Taspen memastikan seluruh investasi dan program Taspen telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.https://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668507/di-hadapan-dpr-dirut-taspen-tegaskan-seluruh-investasi-sudah-sesuai-uuidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668507/di-hadapan-dpr-dirut-taspen-tegaskan-seluruh-investasi-sudah-sesuai-uuhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/15/320/2668507/di-hadapan-dpr-dirut-taspen-tegaskan-seluruh-investasi-sudah-sesuai-uuKamis 15 September 2022 20:47 WIBShelma RachmahyantiInvestasi PT Taspen (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/09/15/320/2668507/di-hadapan-dpr-dirut-taspen-tegaskan-seluruh-investasi-sudah-sesuai-uu-d960NlypxH.jpgJAKARTA – Taspen memastikan seluruh investasi dan program Taspen telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diungkapkan Direktur Utama Taspen ANS Kosasih dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI. Kosasih mengatakan taspen menerapkan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap keputusan investasi dan menjalankan operasional perusahaan. BACA JUGA:Dituduh Kelola Dana Rp300 Triliun untuk Pemilu 2024, Begini Penjelasan Taspen “Sebagai BUMN, PT Taspen memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip tersebut menjadi acuan kami dalam melaksanakan investasi dan pengelolaan bisnis,” katanya dilansir dari Antara, Kamis (15/9/2022). Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan pengelolaan investasi dan operasional PT Taspen (persero) sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. BACA JUGA:Dirut Taspen Dituding Kelola Dana Capres Rp300 Triliun, Ini Kata Stafsus Erick Thohir “Kami berharap Taspen terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan, agar semakin mampu memaksimalkan pelayanan kepada para peserta melalui beragam program inovasi. Tentu, semuanya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. Kosasih juga menegaskan, Taspen memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK secara periodik, serta dilakukan juga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).Ke depan Taspen akan terus menjalankan prinsip GCG guna memberikan imbal hasil investasi yang maksimal melalui penerapan sistem operasional perusahaan yang transparan. Seluruh kinerja PT Taspen, khususnya di bidang pengelolaan investasi dan operasional, senantiasa diaudit oleh BPK, antara lain terkait sistem pengelolaan Program Pensiun, Program Asuransi (Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kinerja, Jaminan Kematian), investasi, pendapatan, dan biaya operasional. Berdasarkan hasil audit tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan seluruh investasi dan program Taspen telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal, dan perjanjian kerjasama dalam semua hal yang material dan tidak pernah ditemukan kerugian negara akibat kegiatan investasi dan bisnis PT Taspen. Saat ini, sebesar 72.89% Portofolio Investasi Taspen berupa instrumen Obligasi dan Sukuk yang sebagian besar merupakan Obligasi dan Sukuk Negara Republik Indonesia, sebesar 12,21% ditempatkan di deposito Bank BUMN dan BPD berskala besar. Selain itu, sebesar 8,10% ditempatkan dalam reksadana yang tercatat di OJK dan 4,60% berada di instrument saham BUMN dan blue chip yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sementara, 2,20% sisanya ditempatkan sebagai modal di anak perusahaan/ afiliasi Taspen. Taspen juga fokus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi peserta, guna menghasilkan manfaat yang maksimal yang menjadi pedoman Taspen untuk menjamin kesejahteraan masa depan para peserta ASN dan pensiunan ASN.JAKARTA – Taspen memastikan seluruh investasi dan program Taspen telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diungkapkan Direktur Utama Taspen ANS Kosasih dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI. Kosasih mengatakan taspen menerapkan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap keputusan investasi dan menjalankan operasional perusahaan. BACA JUGA:Dituduh Kelola Dana Rp300 Triliun untuk Pemilu 2024, Begini Penjelasan Taspen “Sebagai BUMN, PT Taspen memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip tersebut menjadi acuan kami dalam melaksanakan investasi dan pengelolaan bisnis,” katanya dilansir dari Antara, Kamis (15/9/2022). Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan pengelolaan investasi dan operasional PT Taspen (persero) sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. BACA JUGA:Dirut Taspen Dituding Kelola Dana Capres Rp300 Triliun, Ini Kata Stafsus Erick Thohir “Kami berharap Taspen terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan, agar semakin mampu memaksimalkan pelayanan kepada para peserta melalui beragam program inovasi. Tentu, semuanya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. Kosasih juga menegaskan, Taspen memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK secara periodik, serta dilakukan juga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).Ke depan Taspen akan terus menjalankan prinsip GCG guna memberikan imbal hasil investasi yang maksimal melalui penerapan sistem operasional perusahaan yang transparan. Seluruh kinerja PT Taspen, khususnya di bidang pengelolaan investasi dan operasional, senantiasa diaudit oleh BPK, antara lain terkait sistem pengelolaan Program Pensiun, Program Asuransi (Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kinerja, Jaminan Kematian), investasi, pendapatan, dan biaya operasional. Berdasarkan hasil audit tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan seluruh investasi dan program Taspen telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal, dan perjanjian kerjasama dalam semua hal yang material dan tidak pernah ditemukan kerugian negara akibat kegiatan investasi dan bisnis PT Taspen. Saat ini, sebesar 72.89% Portofolio Investasi Taspen berupa instrumen Obligasi dan Sukuk yang sebagian besar merupakan Obligasi dan Sukuk Negara Republik Indonesia, sebesar 12,21% ditempatkan di deposito Bank BUMN dan BPD berskala besar. Selain itu, sebesar 8,10% ditempatkan dalam reksadana yang tercatat di OJK dan 4,60% berada di instrument saham BUMN dan blue chip yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sementara, 2,20% sisanya ditempatkan sebagai modal di anak perusahaan/ afiliasi Taspen. Taspen juga fokus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi peserta, guna menghasilkan manfaat yang maksimal yang menjadi pedoman Taspen untuk menjamin kesejahteraan masa depan para peserta ASN dan pensiunan ASN.