanggung konsekuensi ini bersama. BACA JUGA:Jadwal Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Puncaknya 5 Juta Buruh di Seluruh RI "Dengan kontribusi BBM terhadap inflasi sebesar 4% pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13% dari harga semula," kata Arsjad dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (12/9/2022). Arsjad menjelaskan KADIN menghitung industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, untuk skala UMKM tentu akan langsung menyesuaikan, sehingga perlu insentif seperti subsidi bunga KUR, insentif pajak hingga permodalan. BACA JUGA:Harga BBM Naik, Ini Deretan Sektor yang Paling Terdampak Menurutnya dampak kenaikan harga BBM ini juga bakal memengaruhi produktivitas perusahaan yang terancam mengalami penurunan, jika dampaknya menggerus daya beli masyarakat. Sebab masyarakat bakal mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan BBM. Selain itu pemerintah juga diminta harus segera menyesuaikan upah minimum untuk para pekerja/buruh karena otomatis ada pengeluaran yang meningkat untuk konsumsi BBM. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xMS8xLzE1MzEwMS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus menaikkan upah minimum sejalan dengan inflasi yang melonjak,” lanjutnya. Bos Kadin itu meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis dan mitigasi terkait inflasi dan belajar dari kenaikan BBM yang lalu-lalu. Berdasarkan data BPS, dampak kenaikan harga BBM pada 2005 mendorong inflasi mencapai 17%. Sementara itu, saat kenaikan harga BBM pada 2013 besaran inflasi 8,38% dan pada 2014 sebesar 8,36%. "Saat ini, untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” pungkas Arsjad.