<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Alokasi Subsidi Jangan Membuat Anggaran Bengkak, Ekonom Sindir Orang Kaya</title><description>Alokasi subsidi jangan sampai membuat anggaran bengkak.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668421/alokasi-subsidi-jangan-membuat-anggaran-bengkak-ekonom-sindir-orang-kaya</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668421/alokasi-subsidi-jangan-membuat-anggaran-bengkak-ekonom-sindir-orang-kaya"/><item><title>Alokasi Subsidi Jangan Membuat Anggaran Bengkak, Ekonom Sindir Orang Kaya</title><link>https://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668421/alokasi-subsidi-jangan-membuat-anggaran-bengkak-ekonom-sindir-orang-kaya</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668421/alokasi-subsidi-jangan-membuat-anggaran-bengkak-ekonom-sindir-orang-kaya</guid><pubDate>Kamis 15 September 2022 18:16 WIB</pubDate><dc:creator>Shelma Rachmahyanti</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2022/09/15/320/2668421/alokasi-subsidi-jangan-membuat-anggaran-bengkak-ekonom-sindir-orang-kaya-JjKFkeqWMQ.jpeg" expression="full" type="image/jpeg">Alokasi subsidi jangan sampai buat APBN membengkak (Foto: Shutterstock)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2022/09/15/320/2668421/alokasi-subsidi-jangan-membuat-anggaran-bengkak-ekonom-sindir-orang-kaya-JjKFkeqWMQ.jpeg</image><title>Alokasi subsidi jangan sampai buat APBN membengkak (Foto: Shutterstock)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Alokasi subsidi jangan sampai membuat anggaran bengkak. Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha Junifta menyarankan agar kebijakan fiskal dijalankan dengan lebih disiplin oleh pemerintah.
BACA JUGA:Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Subsidi Energi Rp1,3 Triliun di 2023

&amp;ldquo;Alokasikan subsidi untuk subsidi, jangan kemudian subsidi dijadikan untuk kompensasi. Karena itu yang kemudian membuat anggaran negara bengkak karena tidak transparan dan tidak tepat sasaran,&amp;rdquo; katanya dilansir dari Antara, Kamis (15/9/2022).
Dengan mengalokasikan subsidi untuk kompensasi bagi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan PT Pertamina, ia menganggap alokasi anggaran berpotensi menjadi lebih tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
BACA JUGA:Sempat Cegah Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Kalau Perlu Naikkan Anggaran Subsidi 3 Kali Lipat

&amp;ldquo;Karena dengan mudah masyarakat kelas atas bisa menikmati kompensasi itu. Karena di tengah goncangan, masyarakat kelas atas juga secara rasional akan memilih BBM lebih murah karena punya kebutuhan lain,&amp;rdquo; ucapnya.
Dia menilai menaikkan harga BBM menjadi salah satu cara untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih disiplin, tetapi di sisi lain, pemerintah juga bisa menunda pembangunan proyek-proyek yang besar.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xNC8xLzE1MzI0OS8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;ldquo;Karena sekarang ada gejolak, jadi mungkin pembangunan proyek-proyek yang besar bisa ditunda,&amp;rdquo; katanya.
Dia memperkirakan setiap kenaikan harga BBM senilai 1%, Indeks Harga  Konsumen (IHK) akan turut naik 0,12%. Sementara itu, setiap 1% inflasi,  daya beli masyarakat akan menurun sebesar 0,08%.
&amp;ldquo;Alokasi subsidi BBM yang tadinya diperkirakan bisa tembus Rp500  triliun, itu bisa digeser untuk menambah BLT (Bantuan Langsung Tunai)  dan menambah cakupannya sehingga masyarakat menerima setidaknya Rp1 juta  per bulan,&amp;rdquo; katanya.</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Alokasi subsidi jangan sampai membuat anggaran bengkak. Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha Junifta menyarankan agar kebijakan fiskal dijalankan dengan lebih disiplin oleh pemerintah.
BACA JUGA:Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Subsidi Energi Rp1,3 Triliun di 2023

&amp;ldquo;Alokasikan subsidi untuk subsidi, jangan kemudian subsidi dijadikan untuk kompensasi. Karena itu yang kemudian membuat anggaran negara bengkak karena tidak transparan dan tidak tepat sasaran,&amp;rdquo; katanya dilansir dari Antara, Kamis (15/9/2022).
Dengan mengalokasikan subsidi untuk kompensasi bagi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan PT Pertamina, ia menganggap alokasi anggaran berpotensi menjadi lebih tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
BACA JUGA:Sempat Cegah Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Kalau Perlu Naikkan Anggaran Subsidi 3 Kali Lipat

&amp;ldquo;Karena dengan mudah masyarakat kelas atas bisa menikmati kompensasi itu. Karena di tengah goncangan, masyarakat kelas atas juga secara rasional akan memilih BBM lebih murah karena punya kebutuhan lain,&amp;rdquo; ucapnya.
Dia menilai menaikkan harga BBM menjadi salah satu cara untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih disiplin, tetapi di sisi lain, pemerintah juga bisa menunda pembangunan proyek-proyek yang besar.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xNC8xLzE1MzI0OS8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;ldquo;Karena sekarang ada gejolak, jadi mungkin pembangunan proyek-proyek yang besar bisa ditunda,&amp;rdquo; katanya.
Dia memperkirakan setiap kenaikan harga BBM senilai 1%, Indeks Harga  Konsumen (IHK) akan turut naik 0,12%. Sementara itu, setiap 1% inflasi,  daya beli masyarakat akan menurun sebesar 0,08%.
&amp;ldquo;Alokasi subsidi BBM yang tadinya diperkirakan bisa tembus Rp500  triliun, itu bisa digeser untuk menambah BLT (Bantuan Langsung Tunai)  dan menambah cakupannya sehingga masyarakat menerima setidaknya Rp1 juta  per bulan,&amp;rdquo; katanya.</content:encoded></item></channel></rss>
