Presidensi G20 Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian bagi negara yang berkonflik.https://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668296/presidensi-g20-indonesia-jadi-jembatan-negara-berkonflik-harga-minyak-bisa-ditekanidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668296/presidensi-g20-indonesia-jadi-jembatan-negara-berkonflik-harga-minyak-bisa-ditekanhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668296/presidensi-g20-indonesia-jadi-jembatan-negara-berkonflik-harga-minyak-bisa-ditekanKamis 15 September 2022 16:16 WIBShelma RachmahyantiKTT G20 jadi jembatan damai bagi negara berkonflik (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2022/09/15/320/2668296/presidensi-g20-indonesia-jadi-jembatan-negara-berkonflik-harga-minyak-bisa-ditekan-53rRCFdi2Q.jpgJAKARTA – Presidensi G20 Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian bagi negara yang berkonflik. Dengan begitu, kenaikan harga minyak dunia bisa ditekan. Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Indef Dhenny Yuartha Junifta mencontohkan Presidensi G20 Indonesia bisa meredam konflik antara Rusia dan Ukraina guna memperlancar rantai pasok global sehingga kenaikan harga komoditas dunia bisa ditekan. BACA JUGA:G20 Ketenagakerjaan Rampung, Berikut 5 Hasilnya “Kalau pertemuan G20 diarahkan untuk memberikan jembatan perdamaian itu, maka sepertinya kenaikan harga minyak dunia juga bisa ditekan,” kata Dhanny dilansir dari Antara, Kamis (15/9/2022). Presidensi G20 Indonesia juga bisa diarahkan untuk membujuk negara-negara produsen minyak dunia yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) agar meningkatkan produksi mereka. BACA JUGA:Menko Luhut Ajak Negara G20 Bangun Ekonomi Biru dan Hijau Namun hal tersebut mungkin akan sulit dilakukan mengingat negara-negara penghasil minyak dunia juga diuntungkan dari kenaikan harga minyak. “Karena negara-negara itu juga mendapatkan keuntungan luar biasa sehingga mereka aji mumpung memanfaatkan kenaikan harga minyak itu,” katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8zMS80LzE1MjY2Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dhanny menambahkan tambahan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun tidak cukup meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri kepada daya beli masyarakat. Tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,64 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang senilai Rp150 ribu untuk enam bulan, seharusnya mencapai Rp1 juta per bulan bagi tiap KPM. “Dengan menggeser alokasi untuk subsidi dan kompensasi yang bisa tembus Rp500 triliun kepada BLT, hal itu seharusnya bisa dilakukan untuk menambah daya beli masyarakat. Kemudian, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kelanjutan proyek-proyek mercusuar yang bisa dialokasikan untuk belanja sosial,” ucapnya.JAKARTA – Presidensi G20 Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian bagi negara yang berkonflik. Dengan begitu, kenaikan harga minyak dunia bisa ditekan. Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Indef Dhenny Yuartha Junifta mencontohkan Presidensi G20 Indonesia bisa meredam konflik antara Rusia dan Ukraina guna memperlancar rantai pasok global sehingga kenaikan harga komoditas dunia bisa ditekan. BACA JUGA:G20 Ketenagakerjaan Rampung, Berikut 5 Hasilnya “Kalau pertemuan G20 diarahkan untuk memberikan jembatan perdamaian itu, maka sepertinya kenaikan harga minyak dunia juga bisa ditekan,” kata Dhanny dilansir dari Antara, Kamis (15/9/2022). Presidensi G20 Indonesia juga bisa diarahkan untuk membujuk negara-negara produsen minyak dunia yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) agar meningkatkan produksi mereka. BACA JUGA:Menko Luhut Ajak Negara G20 Bangun Ekonomi Biru dan Hijau Namun hal tersebut mungkin akan sulit dilakukan mengingat negara-negara penghasil minyak dunia juga diuntungkan dari kenaikan harga minyak. “Karena negara-negara itu juga mendapatkan keuntungan luar biasa sehingga mereka aji mumpung memanfaatkan kenaikan harga minyak itu,” katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8zMS80LzE1MjY2Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dhanny menambahkan tambahan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun tidak cukup meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri kepada daya beli masyarakat. Tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,64 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang senilai Rp150 ribu untuk enam bulan, seharusnya mencapai Rp1 juta per bulan bagi tiap KPM. “Dengan menggeser alokasi untuk subsidi dan kompensasi yang bisa tembus Rp500 triliun kepada BLT, hal itu seharusnya bisa dilakukan untuk menambah daya beli masyarakat. Kemudian, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kelanjutan proyek-proyek mercusuar yang bisa dialokasikan untuk belanja sosial,” ucapnya.