Menteri BUMN Erick Thohir minta data BLT BBM dan bansos diperbaiki.https://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665505/erick-thohir-minta-data-blt-bbm-dan-bansos-diperbaikiidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665505/erick-thohir-minta-data-blt-bbm-dan-bansos-diperbaikihttps://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665505/erick-thohir-minta-data-blt-bbm-dan-bansos-diperbaikiSenin 12 September 2022 10:19 WIBSuparjo RamalanErick Thohir ingin data BLT BBM diperbaiki (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/09/12/320/2665505/erick-thohir-minta-data-blt-bbm-dan-bansos-diperbaiki-OAkKHeDIFn.jpgJAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir minta data BLT BBM dan bansos diperbaiki. Kementerian BUMN mendorong perbaikan data penerima BLT BBM dan bansos. Erick menilai perbaikan data diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Dia memastikan akan mendorong Kementerian dan pihaknya terkait melakukan perbaikan data tersebut. Dia khawatir BUMN menyalahgunakan data penerima untuk kepentingan perusahaan saja. BACA JUGA:Simak Ya! BLT BBM Rp600.000 Bisa Diambil di Kantor Pos "Kita sangat mendorong data-data ini (BLT BBM dan Bansos) diperbaiki, karena jangan sampai juga teman-teman yang ada di BUMN nanti terjebak, seakan-akan kita yang menyalahgunakan data ini untuk kepentingan BUMN itu sendiri," ungkap Erick, Senin (12/9/2022). Dia mengingatkan bahwa Kementerian BUMN melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero) hanya menjalankan penugasan pemerintah. Sehingga data penerima yang ada bukan berasal dari internal Kementerian BUMN ataupun perusahaan pelat merah. BACA JUGA:Tak Punya KTP tapi Berhak Dapat BLT BBM Rp600.000, Berikut Caranya "Untuk BLT dan bansos kita pastikan data yang kami terima bukan dari kami. Kami hanya mengerjakan sesuai dengan penugasan, apa yang dilakukan Himbara, apa yang dilakukan PT Pos, itu semua bukan dari kami," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8wOS80LzE1MzAzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Meski begitu, Erick menjamin penyaluran bantuan langsung tunai sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak melalui Pos Indonesia berjalan tepat sasaran dan waktu. Pemerintah akan menyalurkan BLT BBM kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150 ribu per orang selama empat bulan. Dengan setiap orang menerima Rp600.000, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali. "Padahal, kalau kita lihat yang namanya penugasan ini Komisi VI sendiri sudah melihat lebih banyak yang nol-nol. Bukan yang profit, Sementara kita korporasi dividen setinggi-tingginya. Ini kita terbuka secara transparan dan kita mendukung, data ini penting agar tepat sasaran, ini yang kita dorong," katanya.Meski begitu, Erick menjamin penyaluran bantuan langsung tunai sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak melalui Pos Indonesia berjalan tepat sasaran dan waktu. Pemerintah akan menyalurkan BLT BBM kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150 ribu per orang selama empat bulan. Dengan setiap orang menerima Rp600.000, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali. "Padahal, kalau kita lihat yang namanya penugasan ini Komisi VI sendiri sudah melihat lebih banyak yang nol-nol. Bukan yang profit, Sementara kita korporasi dividen setinggi-tingginya. Ini kita terbuka secara transparan dan kita mendukung, data ini penting agar tepat sasaran, ini yang kita dorong," katanya.JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir minta data BLT BBM dan bansos diperbaiki. Kementerian BUMN mendorong perbaikan data penerima BLT BBM dan bansos. Erick menilai perbaikan data diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Dia memastikan akan mendorong Kementerian dan pihaknya terkait melakukan perbaikan data tersebut. Dia khawatir BUMN menyalahgunakan data penerima untuk kepentingan perusahaan saja. BACA JUGA:Simak Ya! BLT BBM Rp600.000 Bisa Diambil di Kantor Pos "Kita sangat mendorong data-data ini (BLT BBM dan Bansos) diperbaiki, karena jangan sampai juga teman-teman yang ada di BUMN nanti terjebak, seakan-akan kita yang menyalahgunakan data ini untuk kepentingan BUMN itu sendiri," ungkap Erick, Senin (12/9/2022). Dia mengingatkan bahwa Kementerian BUMN melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero) hanya menjalankan penugasan pemerintah. Sehingga data penerima yang ada bukan berasal dari internal Kementerian BUMN ataupun perusahaan pelat merah. BACA JUGA:Tak Punya KTP tapi Berhak Dapat BLT BBM Rp600.000, Berikut Caranya "Untuk BLT dan bansos kita pastikan data yang kami terima bukan dari kami. Kami hanya mengerjakan sesuai dengan penugasan, apa yang dilakukan Himbara, apa yang dilakukan PT Pos, itu semua bukan dari kami," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8wOS80LzE1MzAzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Meski begitu, Erick menjamin penyaluran bantuan langsung tunai sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak melalui Pos Indonesia berjalan tepat sasaran dan waktu. Pemerintah akan menyalurkan BLT BBM kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150 ribu per orang selama empat bulan. Dengan setiap orang menerima Rp600.000, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali. "Padahal, kalau kita lihat yang namanya penugasan ini Komisi VI sendiri sudah melihat lebih banyak yang nol-nol. Bukan yang profit, Sementara kita korporasi dividen setinggi-tingginya. Ini kita terbuka secara transparan dan kita mendukung, data ini penting agar tepat sasaran, ini yang kita dorong," katanya.Meski begitu, Erick menjamin penyaluran bantuan langsung tunai sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak melalui Pos Indonesia berjalan tepat sasaran dan waktu. Pemerintah akan menyalurkan BLT BBM kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150 ribu per orang selama empat bulan. Dengan setiap orang menerima Rp600.000, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali. "Padahal, kalau kita lihat yang namanya penugasan ini Komisi VI sendiri sudah melihat lebih banyak yang nol-nol. Bukan yang profit, Sementara kita korporasi dividen setinggi-tingginya. Ini kita terbuka secara transparan dan kita mendukung, data ini penting agar tepat sasaran, ini yang kita dorong," katanya.