Pemerintah terus menyalurkan BLT BBM ke seluruh Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677460/penyaluran-blt-bbm-dikawal-bpkp-agar-tepat-sasaranidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677460/penyaluran-blt-bbm-dikawal-bpkp-agar-tepat-sasaranhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677460/penyaluran-blt-bbm-dikawal-bpkp-agar-tepat-sasaranKamis 29 September 2022 15:08 WIBFayha Afanin RamadhantiBLT BBM cair (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/29/320/2677460/penyaluran-blt-bbm-dikawal-bpkp-agar-tepat-sasaran-vgDhVxwYXj.jpgJAKARTA – Pemerintah terus menyalurkan BLT BBM ke seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut secara nasional, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM sampai saat ini sudah mencapai 96,6%. BACA JUGA:BLT BBM Tahap 2 Cair, Masyarakat Bisa Dapat Rp500.000! Ini Jadwalnya "Kita harapkan dari penyaluran BLT daya beli konsumsi masyarakat bisa terangkat menjadi lebih baik dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro," ucapnya saat menyalurkan BLT di Kota Ternate, Maluku Utara, dikutip Kamis (29/8/2022). Penyaluran BLT BBM ini bahkan dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP Michael Rolandi mengatakan, pelaksanaan pengawasan BLT BBM melalui diseminasi petunjuk teknis pengawasan, di mana tim berfokus pada penyaluran BLT BBM. Pengawalan dan pengawasan BPKP mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pendistribusian. BACA JUGA:Tantangan Penyaluran BLT BBM di Kawasan 3T, Harus Naik Pesawat-Kapal hingga Susuri Sungai “Pengawasan yang dilakukan BPKP untuk memastikan bahwa proses perencanaan sampai dengan penyaluran BLT BBM telah dilakukan sesuai dengan prosedur,” kata Michael. Michael menyebut sasaran pengawasan BPKP selain dari sisi tata kelola, juga menyasar basis data penerima bantuan yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga tiga ketepatan yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yOS8xLzE1Mzk3OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pengawasan terhadap BLT BBM pun tidak hanya dilakukan BPKP Pusat melainkan juga melibatkan 34 Perwakilan BPKP. “Adapun pengawasan juga dilakukan untuk mencari tahu permasalahan lainnya yang mungkin ditemui dalam penyaluran BLT-BBM dan memberikan rekomendasi perbaikan,” katanya. Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu Muhartini Salim menyebut, bantalan sosial yang diberikan pemerintah seiring dengan adanya penyesuaian harga BBM subsidi, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, lanjut Muhartini, pemerintah diharapkan agar terus melakukan update terhadap data penerima. “Bantalan sosial ini tepat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kebijakan pengalihan subsidi BBM dan kenaikan harga bahan pokok di pasaran,” ungkapnya.JAKARTA – Pemerintah terus menyalurkan BLT BBM ke seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut secara nasional, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM sampai saat ini sudah mencapai 96,6%. BACA JUGA:BLT BBM Tahap 2 Cair, Masyarakat Bisa Dapat Rp500.000! Ini Jadwalnya "Kita harapkan dari penyaluran BLT daya beli konsumsi masyarakat bisa terangkat menjadi lebih baik dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro," ucapnya saat menyalurkan BLT di Kota Ternate, Maluku Utara, dikutip Kamis (29/8/2022). Penyaluran BLT BBM ini bahkan dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP Michael Rolandi mengatakan, pelaksanaan pengawasan BLT BBM melalui diseminasi petunjuk teknis pengawasan, di mana tim berfokus pada penyaluran BLT BBM. Pengawalan dan pengawasan BPKP mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pendistribusian. BACA JUGA:Tantangan Penyaluran BLT BBM di Kawasan 3T, Harus Naik Pesawat-Kapal hingga Susuri Sungai “Pengawasan yang dilakukan BPKP untuk memastikan bahwa proses perencanaan sampai dengan penyaluran BLT BBM telah dilakukan sesuai dengan prosedur,” kata Michael. Michael menyebut sasaran pengawasan BPKP selain dari sisi tata kelola, juga menyasar basis data penerima bantuan yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga tiga ketepatan yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yOS8xLzE1Mzk3OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pengawasan terhadap BLT BBM pun tidak hanya dilakukan BPKP Pusat melainkan juga melibatkan 34 Perwakilan BPKP. “Adapun pengawasan juga dilakukan untuk mencari tahu permasalahan lainnya yang mungkin ditemui dalam penyaluran BLT-BBM dan memberikan rekomendasi perbaikan,” katanya. Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu Muhartini Salim menyebut, bantalan sosial yang diberikan pemerintah seiring dengan adanya penyesuaian harga BBM subsidi, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, lanjut Muhartini, pemerintah diharapkan agar terus melakukan update terhadap data penerima. “Bantalan sosial ini tepat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kebijakan pengalihan subsidi BBM dan kenaikan harga bahan pokok di pasaran,” ungkapnya.