Dunia usaha tertekan dengan kenaikan inflasi dan ancaman resesi ekonomi dunia.https://economy.okezone.com/read/2022/09/27/320/2675824/pengusaha-dunia-usaha-tertekan-karena-inflasi-dan-ancaman-resesiidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/27/320/2675824/pengusaha-dunia-usaha-tertekan-karena-inflasi-dan-ancaman-resesihttps://economy.okezone.com/read/2022/09/27/320/2675824/pengusaha-dunia-usaha-tertekan-karena-inflasi-dan-ancaman-resesiSelasa 27 September 2022 13:12 WIBAdvenia ElisabethPengusaha khawatir dengan ancaman inflasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/27/320/2675824/pengusaha-dunia-usaha-tertekan-karena-inflasi-dan-ancaman-resesi-xLwGXEhtL9.jpgJAKARTA – Dunia usaha tertekan dengan kenaikan inflasi dan ancaman resesi ekonomi dunia. Ditambah lagi adanya kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang meroket hingga 50 basis points. Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Anggawira mengatakan, hal-hal tersebut memberi tekanan tersendiri kepada dunia usaha. Oleh karena itu, menurutnya, otoritas fiskal dan moneter harus segera membuat suatu formulasi yang tepat kepada pelaku usaha. BACA JUGA:Ramal Ekonomi Dunia Resesi, Indonesia Bagaimana Bu Sri Mulyani? "Ini memberi tekanan kepada dunia usaha karena situasi inflasi sekarang juga sudah mulai merangkak naik dan kemarin juga Sri Mulyani menyampaikan bahwa di tahun depan kita harus bersiap-siap menghadapi resesi ditambah lagi juga memang memasuki tahun politik juga di tahun 2023," ungkap Anggawira dalam program Market Review IDX Channel, Selasa (27/9/2022). "Jadi saya rasa otoritas fiskal dan moneter ini harus membuat suatu formulasi yang cepat dan tepat kepada pelaku usaha agar kondisi positif yang sudah terjadi setelah Covid ini bisa terjaga," sambungnya. BACA JUGA:Kabar Buruk dari Sri Mulyani: Ekonomi Dunia Dipastikan Resesi di 2023 Kendati demikian, Anggawira menuturkan, meskipun Bank Indonesia sudah menetapkan suku bunga 50 bps, dia melihat beberapa perbankan belum menetapkan kenaikan bunga untuk pinjaman dan beberapa aktivitas pelayanan terhadap pelaku usaha. "Jadi mungkin saya rasa memang cost of fundnya juga harus dikendalikan juga oleh perbankan sehingga memang tetap bisa memberikan suku bunga yang terjangkau kepada pelaku usaha," tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8wMy80LzE1MTQzMS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Diketahui bersama, suku bunga acuan Bank Indonesia naik 50 basis poin (bps) menjadi 4,25%, dengan suku bunga deposit facility naik menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility menjadi 5%. Dengan kenaikan suku bunga BI yang cukup agresif itu, pelaku usaha meminta agar ada jaring pengaman dari pemerintah baik melalui subsidi bunga ataupun fasilitas KUR. "Fasilitas KUR misalnya yang bisa diperluas lagi dan mungkin memang ada kebijakan-kebijakan dari otoritas jasa keuangan untuk bisa lebih fleksibel menghadapi berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha," kata Anggawira. "Strategi seperti itu saya rasa harus dikomunikasikan oleh OJK. Karena OJK punya peran penting dalam hal teknis. Harus bisa beradaptasi dengan perubahan situasi yang kita hadapi," pungkasnya.JAKARTA – Dunia usaha tertekan dengan kenaikan inflasi dan ancaman resesi ekonomi dunia. Ditambah lagi adanya kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang meroket hingga 50 basis points. Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Anggawira mengatakan, hal-hal tersebut memberi tekanan tersendiri kepada dunia usaha. Oleh karena itu, menurutnya, otoritas fiskal dan moneter harus segera membuat suatu formulasi yang tepat kepada pelaku usaha. BACA JUGA:Ramal Ekonomi Dunia Resesi, Indonesia Bagaimana Bu Sri Mulyani? "Ini memberi tekanan kepada dunia usaha karena situasi inflasi sekarang juga sudah mulai merangkak naik dan kemarin juga Sri Mulyani menyampaikan bahwa di tahun depan kita harus bersiap-siap menghadapi resesi ditambah lagi juga memang memasuki tahun politik juga di tahun 2023," ungkap Anggawira dalam program Market Review IDX Channel, Selasa (27/9/2022). "Jadi saya rasa otoritas fiskal dan moneter ini harus membuat suatu formulasi yang cepat dan tepat kepada pelaku usaha agar kondisi positif yang sudah terjadi setelah Covid ini bisa terjaga," sambungnya. BACA JUGA:Kabar Buruk dari Sri Mulyani: Ekonomi Dunia Dipastikan Resesi di 2023 Kendati demikian, Anggawira menuturkan, meskipun Bank Indonesia sudah menetapkan suku bunga 50 bps, dia melihat beberapa perbankan belum menetapkan kenaikan bunga untuk pinjaman dan beberapa aktivitas pelayanan terhadap pelaku usaha. "Jadi mungkin saya rasa memang cost of fundnya juga harus dikendalikan juga oleh perbankan sehingga memang tetap bisa memberikan suku bunga yang terjangkau kepada pelaku usaha," tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8wMy80LzE1MTQzMS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Diketahui bersama, suku bunga acuan Bank Indonesia naik 50 basis poin (bps) menjadi 4,25%, dengan suku bunga deposit facility naik menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility menjadi 5%. Dengan kenaikan suku bunga BI yang cukup agresif itu, pelaku usaha meminta agar ada jaring pengaman dari pemerintah baik melalui subsidi bunga ataupun fasilitas KUR. "Fasilitas KUR misalnya yang bisa diperluas lagi dan mungkin memang ada kebijakan-kebijakan dari otoritas jasa keuangan untuk bisa lebih fleksibel menghadapi berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha," kata Anggawira. "Strategi seperti itu saya rasa harus dikomunikasikan oleh OJK. Karena OJK punya peran penting dalam hal teknis. Harus bisa beradaptasi dengan perubahan situasi yang kita hadapi," pungkasnya.