Kenaikan harga BBM dinilai bisa memicu krisis pangan hingga energi.https://economy.okezone.com/read/2022/09/13/320/2666619/harga-bbm-naik-di-tengah-krisis-pangan-energi-pengamat-infrastruktur-dikesampingkan-duluidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/13/320/2666619/harga-bbm-naik-di-tengah-krisis-pangan-energi-pengamat-infrastruktur-dikesampingkan-duluhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/13/320/2666619/harga-bbm-naik-di-tengah-krisis-pangan-energi-pengamat-infrastruktur-dikesampingkan-duluSelasa 13 September 2022 15:48 WIBIqbal Dwi PurnamaDampak harga BBM naik (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/13/320/2666619/harga-bbm-naik-di-tengah-krisis-pangan-energi-pengamat-infrastruktur-dikesampingkan-dulu-Rt4mi9zMD9.jpgJAKARTA – Kenaikan harga BBM dinilai bisa memicu krisis pangan hingga energi. Pemerintah diharapkan bisa memperkuat bantalan sosial agar dampak kenaikan BBM tidak begitu berat bagi masyarakat. "Jelas krisis pangan iya, energi juga sama, karena yang dinaikkan adalah BBM, itu akan menciptakan inflasi," ujar Ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Didin S Damanhuri dalam Market Review IDXChannel, Selasa (13/9/2022). BACA JUGA:Warga Jakarta Dapat BLT BBM Rp600.000, Cair Lagi Bulan November Menurutnya pemerintah perlu mengalokasikan lebih untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan fiskal untuk memberikan insentif dan stimulus kepada masyarakat melalui pemberian batuan langsung, dan kebijakan moneter dengan menawarkan suku bunga yang menarik untuk para pengusaha lokal. BACA JUGA:Alasan Pertamina Wajibkan Beli BBM Pakai MyPertamina Didin menjelaskan seharusnya pemerintah bisa mengesampingkan maraknya pembangunan infrastruktur saat ini. Baik yang dibungkus melalui proyek strategis nasional, prioritas ataupun super prioritas, bahkan pembangunan ibu kota baru. Sebab yang seharusnya menjadi prioritas adalah melindungi masyarakat kelas bawah untuk menghadapi berbagai ancaman krisis yang diceritakan pemerintah. Maka alokasi pendanaan seharusnya bisa difokuskan untuk rakyat lebih dulu. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xMy8xLzE1MzE3NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Makanya kalau tetap IKN yang alokasinya cukup besar, pembangunan infrastruktur dipertahankan maka inflasi bisa mencapai 8%-9%," kata Didin. Namun demikian kalau pemerintah bisa menyusun kebijakan moneter dan fiskal dengan dosis yang pas untuk masyarakat, dampak kenaikan harga BBM ini bisa direduksi, tinggal pilihan prioritas yang diambil. "Kalau pemerintah bisa memainkan sebuah policy makes antara fiskal dan Moneter yang menarik, ini bisa mempertahankan momentum kebangkitan ekonomi walau terpukul dengan harga minyak," sambungnya. "Apalagi kalau kegiatan yang tidak mendorong produktivitas dan kesempatan kerja seperti proyek IKN ditunda itu akan lebih menolong lagi menurut saya," pungkasnya.JAKARTA – Kenaikan harga BBM dinilai bisa memicu krisis pangan hingga energi. Pemerintah diharapkan bisa memperkuat bantalan sosial agar dampak kenaikan BBM tidak begitu berat bagi masyarakat. "Jelas krisis pangan iya, energi juga sama, karena yang dinaikkan adalah BBM, itu akan menciptakan inflasi," ujar Ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Didin S Damanhuri dalam Market Review IDXChannel, Selasa (13/9/2022). BACA JUGA:Warga Jakarta Dapat BLT BBM Rp600.000, Cair Lagi Bulan November Menurutnya pemerintah perlu mengalokasikan lebih untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan fiskal untuk memberikan insentif dan stimulus kepada masyarakat melalui pemberian batuan langsung, dan kebijakan moneter dengan menawarkan suku bunga yang menarik untuk para pengusaha lokal. BACA JUGA:Alasan Pertamina Wajibkan Beli BBM Pakai MyPertamina Didin menjelaskan seharusnya pemerintah bisa mengesampingkan maraknya pembangunan infrastruktur saat ini. Baik yang dibungkus melalui proyek strategis nasional, prioritas ataupun super prioritas, bahkan pembangunan ibu kota baru. Sebab yang seharusnya menjadi prioritas adalah melindungi masyarakat kelas bawah untuk menghadapi berbagai ancaman krisis yang diceritakan pemerintah. Maka alokasi pendanaan seharusnya bisa difokuskan untuk rakyat lebih dulu. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xMy8xLzE1MzE3NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Makanya kalau tetap IKN yang alokasinya cukup besar, pembangunan infrastruktur dipertahankan maka inflasi bisa mencapai 8%-9%," kata Didin. Namun demikian kalau pemerintah bisa menyusun kebijakan moneter dan fiskal dengan dosis yang pas untuk masyarakat, dampak kenaikan harga BBM ini bisa direduksi, tinggal pilihan prioritas yang diambil. "Kalau pemerintah bisa memainkan sebuah policy makes antara fiskal dan Moneter yang menarik, ini bisa mempertahankan momentum kebangkitan ekonomi walau terpukul dengan harga minyak," sambungnya. "Apalagi kalau kegiatan yang tidak mendorong produktivitas dan kesempatan kerja seperti proyek IKN ditunda itu akan lebih menolong lagi menurut saya," pungkasnya.