Krisis yang terjadi akibat pandemi covid-19 berdampak sangat besar pada ekonomi Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677291/lebihi-krisis-1998-sri-mulyani-luka-memar-akibat-pandemi-covid-19-bukan-hanya-penyakitidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677291/lebihi-krisis-1998-sri-mulyani-luka-memar-akibat-pandemi-covid-19-bukan-hanya-penyakithttps://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677291/lebihi-krisis-1998-sri-mulyani-luka-memar-akibat-pandemi-covid-19-bukan-hanya-penyakitKamis 29 September 2022 12:16 WIBMichelle NataliaDampak pandemi covid-19 lebih besar dari krisis 1998 (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/29/320/2677291/lebihi-krisis-1998-sri-mulyani-luka-memar-akibat-pandemi-covid-19-bukan-hanya-penyakit-RAmwnPCpU8.jpgJAKARTA – Krisis yang terjadi akibat pandemi covid-19 berdampak sangat besar pada ekonomi Indonesia. Bakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut krisis ini meninggalkan luka dalam yang melebihi krisis moneter 1998 dan juga krisis ekonomi 2008. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa kini pandemi sudah mulai bisa dikelola meski belum semuanya pulih. BACA JUGA:Krisis Pangan Melanda Dunia, Jokowi: Bapak Ibu Bersyukur Masih Bisa ke Restoran Tiap Hari "Scarring effect atau luka memar yang diakibatkan pandemi ini sangat dalam, karena masalah utama di pandemi ini adalah terancamnya jiwa manusia," ujar Sri dalam UOB Economic Outlook 2023 di Jakarta, Kamis (29/9/2022). Pandemi covid-19 menjadi momok yang menakutkan karena pada waktu itu belum ditemukan obat dan juga vaksinnya. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus ini. BACA JUGA:Menko Luhut: Suka Tidak Suka Krisis Global Berdampak ke Indonesia "Tetapi imbas pengetatan itu adalah lumpuhnya kegiatan ekonomi. Pembatasan-pembatasan tersebut sangat memukul industri dan bisnis di Indonesia, khususnya pelaku usaha kecil, apalagi Indonesia didominasi oleh perusahaan dan kegiatan sektor informal. Itu terpukul sangat dalam, jadi luka dari pandemi bukan hanya karena penyakit," tegas Sri. Maka dari itu, hal ini menjadi pembeda yang jelas antara krisis akibat pandemi dengan krisis 1998 dan 2008 yang dicontohkannya. "Krisis keuangan di masa itu menyerang neraca lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga korporasi besar. Neraca keuangan mereka terganggu karena nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat anjlok sehingga menyebabkan masalah pada sisi liability atau pinjaman," ungkap Sri. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yNC80LzE1MzY4OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Kendati penyebab dan masalahnya berbeda, Sri menyebut pemerintah memiliki cara yang sama untuk menangani masalah yang terjadi, seperti memberikan relaksasi kredit. "Karena kita menganggap para peminjam dari lembaga keuangan, terutama bank, pasti menghadapi situasi sangat sulit saat pandemi di mana aktivitas sangat dibatasi atau bahkan berhenti," ucapnya. Tapi, solusi ini saja tidak cukup untuk memulihkan luka memar pandemi yang sudah mendalam. "Maka itu, pemerintah menggunakan anggaran sebagai instrumen fiskal untuk memberi bantalan ekonomi dan sosial ke masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Misalnya, dengan menggelontorkan bantuan sosial terhadap 10 juta program keluarga harapan (PKH). Lalu, memberikan bantuan 18,8 juta sembako, bantuan terhadap UMKM, hingga bantuan subsidi upah untuk karyawan yang gajinya di bawah Rp5 juta sebulan," jelas Sri. Langkah ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat tergantung pada arus uang harian, di mana arus uang ini sangat terpukul oleh pandemi. "Ini yang kemudian Indonesia bisa mengendalikan COVID-19 dan bisa menjaga efek scarring-nya bisa diminimalkan. Indonesia tidak lockdown seperti di China misalnya. Karena kalau sampai lockdown dilakukan secara penuh, dampaknya akan jauh lebih luas," pungkas Sri.JAKARTA – Krisis yang terjadi akibat pandemi covid-19 berdampak sangat besar pada ekonomi Indonesia. Bakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut krisis ini meninggalkan luka dalam yang melebihi krisis moneter 1998 dan juga krisis ekonomi 2008. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa kini pandemi sudah mulai bisa dikelola meski belum semuanya pulih. BACA JUGA:Krisis Pangan Melanda Dunia, Jokowi: Bapak Ibu Bersyukur Masih Bisa ke Restoran Tiap Hari "Scarring effect atau luka memar yang diakibatkan pandemi ini sangat dalam, karena masalah utama di pandemi ini adalah terancamnya jiwa manusia," ujar Sri dalam UOB Economic Outlook 2023 di Jakarta, Kamis (29/9/2022). Pandemi covid-19 menjadi momok yang menakutkan karena pada waktu itu belum ditemukan obat dan juga vaksinnya. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus ini. BACA JUGA:Menko Luhut: Suka Tidak Suka Krisis Global Berdampak ke Indonesia "Tetapi imbas pengetatan itu adalah lumpuhnya kegiatan ekonomi. Pembatasan-pembatasan tersebut sangat memukul industri dan bisnis di Indonesia, khususnya pelaku usaha kecil, apalagi Indonesia didominasi oleh perusahaan dan kegiatan sektor informal. Itu terpukul sangat dalam, jadi luka dari pandemi bukan hanya karena penyakit," tegas Sri. Maka dari itu, hal ini menjadi pembeda yang jelas antara krisis akibat pandemi dengan krisis 1998 dan 2008 yang dicontohkannya. "Krisis keuangan di masa itu menyerang neraca lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga korporasi besar. Neraca keuangan mereka terganggu karena nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat anjlok sehingga menyebabkan masalah pada sisi liability atau pinjaman," ungkap Sri. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yNC80LzE1MzY4OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Kendati penyebab dan masalahnya berbeda, Sri menyebut pemerintah memiliki cara yang sama untuk menangani masalah yang terjadi, seperti memberikan relaksasi kredit. "Karena kita menganggap para peminjam dari lembaga keuangan, terutama bank, pasti menghadapi situasi sangat sulit saat pandemi di mana aktivitas sangat dibatasi atau bahkan berhenti," ucapnya. Tapi, solusi ini saja tidak cukup untuk memulihkan luka memar pandemi yang sudah mendalam. "Maka itu, pemerintah menggunakan anggaran sebagai instrumen fiskal untuk memberi bantalan ekonomi dan sosial ke masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Misalnya, dengan menggelontorkan bantuan sosial terhadap 10 juta program keluarga harapan (PKH). Lalu, memberikan bantuan 18,8 juta sembako, bantuan terhadap UMKM, hingga bantuan subsidi upah untuk karyawan yang gajinya di bawah Rp5 juta sebulan," jelas Sri. Langkah ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat tergantung pada arus uang harian, di mana arus uang ini sangat terpukul oleh pandemi. "Ini yang kemudian Indonesia bisa mengendalikan COVID-19 dan bisa menjaga efek scarring-nya bisa diminimalkan. Indonesia tidak lockdown seperti di China misalnya. Karena kalau sampai lockdown dilakukan secara penuh, dampaknya akan jauh lebih luas," pungkas Sri.