Presiden Jokowi ingin kebutuhan kedelai Indonesia tidak bergantung 100% pada impor.https://economy.okezone.com/read/2022/09/19/320/2670654/jokowi-ingin-kedelai-di-ri-100-tidak-tergantung-imporidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/19/320/2670654/jokowi-ingin-kedelai-di-ri-100-tidak-tergantung-imporhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/19/320/2670654/jokowi-ingin-kedelai-di-ri-100-tidak-tergantung-imporSenin 19 September 2022 16:50 WIBShelma RachmahyantiJokowi ingin kebutuhan kedelai tidak bergantung dari impor (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/19/320/2670654/jokowi-ingin-kedelai-di-ri-100-tidak-tergantung-impor-WbYfZjviYJ.jpgJAKARTA – Presiden Jokowi ingin kebutuhan kedelai Indonesia tidak bergantung 100% pada impor. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden menginstruksikan pemenuhan kedelai di Indonesia tidak lagi tergantung impor. "Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100% tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus," kata Airlangga dilansir dari Antara, Senin (19/9/2022). BACA JUGA:2 Strategi Mentan agar Petani Semangat Tanam Kedelai Hal itu disampaikan Airlangga seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi untuk membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan. "Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram)," ungkap Airlangga. BACA JUGA:Mentan Yakin Petani Indonesia Bisa Hasilkan Kedelai Berkualitas Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani tersebut menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah. "Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin semua ada 'mix', tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelas Airlangga. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8xMy80LzE1MTg3NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Arahan kedua, Presiden mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat. "Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare," lanjut Airlangga. Langkah berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan. "Itu anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 (ribu) menjadi 600 ribu hektare, 'existing' sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan," tambah Airlangga. Sedangkan terkait komoditas lain yaitu bawang merah, cabai rawit dan cabai merah keriting, Airlangga menyebut Presiden Jokowi meminta agar sentra-sentra produksi di Solok dan Indragiri provinsi Sumatera Barat dan Brebes di Jawa Tengah terus meningkatkan produksinya. "Bapak Presiden minta produksinya ini terus ditingkatkan dan disediakan 'cold chain' atau 'cold storage' dan itu juga akan ditugaskan kepada BUMN untuk mengerjakan itu, nah tentu harapannya seluruh produksi petani ini seluruhnya bisa diserap," ungkap Airlangga. Selanjutnya Airlangga juga mengingatkan arahan Presiden Jokowi agar pemerintah daerah menanggung ongkos transportasi komoditas demi menahan laju inflasi. "Dan dilakukan distribusi transportasi yang sekarang sesuai dengan arahan pada rapat koordinasi tentang inflasi dilakukan subsidi transportasi oleh pemda masing-masing tapi secara nasional ditugaskan Badan Pangan Nasional dan Menteri Pertanian untuk melakukan pro-subsidi dari transportasi," kata Airlangga.JAKARTA – Presiden Jokowi ingin kebutuhan kedelai Indonesia tidak bergantung 100% pada impor. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden menginstruksikan pemenuhan kedelai di Indonesia tidak lagi tergantung impor. "Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100% tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus," kata Airlangga dilansir dari Antara, Senin (19/9/2022). BACA JUGA:2 Strategi Mentan agar Petani Semangat Tanam Kedelai Hal itu disampaikan Airlangga seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi untuk membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan. "Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram)," ungkap Airlangga. BACA JUGA:Mentan Yakin Petani Indonesia Bisa Hasilkan Kedelai Berkualitas Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani tersebut menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah. "Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin semua ada 'mix', tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelas Airlangga. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8xMy80LzE1MTg3NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Arahan kedua, Presiden mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat. "Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare," lanjut Airlangga. Langkah berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan. "Itu anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 (ribu) menjadi 600 ribu hektare, 'existing' sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan," tambah Airlangga. Sedangkan terkait komoditas lain yaitu bawang merah, cabai rawit dan cabai merah keriting, Airlangga menyebut Presiden Jokowi meminta agar sentra-sentra produksi di Solok dan Indragiri provinsi Sumatera Barat dan Brebes di Jawa Tengah terus meningkatkan produksinya. "Bapak Presiden minta produksinya ini terus ditingkatkan dan disediakan 'cold chain' atau 'cold storage' dan itu juga akan ditugaskan kepada BUMN untuk mengerjakan itu, nah tentu harapannya seluruh produksi petani ini seluruhnya bisa diserap," ungkap Airlangga. Selanjutnya Airlangga juga mengingatkan arahan Presiden Jokowi agar pemerintah daerah menanggung ongkos transportasi komoditas demi menahan laju inflasi. "Dan dilakukan distribusi transportasi yang sekarang sesuai dengan arahan pada rapat koordinasi tentang inflasi dilakukan subsidi transportasi oleh pemda masing-masing tapi secara nasional ditugaskan Badan Pangan Nasional dan Menteri Pertanian untuk melakukan pro-subsidi dari transportasi," kata Airlangga.