Mahalnya harga BBM seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).https://economy.okezone.com/read/2022/09/13/320/2666507/harga-bbm-mahal-jadi-manfaatkan-ebtidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/13/320/2666507/harga-bbm-mahal-jadi-manfaatkan-ebthttps://economy.okezone.com/read/2022/09/13/320/2666507/harga-bbm-mahal-jadi-manfaatkan-ebtSelasa 13 September 2022 13:59 WIBMichelle NataliaHarga BBM mahal momentum pengembangan EBT (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/13/320/2666507/harga-bbm-mahal-jadi-manfaatkan-ebt-dG7Ad94Ovh.jpgJAKARTA – Mahalnya harga BBM seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Pengamat kebijakan publik Iwan Bento Wijaya memaparkan, EBT akan menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia. Baik untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim maupun sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dari luar. BACA JUGA:Biang Kerok Penyebab Transisi EBT di Indonesia Lambat “Indonesia harus mempersiapkan hilirisasi dan huluisasi energi. Alokasi subsidi BBM saat ini sebaiknya dialihkan kepada sektor energi yang produktif,” kata Iwan dalam dialog publik dengan tema ‘Menakar Kebijakan Pemerintah dalam Penyesuaian Harga BBM: Subsidi Tepat Sasaran, Sudah Tepatkah?’ di Jakarta, Selasa (13/9/2022). Iwan mengungkapkan ada semangat secara global untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Hal ini juga menjadi salah satu agenda penting di G-20, di mana Indonesia kini memegang kepemimpinan. BACA JUGA:Percepatan Energi Bersih, Daerah 4T Bakal Dibangun Pembangkit Listrik EBT Iwan sepakat akan adanya bansos yang diberikan pemerintah untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Kebijakan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai patut kita dukung. Selain itu harus dijaga ketersediaan bahan pangan di pasar untuk menahan laju angka inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat,” ujarnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMC8xMi85LzE0MDI4OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Fungsionaris Pimpinan Pusat (PP) GPII, M. Zulfikar Fauzi (PP GPII) menilai kebijakan pengalihan subsidi yang dilakukan pemerintah adalah hal yang wajar dan dilakukan untuk menyelamatkan APBN yang terus membengkak. Penyesuaian harga juga karena adanya faktor ekonomi global yang tidak menentu dan efek perang di Eropa. “Dari berbagai informasi, data dan fakta yang dapat kita cermati bersama, menunjukkan dengan gamblang alasan pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan subsidi BBM. Dan kebijakan serupa lazim terjadi, bahkan di negara manapun,” jelasnya. Zulfikar mengatakan, saat ini yang harus dilakukan ialah pengawalan terhadap distribusi bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar tepat sasaran. “Pengawalan dari mahasiswa dan pemuda sangat penting terkait kebijakan pemerintah hari ini," imbuhnya.JAKARTA – Mahalnya harga BBM seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Pengamat kebijakan publik Iwan Bento Wijaya memaparkan, EBT akan menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia. Baik untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim maupun sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dari luar. BACA JUGA:Biang Kerok Penyebab Transisi EBT di Indonesia Lambat “Indonesia harus mempersiapkan hilirisasi dan huluisasi energi. Alokasi subsidi BBM saat ini sebaiknya dialihkan kepada sektor energi yang produktif,” kata Iwan dalam dialog publik dengan tema ‘Menakar Kebijakan Pemerintah dalam Penyesuaian Harga BBM: Subsidi Tepat Sasaran, Sudah Tepatkah?’ di Jakarta, Selasa (13/9/2022). Iwan mengungkapkan ada semangat secara global untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Hal ini juga menjadi salah satu agenda penting di G-20, di mana Indonesia kini memegang kepemimpinan. BACA JUGA:Percepatan Energi Bersih, Daerah 4T Bakal Dibangun Pembangkit Listrik EBT Iwan sepakat akan adanya bansos yang diberikan pemerintah untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Kebijakan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai patut kita dukung. Selain itu harus dijaga ketersediaan bahan pangan di pasar untuk menahan laju angka inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat,” ujarnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMC8xMi85LzE0MDI4OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Fungsionaris Pimpinan Pusat (PP) GPII, M. Zulfikar Fauzi (PP GPII) menilai kebijakan pengalihan subsidi yang dilakukan pemerintah adalah hal yang wajar dan dilakukan untuk menyelamatkan APBN yang terus membengkak. Penyesuaian harga juga karena adanya faktor ekonomi global yang tidak menentu dan efek perang di Eropa. “Dari berbagai informasi, data dan fakta yang dapat kita cermati bersama, menunjukkan dengan gamblang alasan pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan subsidi BBM. Dan kebijakan serupa lazim terjadi, bahkan di negara manapun,” jelasnya. Zulfikar mengatakan, saat ini yang harus dilakukan ialah pengawalan terhadap distribusi bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar tepat sasaran. “Pengawalan dari mahasiswa dan pemuda sangat penting terkait kebijakan pemerintah hari ini," imbuhnya.