Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan agar produk lokal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diprioritaskan.    https://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677519/tegas-luhut-minta-goodie-bag-acara-kementerian-tak-pakai-produk-imporidhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677519/tegas-luhut-minta-goodie-bag-acara-kementerian-tak-pakai-produk-imporhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/29/320/2677519/tegas-luhut-minta-goodie-bag-acara-kementerian-tak-pakai-produk-imporKamis 29 September 2022 16:07 WIBBinti MufaridaMenko Luhut soal Goodie Bag Jangan Pakai Produk Impor (Foto: Tangkapan Layar)https://img.okezone.com/content/2022/09/29/320/2677519/tegas-luhut-minta-goodie-bag-acara-kementerian-tak-pakai-produk-impor-rPSeNMUiUU.pngJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan agar produk lokal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diprioritaskan. “Kita semua berharap aksi belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat. Contoh sederhana goodie bag pada acara-acara Kementerian /lembaga BUMN dan Pemda agar tidak lagi menggunakan produk impor,” kata Luhut pada Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda secara virtual, Kamis (29/9/2022). BACA JUGA: Bangga Produk Lokal, PUPR Belanjakan Rp44,6 Triliun hingga Agustus 2022  Luhut meminta agar konsisten memprioritaskan produk dalam negeri. “Mari secara konsisten kita prioritaskan untuk produk dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi.” ujarnya. Dengan menggunakan produk lokal bisa membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan. “Dengan demikian kita telah membantu peningkatan produktivitas masyarakat untuk pengurangan kemiskinan," kata Luhut.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yNy8xLzE1Mzg1NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Di sisi lain, Luhut mengatakan diperlukan juga upaya reformasi birokrasi investasi yang memberi layanan yang cepat bagi UMKM dan koperasi di antaranya hal penggunaan izin Online Single Submission (OSS). “Begitu juga diperlukan reformasi birokrasi administrasi pemerintah yang berbasis digital, misalnya untuk kemudahan pengurusan dokumen oleh UMKM, koperasi dan masyarakat,” katanya. Luhut mengingatkan agar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN untuk membatasi belanja impor menjadi maksimal 5% dari total belanja 2023. “Diikuti dengan upaya penguatan UMKM dan koperasi serta industri dalam negeri," tukasnya.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan agar produk lokal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diprioritaskan. “Kita semua berharap aksi belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat. Contoh sederhana goodie bag pada acara-acara Kementerian /lembaga BUMN dan Pemda agar tidak lagi menggunakan produk impor,” kata Luhut pada Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda secara virtual, Kamis (29/9/2022). BACA JUGA: Bangga Produk Lokal, PUPR Belanjakan Rp44,6 Triliun hingga Agustus 2022  Luhut meminta agar konsisten memprioritaskan produk dalam negeri. “Mari secara konsisten kita prioritaskan untuk produk dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi.” ujarnya. Dengan menggunakan produk lokal bisa membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan. “Dengan demikian kita telah membantu peningkatan produktivitas masyarakat untuk pengurangan kemiskinan," kata Luhut.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yNy8xLzE1Mzg1NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Di sisi lain, Luhut mengatakan diperlukan juga upaya reformasi birokrasi investasi yang memberi layanan yang cepat bagi UMKM dan koperasi di antaranya hal penggunaan izin Online Single Submission (OSS). “Begitu juga diperlukan reformasi birokrasi administrasi pemerintah yang berbasis digital, misalnya untuk kemudahan pengurusan dokumen oleh UMKM, koperasi dan masyarakat,” katanya. Luhut mengingatkan agar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN untuk membatasi belanja impor menjadi maksimal 5% dari total belanja 2023. “Diikuti dengan upaya penguatan UMKM dan koperasi serta industri dalam negeri," tukasnya.