Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan rencana pemerintah akan melarang ekspor timah dalam waktu dekat.https://economy.okezone.com/read/2022/09/24/320/2674032/produk-turunan-timah-ini-dilarang-dieksporidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/24/320/2674032/produk-turunan-timah-ini-dilarang-dieksporhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/24/320/2674032/produk-turunan-timah-ini-dilarang-dieksporSabtu 24 September 2022 09:05 WIBRizky FauzanLarangan ekspor produk turunan timah (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/09/24/320/2674032/produk-turunan-timah-ini-dilarang-diekspor-4rAXFDmXfI.jpegJAKARTA - Produk turunan timah ini akan dilarang untuk diekspor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan rencana pemerintah akan melarang ekspor timah dalam waktu dekat. Menurut dia, hal ini untuk meningkatkan pendapatan negara dari nilai tambah ekspor tambang. Indonesia masih mengekspor timah murni. Mayoritas sebesar 98% produk ekspor berbentuk balok timah atau ingot, dengan jenis kandungan timah Ingot Sn 99,99 atau 99,99%. BACA JUGA:Wow! UKM Lokal RI Ekspor 1.000 Ekor Lintah Hidup ke Malaysia Arifin mengatakan bahwa jenis produk timah yang akan dilarang ekspor. "Turunannya ingot, masih ada turunannya lagi," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (24/9/2022). Namun, dia enggan menyebutkan kapan kebijakan larangan ekspor timah ini akan diberlakukan. Dia hanya memastikan, pelaksanaannya akan dilakukan sesegera mungkin. BACA JUGA:Jagung RI Laku di Brunei Darussalam tapi Diekspor Singapura- Malaysia Selain itu, lanjut Arifin, kebijakan larangan ekspor bahan mentah tersebut juga masih akan mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Berdasarkan beleid tersebut, ekspor mineral mentah dibatasi hanya diizinkan hingga 3 tahun sejak beleid itu diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Juni 2020, alias sampai 10 Juni 2023. "Ekspor yang dilarang kan mentah, kalau ingot nanti itu harus diproses agar ada nilai tambah baru. Dari nilai tambah itu bisa jadi pendapatan negara naik," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xNi80LzE1MzI5My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengakui sedang melakukan pengkajian dan diskusi agar kebijakan larangan ekspor bahan mentah timah bisa diterapkan dengan baik. "Terus terang kita sedang menyiapkan bahan untuk Menteri ESDM menyampaikan informasi dan data apa yang terjadi dengan timah di Indonesia, sehingga nanti pada saat dibuat keputusan, kondisi terbaik yang terjadi," kata Ridwan saat RDP dengan Komisi VII DPR. Dia mencontohkan, kondisi terbaik harus disiapkan lantaran 98% hasil pengolahan bijih timah dalam bentuk balok timah atau ingot masih diekspor, sementara hanya 2% sisanya diserap di dalam negeri. Sejak tahun 1970-an Indonesia sudah menjual balok timah namun yang hilirisasi hanya sedikit. Hal tersebut menjadi salah satu yang diantisipasi Kementerian ESDM dalam menetapkan kebijakan larangan ekspor timah nanti. "Kalau nanti kita betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk ingot itu, berarti kita harus menyiapkan industri pengolahan dalam jumlah yang masif. Bisa saja industrinya dibangun dan itu memang seharusnya kita bangun," ujarnya.JAKARTA - Produk turunan timah ini akan dilarang untuk diekspor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan rencana pemerintah akan melarang ekspor timah dalam waktu dekat. Menurut dia, hal ini untuk meningkatkan pendapatan negara dari nilai tambah ekspor tambang. Indonesia masih mengekspor timah murni. Mayoritas sebesar 98% produk ekspor berbentuk balok timah atau ingot, dengan jenis kandungan timah Ingot Sn 99,99 atau 99,99%. BACA JUGA:Wow! UKM Lokal RI Ekspor 1.000 Ekor Lintah Hidup ke Malaysia Arifin mengatakan bahwa jenis produk timah yang akan dilarang ekspor. "Turunannya ingot, masih ada turunannya lagi," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (24/9/2022). Namun, dia enggan menyebutkan kapan kebijakan larangan ekspor timah ini akan diberlakukan. Dia hanya memastikan, pelaksanaannya akan dilakukan sesegera mungkin. BACA JUGA:Jagung RI Laku di Brunei Darussalam tapi Diekspor Singapura- Malaysia Selain itu, lanjut Arifin, kebijakan larangan ekspor bahan mentah tersebut juga masih akan mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Berdasarkan beleid tersebut, ekspor mineral mentah dibatasi hanya diizinkan hingga 3 tahun sejak beleid itu diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Juni 2020, alias sampai 10 Juni 2023. "Ekspor yang dilarang kan mentah, kalau ingot nanti itu harus diproses agar ada nilai tambah baru. Dari nilai tambah itu bisa jadi pendapatan negara naik," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xNi80LzE1MzI5My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengakui sedang melakukan pengkajian dan diskusi agar kebijakan larangan ekspor bahan mentah timah bisa diterapkan dengan baik. "Terus terang kita sedang menyiapkan bahan untuk Menteri ESDM menyampaikan informasi dan data apa yang terjadi dengan timah di Indonesia, sehingga nanti pada saat dibuat keputusan, kondisi terbaik yang terjadi," kata Ridwan saat RDP dengan Komisi VII DPR. Dia mencontohkan, kondisi terbaik harus disiapkan lantaran 98% hasil pengolahan bijih timah dalam bentuk balok timah atau ingot masih diekspor, sementara hanya 2% sisanya diserap di dalam negeri. Sejak tahun 1970-an Indonesia sudah menjual balok timah namun yang hilirisasi hanya sedikit. Hal tersebut menjadi salah satu yang diantisipasi Kementerian ESDM dalam menetapkan kebijakan larangan ekspor timah nanti. "Kalau nanti kita betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk ingot itu, berarti kita harus menyiapkan industri pengolahan dalam jumlah yang masif. Bisa saja industrinya dibangun dan itu memang seharusnya kita bangun," ujarnya.