Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) meminta akses permodalan di perbankan dipermudah.https://economy.okezone.com/read/2022/10/01/320/2678784/pedagang-kaki-lima-minta-akses-permodalan-di-perbankan-dipermudahidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/01/320/2678784/pedagang-kaki-lima-minta-akses-permodalan-di-perbankan-dipermudahhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/01/320/2678784/pedagang-kaki-lima-minta-akses-permodalan-di-perbankan-dipermudahSabtu 01 Oktober 2022 16:48 WIBIkhsan PermanaPKL minta akses permodalan perbankan di permudah (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/10/01/320/2678784/pedagang-kaki-lima-minta-akses-permodalan-di-perbankan-dipermudah-iVtrHjrrzL.jpgJAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) meminta akses permodalan di perbankan dipermudah. Ketua Umum APKLI Ali Mahsun Atmo berharap pemerintah membuat kebijakan yang bisa mempermudah para pelaku ekonomi kerakyatan untuk mengakses permodalan. BACA JUGA:Sambangi PKL Pantai Kamali Baubau, Jokowi Sapa Pedagang dan Traktir Anak-Anak Dia menilai selama ini para pelaku ekonomi kerakyatan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal karena terhambat BI Checking. Oleh karenanya, dia mengharapkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada para pelaku usaha. "Plafon Rp373,17 triliun KUR 2022 tidak akan bisa dinikmati oleh pelaku ekonomi rakyat tanpa kebijakan pemutihan BI checking," ujar Ali dalam acara Polemik yang disiarkan di laman YouTube MNC Trijaya, Sabtu (1/10/2022). BACA JUGA:Alasan Kaum Muda dan PKL di Kaltim Pilih Partai Perindo, Peduli Rakyat Kecil Dia menjelaskan, saat ini realitanya adalah modal ekonomi rakyat pedagang kaki lima tergerus untuk memenuhi kebutuhan hidup selama dua tahun setengah menghadapi pandemi. "Kami minta kredit usaha rakyat, baik yang ultra mikro sampai 10 juta, yang mikro 10 juta sampai 100 juta dan yang skala kecil 100 sampai 500 juta itu bisa ada kemudahan bagi pelaku ekonomi rakyat," urainya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8wNy8xLzE1MTYxMS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ditambah lagi, hampir 95% pinjaman rakyat kepada perbankan, akibat dilanda pandemi menjadi macet. Dia mengaky sudah bertemu dengan beberapa bank yang menangani KUR, mereka tetap tidak mau tahu, sebab hal tersebut merupakan urusan tata aturan regulasi yang sifatnya otomatis. "Untuk itu, mohon ada kelonggaran dalam persyaratan khususnya BI checking untuk mengakses permodalan," pungkasnya. JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) meminta akses permodalan di perbankan dipermudah. Ketua Umum APKLI Ali Mahsun Atmo berharap pemerintah membuat kebijakan yang bisa mempermudah para pelaku ekonomi kerakyatan untuk mengakses permodalan. BACA JUGA:Sambangi PKL Pantai Kamali Baubau, Jokowi Sapa Pedagang dan Traktir Anak-Anak Dia menilai selama ini para pelaku ekonomi kerakyatan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal karena terhambat BI Checking. Oleh karenanya, dia mengharapkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada para pelaku usaha. "Plafon Rp373,17 triliun KUR 2022 tidak akan bisa dinikmati oleh pelaku ekonomi rakyat tanpa kebijakan pemutihan BI checking," ujar Ali dalam acara Polemik yang disiarkan di laman YouTube MNC Trijaya, Sabtu (1/10/2022). BACA JUGA:Alasan Kaum Muda dan PKL di Kaltim Pilih Partai Perindo, Peduli Rakyat Kecil Dia menjelaskan, saat ini realitanya adalah modal ekonomi rakyat pedagang kaki lima tergerus untuk memenuhi kebutuhan hidup selama dua tahun setengah menghadapi pandemi. "Kami minta kredit usaha rakyat, baik yang ultra mikro sampai 10 juta, yang mikro 10 juta sampai 100 juta dan yang skala kecil 100 sampai 500 juta itu bisa ada kemudahan bagi pelaku ekonomi rakyat," urainya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8wNy8xLzE1MTYxMS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ditambah lagi, hampir 95% pinjaman rakyat kepada perbankan, akibat dilanda pandemi menjadi macet. Dia mengaky sudah bertemu dengan beberapa bank yang menangani KUR, mereka tetap tidak mau tahu, sebab hal tersebut merupakan urusan tata aturan regulasi yang sifatnya otomatis. "Untuk itu, mohon ada kelonggaran dalam persyaratan khususnya BI checking untuk mengakses permodalan," pungkasnya.