Sri Mulyani Indrawati bersyukur karena akhirnya seluruh proses pembahasan RUU APBN Tahun 2023.https://economy.okezone.com/read/2022/09/30/320/2678148/sri-mulyani-kejar-pendapatan-negara-rp2-463-triliun-di-apbn-2023idhttps://economy.okezone.com/read/2022/09/30/320/2678148/sri-mulyani-kejar-pendapatan-negara-rp2-463-triliun-di-apbn-2023https://economy.okezone.com/read/2022/09/30/320/2678148/sri-mulyani-kejar-pendapatan-negara-rp2-463-triliun-di-apbn-2023Jum'at 30 September 2022 14:30 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/30/320/2678148/sri-mulyani-kejar-pendapatan-negara-rp2-463-triliun-di-apbn-2023-ny2UUBUMeZ.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersyukur karena akhirnya seluruh proses pembahasan RUU APBN Tahun 2023 telah terlaksana dengan baik. "Hari Kamis (29/9/2022), saya menghadiri pembicaraan Tingkat II dengan @dpr_ri yaitu tentang Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023," tulis Sri di akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Jumat (30/9/2022). BACA JUGA:Sri Mulyani Bangga RI Tangguh Tangani Pandemi, Pulih Lebih Kuat Dibanding Jepang dan Italia APBN 2023 kembali didesain sebagai instrumen stabilitasi (shock absorber) agar dampak negatif kenaikan harga komoditas dapat ditekan seminimal mungkin. Keputusan pemerintah bersama DPR untuk melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 merupakan keputusan yang benar dan sungguh penting, strategis, dan tepat waktu. "Mengembalikan kesehatan APBN yang telah bekerja extraordinary selama ini adalah langkah bijak dan tepat dalam menghadapi turbulensi global dan melesatnya cost of fund yang begitu cepat," ungkapnya. BACA JUGA:Susun RAPBN 2023, Sri Mulyani Rasakan Tantangan Gejolak Ekonomi Dunia Pendapatan Negara dalam APBN TA 2023 direncanakan sebesar Rp2.463 triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp441,4 triliun. Sementara itu, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp814,7 triliun.Selain itu, defisit APBN TA 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB (secara normal Rp598,2 triliun). Defisit ini merupakan penurunan secara bertahap dari 6,14% pada tahun 2020, 4,57% pada tahun 2021 dan 4,50% dalam Perpres 98 Tahun 2022. "Saya sangat menghargai dukungan DPR untuk terus melanjutkan kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat, efektif, dan terkoordinasi. Semua demi Indonesia yang tetap tangguh dan tumbuh, bertransformasi menjadi negara yang semakin maju, makmur, adil, dan merata," pungkas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersyukur karena akhirnya seluruh proses pembahasan RUU APBN Tahun 2023 telah terlaksana dengan baik. "Hari Kamis (29/9/2022), saya menghadiri pembicaraan Tingkat II dengan @dpr_ri yaitu tentang Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023," tulis Sri di akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Jumat (30/9/2022). BACA JUGA:Sri Mulyani Bangga RI Tangguh Tangani Pandemi, Pulih Lebih Kuat Dibanding Jepang dan Italia APBN 2023 kembali didesain sebagai instrumen stabilitasi (shock absorber) agar dampak negatif kenaikan harga komoditas dapat ditekan seminimal mungkin. Keputusan pemerintah bersama DPR untuk melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 merupakan keputusan yang benar dan sungguh penting, strategis, dan tepat waktu. "Mengembalikan kesehatan APBN yang telah bekerja extraordinary selama ini adalah langkah bijak dan tepat dalam menghadapi turbulensi global dan melesatnya cost of fund yang begitu cepat," ungkapnya. BACA JUGA:Susun RAPBN 2023, Sri Mulyani Rasakan Tantangan Gejolak Ekonomi Dunia Pendapatan Negara dalam APBN TA 2023 direncanakan sebesar Rp2.463 triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp441,4 triliun. Sementara itu, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp814,7 triliun.Selain itu, defisit APBN TA 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB (secara normal Rp598,2 triliun). Defisit ini merupakan penurunan secara bertahap dari 6,14% pada tahun 2020, 4,57% pada tahun 2021 dan 4,50% dalam Perpres 98 Tahun 2022. "Saya sangat menghargai dukungan DPR untuk terus melanjutkan kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat, efektif, dan terkoordinasi. Semua demi Indonesia yang tetap tangguh dan tumbuh, bertransformasi menjadi negara yang semakin maju, makmur, adil, dan merata," pungkas Sri.