Komisi VII DPR RI mendorong penyelesaian RUU EBT menjadi Undang-Undang sebelum puncak KTT G20 di Bali.https://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677158/dorong-penyelesaian-ruu-ebt-komisi-vii-bahan-penting-untuk-presiden-bawa-di-g20idhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677158/dorong-penyelesaian-ruu-ebt-komisi-vii-bahan-penting-untuk-presiden-bawa-di-g20https://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677158/dorong-penyelesaian-ruu-ebt-komisi-vii-bahan-penting-untuk-presiden-bawa-di-g20Kamis 29 September 2022 09:50 WIBFayha Afanin RamadhantiWakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryardi mendorong penyelesaian RUU EBT (Foto: DPR RI)https://img.okezone.com/content/2022/09/29/320/2677158/dorong-penyelesaian-ruu-ebt-komisi-vii-bahan-penting-untuk-presiden-bawa-di-g20-1rNZ8iUFc4.jpgJAKARTA - Komisi VII DPR RI mendorong penyelesaian RUU EBT menjadi Undang-Undang sebelum puncak KTT G20 di Bali. Komisi VII menilai UU EBT akan menjadi bahan penting untuk dibawa Presiden Jokowi dalam forum G20. BACA JUGA:Menteri ESDM soal RUU EBT, Kapan Disahkan? "Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan DIM RUU Energi Baru Terbarukan sesegara mungkin, dengan harapan RUU EBT dapat disahkan sebelum pelaksanaan G20," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi, Kamis (29/9/2022). Menurutnya, UU ini akan menjadi sebuah regulasi yang dapat disampaikan Presiden Jokowi di forum G20. UU EBT menjadi komitmen Indonesia untuk membatasi pemanasan global. BACA JUGA: ESDM: RUU EBT Percepat Energi Terbarukan hingga Selamatkan PLN Sayangnya sampai saat ini DIM dari pemerintah atas RUU usul DPR tersebut masih belum diserahkan ke DPR. Padahal UU ini sangat penting untuk segera diselesaikan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8zMS80LzE1MjY2Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>“UU ini akan membuat dunia akan melihat komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi serius untuk melakukan transisi ke energi bersih," ujar politisi Gerindra itu Dirinya berharap beberapa kementerian yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan dengan DPR sesuai supres untuk segera meyerahkan DIM nya. “UU ini akan menjadi kebanggaan kita, khususnya pemerintahan Presiden Jokowi di mata dunia yang sangat layak disampaikan dalam forum G20," pungkas bambang.JAKARTA - Komisi VII DPR RI mendorong penyelesaian RUU EBT menjadi Undang-Undang sebelum puncak KTT G20 di Bali. Komisi VII menilai UU EBT akan menjadi bahan penting untuk dibawa Presiden Jokowi dalam forum G20. BACA JUGA:Menteri ESDM soal RUU EBT, Kapan Disahkan? "Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan DIM RUU Energi Baru Terbarukan sesegara mungkin, dengan harapan RUU EBT dapat disahkan sebelum pelaksanaan G20," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi, Kamis (29/9/2022). Menurutnya, UU ini akan menjadi sebuah regulasi yang dapat disampaikan Presiden Jokowi di forum G20. UU EBT menjadi komitmen Indonesia untuk membatasi pemanasan global. BACA JUGA: ESDM: RUU EBT Percepat Energi Terbarukan hingga Selamatkan PLN Sayangnya sampai saat ini DIM dari pemerintah atas RUU usul DPR tersebut masih belum diserahkan ke DPR. Padahal UU ini sangat penting untuk segera diselesaikan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8zMS80LzE1MjY2Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>“UU ini akan membuat dunia akan melihat komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi serius untuk melakukan transisi ke energi bersih," ujar politisi Gerindra itu Dirinya berharap beberapa kementerian yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan dengan DPR sesuai supres untuk segera meyerahkan DIM nya. “UU ini akan menjadi kebanggaan kita, khususnya pemerintahan Presiden Jokowi di mata dunia yang sangat layak disampaikan dalam forum G20," pungkas bambang.