Bantuan sosial (bansos) di tengah kenaikan harga BBM dinilai bisa menjaga APBN dan masyarakat dari inflasi global.https://economy.okezone.com/read/2022/09/24/320/2674148/eks-menkeu-bicara-bansos-kalau-ke-masyarakat-harus-bantuan-langsungidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/24/320/2674148/eks-menkeu-bicara-bansos-kalau-ke-masyarakat-harus-bantuan-langsunghttps://economy.okezone.com/read/2022/09/24/320/2674148/eks-menkeu-bicara-bansos-kalau-ke-masyarakat-harus-bantuan-langsungSabtu 24 September 2022 14:02 WIBShelma RachmahyantiBambang Brodjonegoro ungkap bansos lindungi masyarakat dari inflasi (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2022/09/24/320/2674148/eks-menkeu-bicara-bansos-kalau-ke-masyarakat-harus-bantuan-langsung-K1nS4Pxm0s.jpgJAKARTA - Bantuan sosial (bansos) di tengah kenaikan harga BBM dinilai bisa menjaga APBN dan masyarakat dari inflasi global. Hal ini diungkapkan Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. “Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap dia dilansir dari Antara, Sabtu (24/9/2022). BACA JUGA:Bansos Disabilitas dan Nelayan Rp600.000 Cair, Cek di Sini Penerimanya Menurut dia, APBN harus tetap menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan program bantalan sosial, ia menilai penggunaan APBN dapat lebih tepat sasaran, terlebih ketika menghadapi inflasi global. “Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat,” ujar dia. BACA JUGA:Daftar Nama Penerima Bansos 2022 Cek di Link Ini, Bisa Dapat BLT Rp3 Juta Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, mengungkapkan, dalam beberapa survei yang dilakukan, ditemukan kesimpulan adanya informasi asimetris mengenai kenaikan harga BBM oleh masyarakat, sehingga menjadi "lahan" bagi kelompok kepentingan untuk mengeksploitasinya dan mendiskreditkan pemerintah. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yMy80LzE1MzYzMS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Informasi asimetris inilah yang membuat terjadinya penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM itu. “Rakyat masih mengandalkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mayoritas dari mereka (69 persen) masih percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu memitigasi dampak krisis ekonomi global,” kata dia. Dia lanjut mengatakan bahwa memang penjelasan tentang pemberian subsidi kepada keluarga penerima manfaat daripada hanya kepada komoditas tertentu perlu lebih dimasifkan, agar penolakan tidak meluas, kata dia.JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) di tengah kenaikan harga BBM dinilai bisa menjaga APBN dan masyarakat dari inflasi global. Hal ini diungkapkan Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. “Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap dia dilansir dari Antara, Sabtu (24/9/2022). BACA JUGA:Bansos Disabilitas dan Nelayan Rp600.000 Cair, Cek di Sini Penerimanya Menurut dia, APBN harus tetap menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan program bantalan sosial, ia menilai penggunaan APBN dapat lebih tepat sasaran, terlebih ketika menghadapi inflasi global. “Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat,” ujar dia. BACA JUGA:Daftar Nama Penerima Bansos 2022 Cek di Link Ini, Bisa Dapat BLT Rp3 Juta Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, mengungkapkan, dalam beberapa survei yang dilakukan, ditemukan kesimpulan adanya informasi asimetris mengenai kenaikan harga BBM oleh masyarakat, sehingga menjadi "lahan" bagi kelompok kepentingan untuk mengeksploitasinya dan mendiskreditkan pemerintah. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yMy80LzE1MzYzMS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Informasi asimetris inilah yang membuat terjadinya penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM itu. “Rakyat masih mengandalkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mayoritas dari mereka (69 persen) masih percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu memitigasi dampak krisis ekonomi global,” kata dia. Dia lanjut mengatakan bahwa memang penjelasan tentang pemberian subsidi kepada keluarga penerima manfaat daripada hanya kepada komoditas tertentu perlu lebih dimasifkan, agar penolakan tidak meluas, kata dia.