Pemerintah akan menghapus penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai oktan (Research Octane Number/RON) rendah.https://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665997/usai-premium-bbm-pertalite-bakal-dihapusidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665997/usai-premium-bbm-pertalite-bakal-dihapushttps://economy.okezone.com/read/2022/09/12/320/2665997/usai-premium-bbm-pertalite-bakal-dihapusSenin 12 September 2022 18:19 WIBRisky FauzanBBM Subsidi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/12/320/2665997/usai-premium-bbm-pertalite-bakal-dihapus-XtPbokedep.jpgJAKARTA - Pemerintah akan menghapus penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai oktan (Research Octane Number/RON) rendah di bawah jenis bensin Pertalite (RON 90), seperti bensin Premium (RON 88) dan Revvo 89 (RON 89) mulai 1 Januari 2023 mendatang. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto aturan Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017. BACA JUGA:Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Cukup untuk Kompensasi Pergerakan Minyak Dunia "Ini menuju BBM yang lebih bersih, itu ada target-targetnya, seperti penggunaan biofuel, bio avtur, dan juga kendaraan listrik. Jadi yang ada di dalam peta jalan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) termasuk volume-volumenya," kata Djoko dalam acara daring Energy Corner, Senin (12/9/2022). Menurut dia, berdasarkan RUEN dan KEN, pemerintah menetapkan beberapa strategi, salah satunya seperti target penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar nabati. Sebelumnya, hal itu dinyatakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melarang penjualan BBM oktan rendah mulai 31 Desember 2022. BACA JUGA:Ribuan Buruh Demo Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Tuntut soal Upah Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih membenarkan kabar tersebut. Namun belum jelas secara detil terkait rencana kebijakan tersebut."Betul," kata Soerjaningsih. Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menilai bahwa pemerintah telah sepakat untuk menggunakan BBM ramah lingkungan. Bahkan, di dalam Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4. Dengan BBM berstandar Euro 4, maka seharusnya BBM yang beredar di publik yaitu bensin yang memiliki RON 95-98. "Jadi kalau hari ini lambat laun RON 88 sudah dihapus itu dan Pertalite RON 90 dan bahkan di Permen LHK Pertamax itu bahkan dihapus ditingkatkan lagi Euro 4 yakni RON 95 atau 98," kata Sugeng.JAKARTA - Pemerintah akan menghapus penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai oktan (Research Octane Number/RON) rendah di bawah jenis bensin Pertalite (RON 90), seperti bensin Premium (RON 88) dan Revvo 89 (RON 89) mulai 1 Januari 2023 mendatang. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto aturan Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017. BACA JUGA:Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Cukup untuk Kompensasi Pergerakan Minyak Dunia "Ini menuju BBM yang lebih bersih, itu ada target-targetnya, seperti penggunaan biofuel, bio avtur, dan juga kendaraan listrik. Jadi yang ada di dalam peta jalan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) termasuk volume-volumenya," kata Djoko dalam acara daring Energy Corner, Senin (12/9/2022). Menurut dia, berdasarkan RUEN dan KEN, pemerintah menetapkan beberapa strategi, salah satunya seperti target penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar nabati. Sebelumnya, hal itu dinyatakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melarang penjualan BBM oktan rendah mulai 31 Desember 2022. BACA JUGA:Ribuan Buruh Demo Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Tuntut soal Upah Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih membenarkan kabar tersebut. Namun belum jelas secara detil terkait rencana kebijakan tersebut."Betul," kata Soerjaningsih. Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menilai bahwa pemerintah telah sepakat untuk menggunakan BBM ramah lingkungan. Bahkan, di dalam Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4. Dengan BBM berstandar Euro 4, maka seharusnya BBM yang beredar di publik yaitu bensin yang memiliki RON 95-98. "Jadi kalau hari ini lambat laun RON 88 sudah dihapus itu dan Pertalite RON 90 dan bahkan di Permen LHK Pertamax itu bahkan dihapus ditingkatkan lagi Euro 4 yakni RON 95 atau 98," kata Sugeng.